VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Bank Indonesia menyambut baik rencana Dana Moneter Internasional -IMF menyusun kerangka kerja terbaru dengan kebijakan yang terintegrasi, yang juga merupakan rekomendasi dari berbagai negara berkembang terutama Indonesia. Rencana tersebut mengemuka dalam pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank) 2019 yang berlangsung di Washington D.C., Amerika Serikat baru–baru ini.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan Indonesia sudah lama menyuarakan pentingnya bauran kebijakan terutama bagi kepentingan negara "small open economy" (SOE). Negara "small open economy" merupakan negara yang berpartisipasi dalam perdagangan Internasional, namun nilai perdagangannya masih kecil dibandingkan dengan mitra dagang lainnya sehingga kebijakannya tidak terlalu berpengaruh pada harga dunia, suku bunga, atau pendapatan. (antara)

Amnesty International Indonesia meluncurkan laporan “9 Poin Agenda Prioritas Hak Asasi Manusia”, Senin di Jakarta. Laporan tersebut ditujukan kepada 7.968 kandidat legislatif dan dua kandidat presiden yang akan berlaga pada Pemilu Serentak 17 April mendatang. Laporan “9 Agenda Prioritas HAM” tersebut diserahkan Papang Hidayat, Peneliti Amnesty International, kepada perwakilan dua pasang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden peserta Pemilihan Presiden 2019. Dalam paparannya, Papang Hidayat mengatakan bahwa menjelang Pemilu lima tahunan, Amnesty International Indonesia menawarkan agenda perlindungan HAM yang harus diprioritaskan oleh para kandidat, baik anggota legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin bangsa Indonesia dalam lima tahun kedepan.

“Pertama kebebasan berekspresi dan perlindungan mereka2 yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia atau yang kita sebut sebagai para pembela HAM. Yang kedua kebebasan berpikir berkeyakinan beragama dan berkepercayaan. Tiga akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Keempat adalah pertanggung jawaban atas pelanggaran berat HAM masa lalu. Lima hak2 perempuan. Keenam situasi HAM khusus di Papua. Tujuh akuntabilitas untuk pelanggaran HAM di sektor bisnis dalam hal ini adalah di sektor industri sawit. Kedelapan isu hukuman mati. Dan kesembilan adalah perlindungan bagi kelompok minoritas seksual.”

Selain menguraikan sembilan isu utama Hak Asasi Manusia, dalam laporan tersebut, Amnesty International Indonesia juga memberikan rekomendasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah periode mendatang dalam menangani isu Hak Asasi Manusia. Amnesty International Indonesia mendorong agar pemerintahan baru yang akan memimpin bangsa Indonesia, dapat menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai landasan utama dalam setiap pembuatan kebijakan negara. (Ndy)

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, tidak ada eksodus atau perpindahan masyarakat ke luar negeri menjelang pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April 2019. Wiranto usai rapat koordinasi kesiapan akhir pengamanan tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu serentak 2019, di Jakarta Pusat, Senin mengatakan, berdasarkan hasil grafik mingguan warga Indonesia yang pergi keluar negeri dan ke dalam negeri kondisinya stabil, tidak ada lonjakan. Dikatakannya, berdasarkan data yang diperolehnya jumlahnya sekitar 70.000 yang keluar, sementara yang masuk 74 ribu orang.

Ini artinya bahwa masyarakat Indonesia sangat antusias untuk memberikan hak suaranya dalam pencoblosan. Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir adanya isu kerusuhan karena menjelang pencoblosan aparat keamanan, yakni kepolisian dibantu TNI akan mengamankan masyarakat yang akan gunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara-TPS. (antara)

Pemerintah kini tengah menyiapkan uji coba penggunaan 30 persen minyak sawit untuk campuran solar atau Biodiesel 30 -B30 pada kendaraan darat. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, dalam informasi tertulis yang dihimpun Antara di Jakarta, Minggu (14/4)  menyatakan,sebelum diterapkan untuk kendaraan, B30 akan melalui berbagai macam uji standar Internasional yang dikawal berbagai pihak, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengkajian dan Penerapan- Teknologi, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, dan Pertamina.

Lebih lanjut Dadan Kusdiana menjelaskan, setelah mandatori biodiesel ditetapkan sejak 2016, dari tahun ke tahun produksi dan pemanfaatan biodiesel terus meningkat.antara