VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Ekowisata Desa Pastap Julu, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, saat ini mulai dikunjungi oleh wisatawan asing dan lokal. Kepala Desa Pastap Julu, Ali Musa Manto, di Mandailing Natal, Rabu (8/5) mengatakan, kunjungan wisatawan asing dan lokal ke desa itu sejak ditetapkannya menjadi daerah wisata, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Sejak 2017 hingga 2019, wisatawan asing dan lokal yang berwisata ke Desa Pastap Julu mencapai ratusan orang. Seperti ditulis Antara, sejumlah objek wisata yang ditawarkan kepada pengunjung di antaranya adalah wisata air terjun, panjat tebing, dan lintas alam. Ia menyampaikan, pembukaan desa ini menjadi daerah wisata, didasari oleh rendahnya perekonomian masyarakat di desa yang dikelilingi oleh hutan lindung dan Taman Nasional Batang Gadis tersebut. ant.9.5’2019.mar

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, bertemu Direktur Eksekutif Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Zhu Shanzong, di Spanyol, Rabu (8/5), untuk membahas pengembangan pariwisata di Sulawesi Utara.

Seperti dilaporkan Antara, Kepala Bagian Humas Pemerintah provinsi Sulawesi Utara, Christian Iroth, di Manado, Kamis (9/5)  menyatakan, pada kesempatan itu Organisasi Pariwisata Dunia PBB menawarkan asistensi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Sulawesi Utara melalui pengamat Organisasi Pariwisata Dunia PBB. Christian Iroth menambahkan, kesempatan baik itu diapresiasi Gubernur Olly, karena  dengan asistensi Organisasi Pariwisata Dunia PBB, akan semakin mendorong perkembangan pariwisata Sulawesi Utara. ant.9.5’19.mar 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan,  proyek Belt and Road Initiativeatau Inisiatif Jalur Sutera yang diinisiasi Tiongkok, sama sekali tidak menggunakan skema kerja sama antarpemerintah. Menteri Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu (8/5) menegaskan, dari empat kriteria yang ditawarkan dalam program investasi itu, kedua negara melakukan studi bersama melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional Tiongkok hingga melibatkan konsultan asing, agar hasilnya optimal. 

Keempat kriteria itu adalah ramah lingkungan, investasi harus memberikan nilai tambah bagi Indonesia, mengutamakan tenaga kerja lokal, dan membangun politeknik untuk mengganti tenaga kerja asing yang bekerja di awal proyek. Menurutnya, keempat kriteria itu tetap menjadi pegangan dan bahkan diikuti oleh berbagai negara. antara

Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, Andri Hadi, menyatakan,perlindungan warga negara Indonesia akan tetap menjadi salah satu prioritas politik luar negeri RI untuk periode pemerintahan selanjutnya. Antara melaporkan, Andri Hadi dalam konferensi pers penyelenggaraan Hassan Wirajuda Perlindungan Award di Jakarta, Rabu (8/5) mengatakan, tantangan perlindungan di masa mendatang masih sama dengan situasi di berbagai belahan dunia yang bisa mengancam warga negara Indonesia, sehingga negara  perlu memastikan perlindungan terbaik bagi warganya.

Andri Hadi menambahkan, dimensi dan isu dalam upaya perlindungan warga negara Indonesia juga diprediksi masih berkisar pada persoalan hukuman mati, bencana alam, serta isu-isu menyangkut pekerja migran Indonesia. Sementara untuk isu penyanderaan, ia berharap, tidak terjadi lagi, karena pemerintah Filipina sudah cukup kuat, dan kerja sama patroli Indonesia  dengan Malaysia juga berjalan baik. Saat ini, perlindungan warga negara Indonesia menjadi isu yang sangat menarik dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia, karena banyaknya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. ant.9.5’19,mar