VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden RI Joko Widodo menyatakan, pemerintah akan segera merelokasi perumahan warga terdampak banjir bandang di Distrik Sentani, kabupaten Jayapura, Papua.Hal itu disampaikan Presiden saat mengunjungi lokasi pengungsian korban banjir bandang Sentani di Gelanggang Olahraga Toware, Jayapura, Senin (1/4). Presiden menjelaskan, saat ini pemerintah masih mencarikan lokasi pemukiman bagi warga terdampak banjir bandang. Presiden Joko Widodo berharap, upaya pencarian lokasi pemukiman baru bagi masyarakat, dapat segera mendapatkan hasil, agar pembangunan pemukiman tersebut dapat segera dimulai sebagai bagian dari upaya penanganan jangka pendek korban banjir bandang Sentani.

“Ya ini kan harus direlokasi, karena tempat yang lama memang tempat yang rawan bencana. Oleh sebab itu harus dipindahkan. Relokasinya akan segera ditetapkan oleh gubernur dan bupati. Kalau sudah, tempatnya nanti dibebaskan dan sudah ditetapkan, baru kita akan masuk nanti untuk pembangunan rumahnya. Kira-kira itu. Tapi saya ingin agar secepatnya ada penetapan lokasi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian di mana dan segera rumah-rumah itu akan dibangun.”

Sementara itu, terkait upaya penanganan musibah jangka panjang banjir bandang Sentani, Presiden mengatakan, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai pihak terkait, telah menandatangani Nota Kesepahaman terkait Pemulihan Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop, Danau Sentani, dan Daerah Aliran Sungai Sentani Tami.Penandatanganan dilakukan Senin (1/4) siang di ruang VIP Bandara Sentani dan dihadiri olehberbagai pihak, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian, Pemerintah Daerah, unsur pendidikan, unsur bisnis, dewan adat dan unsur keagamaan. (Ndy)

Tren harga karet alam dunia masih berada di level rendah. Untuk itu,Kementerian Perdagangan Indonesia beserta dua negara penghasil karet alam lainnya, Thailand dan Malaysia, mulai mengimplementasikan Agreed Export Tonnage Scheme-AETS ke-6. Dalam kebijakan AETS ini disepakati pengurangan volume ekspor karet alam sebesar 240.000 ton selama empat bulan.Kesepakatan tersebut sesuai dengan hasil pertemuan khusus pejabat senior Dewan Karet Tripartit Internasional pada 4 dan 5 Maret lalu, di Bangkok, Thailand. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Senin (1/4), Kepala Badan Pengkajian Dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Kasan, menyebutkan, Indonesia akan mengurangi ekspor karet alam sebesar 98.160 ribu ton dalam waktu empat bulan, terhitung 1 April ini.

“Sesuai dengan kesepakatan di tingkat menteri waktu itu, ada range 200 sampai 300 ribu ton. Kemudian disepakati tiga negara akan mengurangi 240.000 ton. Dibagi berdasarkan proporsional dari angka produksi masing-masing negara. Jadi, dari 240.000 ton itu, maka Thailand kontribusi produksinya itu kan 52,6 persen, Indonesia 40,9 persen, dan Malaysia 6,5 persen. Nah sehingga Indonesia 40,9 persen itu sama dengan 98.160 ribu ton. Dan nanti akan dikurangi sesuai dengan periode yang telah disepakati untuk empat bulan pelaksanaan.”

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi Lukman, mengungkapkan, pergerakan harga karet dengan adanya pelaksanaan implementasi AETS yang berbeda di Thailand, menjadikan harga karet sedikit tertekan. Pengimplementasian AETS ini telah terbukti efektif untuk memperbaiki harga karet. NK   

Lembaga Penelitian Padi Internasional membuka kantornya di Bogor, Jawa Barat,  Senin (1/4), dalam rangka mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi padi yang selama ini telah ada di dunia.Direktur Jenderal Lembaga Penelitian Padi Internasional, Matthew Morell, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Indonesia, Fadjry Djufry, telah menandatangani perjanjian kerja sama pendahuluan sejak 2018.

Seperti ditulis Antara, Senin (1/4), Matthew Morell  mengatakan, pihaknya berkomitmen bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan mitra nasional lainnya untuk mendorong penelitian yang siap di masa depan dan kolaborasi kebijakan.Kesepakatan tersebut menyerukan kedua lembaga secara bersama-sama saling berbagi hasil inovasi dan penelitian, berbagi keahlian dan dukungan kebijakan, untuk membantu Indonesia mencapai tujuan swasembada beras. antara

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mengajak dunia untuk ikut menangani tata kelola terumbu karang berkelanjutan, dengan mengusung resolusi terkait hal tersebut yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Staf Ahli Menteri Bidang Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suseno Sukoyono, dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Senin (1/4) menyebutkan, resolusi “Tata Kelola Terumbu Karang Berkelanjutan" diusung oleh Indonesia bersama Monako, serta didukung oleh Meksiko, Filipina, dan Korea Selatan.

Suseno Sukoyono  mengatakan, resolusi itu mengajak dunia Internasional untuk bekerja sama melakukan aksi nyata dalam konservasi dan pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan, termasuk potensi dampak buruk perdagangan ikan karang hidup untuk konsumsi. antara