VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dijadwalkan akan menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York, pada 2 dan 4 April mendatang. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Kamis di Jakarta mengatakan, Retno Marsudi akan menghadiri pertemuan non proliferasi yang akan membahas tindak lanjut dari inisiatif global mengenai senjata pemusnah massal serta penguatan kontrol senjata. Pertemuan ini mengambil tema Non Proliferation Treaty Ahead of 2020 Review Conference. Selain itu, Menteri Luar Negeri juga dijadwalkan akan menghadiri pertemuan Alliance of Multilateralism. Menurut Arrmanatha Nasir, dalam pertemuan yang akan dipimpin oleh Perancis dan Jerman tersebut, akan dibahas upaya-upaya memperkuat multilateralisme, khususnya diantara negara-negara anggota PBB.

“Dalam konteks pertemuan Alliance of Multilateralism, ini merupakan upaya untuk memperkuat kerangka multilateralism khususnya dalam konteks PBB. Dalam beberapa tahun terakhir memang kita lihat adanya lebih banyak upaya dari negara-negara yang melakukan, menangani berbagai permasalahan secara individu dan tidak menggunakan mekanisme multilateralism. Jadi disini adalah pembahasan mengenai bagaimana negara-negara bisa memperkuat multilateralism khususnya kerangka PBB.”

Lebih lanjut Arrmanatha Nasir menyebut, terkait pertemuan Alliance of Multilateralism tersebut, 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB sudah memastikan diri untuk hadir pada pertemuan tersebut. Selain kedua agenda Dewan Keamanan PBB tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di New York akan menghadiri pertemuan Forum PBB terkait Palestina. Forum ini mengambil tema The Threat of De Facto Annexation: What’s Next for Palestine? Menurut Arrmanatha, kehadiran Indonesia pada Forum PBB untuk Palestina tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk mendukung perjuangan Palestina baik dalam aspek politik maupun dalam mempersiapkan kemerdekaannya. (voi/andy)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan menggalang dukungan Australia untuk pencalonan sebagai anggota dewan Organisasi Maritime Internasional (IMO) dalam pertemuan Indonesia – Australia Transportation Sector di Nusa Dua. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan yang juga bertindak sebagai Co-Chair Indonesia – Australia Transportation Sector di Nusa Bali, Kamis mengatakan, Indonesia telah mendapat dukungan Australia untuk IMO council.

Dukungan ini menjadi penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas 1/8 keliling bumi. Dikatakan, kalau Indonesia terpilih kembali, bisa menentukan kebijakan-kebijakan maritim dunia. Pemilihan anggota dewan IMO dilaksanakan pada Sidang Assembly IMO ke-31 pada November 2019. ant

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) meningkatkan kerja sama terkait keselamatan transportasi darat dengan Australia melalui Indonesia-Australia Transportation Sector. Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono di sela-sela pertemuan Indonesia-Australia Transportation Sector, Nusa Dua, Kamis mengatakan, kerja sama keselamatan transportasi udara sudah dijalin sejak 1999, dan di transportasi laut sudah banyak kemajuan, yang baru adalah kereta api dan jalan.

Ia menyebutkan kerja sama dengan Australia terkait keselamatan jalan baru terjalin dua tahun terakhir. Bentuk kerja sama tersebut, salah satunya dengan pengembangan kapasitas melalui pertukaran sumber daya manusia. ant.

Pengusaha minyak sawit menilai pasar produk minyak sawit Indonesia bisa terus bertahan di negara-negara konsumen minyak sawit mentah terbesar seperti Tiongkok, India, termasuk negara tetangganya Pakistan dan Bangladesh. Uni Eropa secara kesatuan memang besar, tetapi secara pasar tujuan, konsumsi paling besar adalah Tiongkok, India, termasuk Pakistan dan Bangladesh, serta jangan lupakan Indonesia sebagai pasar domestik.

Demikian dikatakan praktisi usaha minyak sawit, Lukas Kurniawan usai menghadiri Diskusi dan Peringatan Sewindu sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO di Jakarta, Kamis. Menurut Lukas pangsa tiga negara ini merupakan pangsa besar untuk terus dikembangkan. Lukas mengatakan pemerintah sudah melakukan langkah besar, terutama dalam penyerapan minyak kelapa sawit sendiri sebagai bahan bakar nabati (biofuel) melalui mandatori B20, bahkan kini menuju B30. Lukas meyakini, meski kelapa sawit Indonesia diterpa diskiriminasi sawit dan kampanye hitam oleh Uni Eropa, pasar di benua Asia masih tergolong potensial. ant