Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun 11 Pos Lintas Batas Negara pada tahun 2019. Empat di antaranya merupakan Pos Lintas Batas Negara Terpadu. Hal itu tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danis H Sumadilaga, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (30/3) mengatakan, pembangunan Pos Lintas Batas Negara ini tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi juga yang terpenting sekali adalah fungsi pertahanan keamanan dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. kom
Jaringan Pengusaha Nasional membangun sinergi dan jaringan di Thailand melalui program Young Enterpreneur Network Development bersama Departemen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Kerajaan Thailand. Seperti dikutip Antara, Ketua Harian Pengurus Pusat, Widiyanto Saputro, dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (30/3) mengatakan, sebanyak 30 pengusaha muda Indonesia dikirim ke Bangkok untuk membangun jaringan usaha dan sinergitas dalam program yang digelar 24 sampai 29 Maret itu. Ia berharap, kerja sama ini meningkatkan perdagangan dan sinergitas usaha antara kedua egara dalam jangka panjang.
Di akhir program, ditandatangani perjanjian kerja sama antara Jaringan Pengusaha Nasional yang diwakili Ketua Harian Pengurus Pusat, Widiyanto Saputro, dan Kementerian Perdagangan Thailand yang diwakili Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Thailand, Adul Chotinisakorn. Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Thailand, Ahmad Rusdi, menyambut baik inisiatif, program, dan kerja sama tersebut. antara
Perangkat desa yang melakukan studi banding ke Tiongkok, Jumat (29/3), mengunjungi Pusat Penelitian Perikanan Air Tawar di Kota Wuxi untuk mempelajari manajemen perikanan. Menurut siaran pers Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dikutip Antara di Jakarta, Sabtu (30/3), Kepala Pusat Penelitian Perikanan Air Tawar, Xu Pao, menjelaskan, pada masa sebelum reformasi keterbukaan tahun 1978, perikanan di Tiongkok hanya bergantung pada hasil tangkap. Namun pascareformasi keterbukaan, kebijakan perikanan mengutamakan pemeliharaan ekosistem perikanan untuk menjamin kualitas ikan.
Ia mengatakan, jika ingin mengembangkan perikanan, Indonesia perlu membuat kelompok pembudidaya yang fokus pada produk prioritas dan berinovasi mengembangkan wisata perikanan serta menyelaraskan dukungan antarpemerintah terkait. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengirim para perangkat desa ke luar negeri, untuk belajar agar desa-desa lebih inovatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. antara
Ekonom Universitas Airlangga Surabaya, Unggul Heriqbaldi, menilai, dalam empat tahun terakhir ekonomi Indonesia membaik di tengah tantangan yang cukup berat. Seperti dikutip Antara, Unggul Heriqbaldi mengatakan, tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengacu kepada data Badan Pusat Statistik, bisa dilihat secara objektif ada perbaikan.
Ia menyampaikan hal itu pada Seminar Nasional dengan tema Berselancar di Atas Ombak Inovasi Kunci Menuju Indonesia Sejahtera di Padang, Sumatra Barat, Sabtu (30/3). Menurutnya, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh di atas lima persen. Kualitas pertumbuhannya bisa dilihat dari penurunan angka kemiskinan. antara