VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong upaya memperluas pasar ekspor bagi produk-produk hasil industri. Promosi ekspor terus dilakukan begitu pun terkait pendanaan dan sumber daya manusia. Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis menyatakan, penyederhanaan prosedur dan percepatan proses administrasi juga perlu dilakukan.

Dalam dialog ekspor bertajuk "Akselarasi Ekspor Hasil Industri Melalui Optimalisasi Inovasi dan Efisiensi Logistik", dunia usaha dan pemerintah memetakan permasalahan ekspor industri, termasuk membahas solusi atas permasalahan ekspor, khususnya dengan mengefisienkan logistik dan mengoptimalkan ekspor berbasis industri manufaktur. Beberapa produk unggulan manufaktur nasional yang tengah ditingkatkan nilai ekspornya ke negara-negara tujuan ekspor, antara lain makanan dan minuman, tekstil, pakaian, alas kaki, serta minyak kelapa sawit dan turunannya. (antara)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jendral Pengendalian perubahan iklim menyelenggarakan workshop hydroflorocarbon atau HFC dalam rangka implementasi protokol Montreal DI Jakarta Kamis. Protokol Montreal adalah salah satu perjanjian internasional di bidang Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk melindungi lapisan ozon. Indonesia telah meratifikasi protokol Montreal sejak tahun 1992. Kegiatan ini dilakukan untuk menyosialisasikan kepada perusahaan yang menggunakan Hydro chloro Fluoro Carbon atau HCFC yang di gunakan dalam alat pendingin seperti AC, kulkas dan alat pendingin lainnya untuk mengkonversinya dengan Hydro Fluoro Carbon atau HFC yang lebih ramah ozon. Usai acara Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Ruandha Agung Sugardiman menjelaskan, Indonesia masih memiliki waktu tiga tahun untuk menginventarisasi kebutuhan kita sehingga dapat melakukan simulasi dan modeling.                                                               

“Kami dari KLHK telah membuka workshop on HFC enabling activities intinya bagaimana kita mempersiapkan diri dalam rangka meratifikasi protokol Montreal yang lebih dikenal dengan Amandemen Kigali ini. Karena sudah beberapa kali dirubah karena ada memasukkan unsur unsur baru yang akan dikurangi dari bahan perusak ozon ini. Oleh karena itu masih ada waktu tiga tahun sampai 2023 ini. Jadi kita melakukan inventarisasi kebutuhan kita 2020, 2021,2023 sehingga kita bisa melakukan simulasi, melakukan modeling industri mana saja yang perlunya tinggi itu.”

Ruandha menambahkan, kesuksesan protokol Montreal dalam menurunkan konsumsi bahan perusak ozon (BPO) telah sangat siginifikan di capai. Indonesia juga berkontribusi dengan menurunkan konsumsi BPO khususnya jenis HCFC dari tahun 2013 sampai 2018 sebesar 124,36 ton Ozone Depleting Substances atau ODP. Pencapaian tersebut karena konversi BPO jenis HCFC dengan bahan alternative yang lebih ramah Ozon dan juga ramah terhadap perubahan iklim yang dikenal sebagai BROCCOLI atau bebas bromin, chlorin dan pro-climate. (voi/nk)

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, akan menghentikan operasional dan tidak melayani penerbangan, baik rute domestik maupun Internasional selama 24 jam saat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1941, pada Kamis mendatang. Communication and Legal Section Head Bandara Ngurah Rai, Arie Ahsanurrohim di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Kamis mengatakan, penghentian sementara operasional bandara dilakukan untuk menghormati umat Hindu di Bali agar dapat menjalankan ibadah Brata Penyepian dengan khusyuk.

Ia menjelaskan, penghentian operasional bandara akan dilaksanakan selama 24 jam, mulai hari Kamis (7/3) pukul 06.00 hingga Jumat (8/3) pukul 06.00 waktu setempat. Terkait pengaturan jadwal penerbangan dari dan menuju Bali, pihak bandara telah bekerja sama dengan Airnav, dengan diterbitkannya pemberitahuan kepada maskapai dan Bandar Udara di seluruh dunia bahwa Bandara Ngurah Rai akan melakukan penghentian operasional sementara selama Nyepi. (antara)

Pemerintah memberikan perhatian lebih besar kepada petani sawit dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan, apalagi petani menjadi tulang punggung keberlangsungan industri sawit maupun ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, di Jakarta, Kamis, saat memberikan pidato utama dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia 2019.

Luhut Panjaitan mengatakan perusahaan harus melindungi petani untuk menjaga keseimbagan dalam perekonomian dan mencegah kecemburuan sosial. Menurutnya, pemerintah mendorong kelompok tani agar dapat mengelola pabrik sawit yang bertujuan memasok kebutuhan biofuel di daerah. Kemandirian itu harus ada dan pemerintah punya target 30 persen dari produksi sawit menjadi green fuel, sehingga impor minyak fosil dapat berkurang besar dalam jangka waktu 2-3 tahun mendatang. ant.1.3’19.mar /editr