VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Perindustrian Indonesia Airlangga Hartarto optimistis kinerja industri manufaktur akan tumbuh lebih optimal usai penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Menteri Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (17/4) mengatakan, dunia usaha dan investasi akan meningkat setelah pemilu, karena Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang paling matang.Menurutnya, peningkatan di bidang usaha manufaktur sudah terbukti, terutama sejak berakhirnya krisis ekonomi pada 1998, dan terus bertahan hingga lima kali penyelenggaraan pemilu.

Distribusi makanan dan minuman di atas sembilan persen. Saat ini, industri manufaktur lain seperti logam, garmen, tekstil dan pakaian, farmasi, mainan anak, kosmetik, dan busana diharapkan bisa menyamai kinerja pertumbuhan ekonomi. Antara melaporkan, untuk mendukung kinerja industri pengolahan ini, Kementerian Perindustrian telah menggelar Indonesia Industrial Summit, yang merupakan forum konsolidasi pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah strategis mendorong transformasi digital 4.0 dalam sektor manufaktur.ant.18.4’19.mar 

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang menghitung skema pajak badan usaha untuk mendapatkan besaran pajak yang dapat memajukan pembangunan sekaligus memperbaiki defisit negara.

Jusuf Kalla usai membuka Indonesia Industrial Summit 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Senin mengatakan, terkait gagasan untuk mengurangi pajak korporasi, secara teori hal itu memang di satu sisi dapat menaikkan investasi ke dalam negeri; namun di sisi lain penerimaan negara juga menjadi berkurang. Oleh karena itu, Pemerintah akan mengkaji penghitungan skema pajak korporasi supaya mendapatkan investasi besar ke dalam negeri, sekaligus pembangunan tetap berjalan. (antara)

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi menerima kunjungan kehormatan Menteri Energi, Industri, dan Sumber Daya Mineral Kerajaan Arab Saudi Khalid Al-Falih di Royal Guest House, Riyadh, Minggu. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut mengatakan, Menteri Energi, Industri, dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah reformasi yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga membuat perusahaan-perusahaan Saudi Arabia ingin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Demikian dilaporkan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, di Jakarta, Senin. Menurut Retno Marsudi, salah satu isu lain yang dibahas adalah kemungkinan kerja sama antara Aramco dan Pertamina untuk kilang Cilacap. (antara)

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik, Senin di Jakarta meminta agar pemerintahan baru Indonesia pasca Pemilu 2019 dapat mengakomodasi kebutuhan kaum disabilitas terkait dengan pendirian Komisi Nasional Disabilitas. Taufan Damanik mengatakan, keberadaan Komisi Nasional Disabilitas merupakan wujud dari pengakuan bangsa terhadap hak-hak kaum disabilitas. Taufan juga mengatakan, Komisi Nasional Disabilitas kelak harus berdiri secara independen di luar pemerintahan sehingga perlindungan hak-hak kaum disabilitas dapat diperjuangkan secara maksimal. 

“Sekarang sudah ada Undang2nya dan mereka datang berkali2 ke Komnas untuk meminta dukungan. Saya berharap nanti anggota parlemen yang baru, 01 02, yang mana pun itu yang akan memenangkan dukunglah ini supaya ada Komisi Nasional mereka. Mereka minta itu. Komisi Nasional yang independen, tidak dibawah kementerian. Bahwa nanti Satker (satuan kerja-red)nya seperti apa itu teknis. Itu soal gampang. Tapi akui Komisi Nasional itu sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap hak2 disabilitas dan Komisi Nasional itu bagian dari langkah kita untuk right base bukan charity. Seolah2 ini orang yang perlu dikasihani. Tidak. Mereka bilang mereka tidak butuh dikasihani. Mereka hanya butuh pengakuan hak mereka sebagai disabilitas.”

Lebih lanjut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik juga mendorong agar pemerintahan periode 2019-2024 mendatang dapat menempatkan perspektif Hak Asasi Manusia sebagai kerangka dasar kebijakan politik pembangunan negara. Harapan ini dititipkan bukan hanya bagi kelompok pemenang Pemilu namun juga kepada pihak yang tidak memenangkan Pemilu. Menurutnya, baik pemerintah maupun oposisi memiliki kesempatan yang sama dalam mendorong pengutamaan Hak Asasi Manusia dalam proses pembangunan. (voi/ndy)