Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Indonesia dan Uni Eropa (UE) mulai sekarang sampai dengan tahun 2021 akan membentuk tim bersama terkait sawit. Darmin di Jakarta, Kamis menjelaskan, pembentukan tim bersama itu berkaitan dengan janji Uni Eropa bahwa pada 2021 nanti, mereka akan menggelar kembali pembahasan terkait sawit atau crude palm oil (CPO).
Menurut Darmin, kalaupun Uni Eropa pada akhirnya memberlakukan aturan diskriminatif tersebut, bukan berarti sawit Indonesia tidak boleh masuk ke Eropa, sawit boleh masuk cuma tidak mendapatkan insentif. (antara)
Pemerintah RI meningkatkan peran Indonesia sebagai pusat kegiatan (hub) regional untuk penanganan limbah berbahaya di Asia Tenggara dengan menandatangani Amandemen No.2 Kerangka Kerja Perjanjian tentang Pembangunan Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for Southeast Asia (BCRC SEA). Demikian keterangan tertulis kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.
Penandatanganan dilakukan di Jenewa, 30 April lalu oleh Rosa Vivien Ratnawati, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Rolph Payet, Executive Secretary Konvensi Basel, Rotterdam dan Stockholm. Acara tersebut diselenggarakan di sela-sela Conference of Parties (COPs) Konvensi Basel, Rotterdam dan Stockholm, Dengan penandatanganan tersebut, BCRC SEA yang telah berdiri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 2004 diperpanjang keberadaannya sampai tahun 2029. (Antara)
Kerja sama pendidikan tinggi antara Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) perlu diarahkan untuk pengembangan keuangan syariah dan industri halal. Hal tersebut dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir dalam Simposium untuk Meningkatkan Kemitraan Pendidikan Tinggi guna Mendukung Kerja Sama Ekonomi antara Indonesia, Timur Tengah, dan Negara-negara OKI di Jakarta, Kamis.
Bagi Indonesia, yang memiliki penduduk Muslim terbesar dunia, industri halal memegang peran penting. Industri ini tidak terbatas hanya pada makanan dan minuman, tetapi juga keuangan, obat-obatan, kosmetik, serta perhotelan dan pariwisata. Menurut Fachir, Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan industri halal yang dibangun dari pasar domestiknya yang luas, agar berkontribusi memenuhi permintaan 1,8 miliar masyarakat Muslim dunia. (antara)
Pemerintah RI pada masa presidensi Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB sepanjang Mei 2019 akan berupaya meningkatkan pengiriman pasukan Indonesia untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard dalam press briefing di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri, per 31 Maret 2019, Indonesia telah mengirimkan 3.080 personel, termasuk 106 personel perempuan, yang tersebar untuk delapan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-8 terbesar dari 124 negara penyumbang personel pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB. (antara)