VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah Provinsi Bali berencana menerapkan retribusi bagi wisatawan mancanegara. Retribusi itu mewajibkan pelancong asing yang akan masuk ke Pulau Dewata membayar 10 dolar Amerika. Kebijakan itu disebut upaya pemerintah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi para wisatawan asing.

Wakil Ketua Komisi XI (sebelas) Dewan Perwakilan Rakyat RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya di Denpasar, Selasa (12/2) tidak mempermasalahkan langkah yang dilakukan pemerintahan Gubernur Wayan Koster. Ia mencontohkan destinasi lain diluar Indonesia yang juga memberlakukan pola serupa. Ia yakin, retribusi tersebut tidak akan berimbas pada pembatalan kunjungan wisman ke Bali. (antara)

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengapresiasi peran industri hotel dan restoran yang telah mendukung pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2018. Arief Yahya saat memberikan paparan dalam Rapat kerja Nasional Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) IV di Jakarta, Senin, menyebutkan bidang akomodasi dan kuliner menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi sektor pariwisata Indonesia dengan jumlahnya mencapai 60 persen, yang terdiri atas 40 persen untuk hotel dan 20 persen kuliner atau restoran.

Arief Yahya juga mengapresiasi Ketua Umum PHRI sekaligus Ketua Umum Program Visit Wonderful Indonesia Haryadi Sukamdani, yang berpartisipasi aktif menyukseskan pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara. Hal itu perlu dipertahankan oleh PHRI, untuk memberikan pelayanan standar maksimal kepada para konsumen yaitu wisatawan. (antara)

Wakil duta besar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn memuji upaya Indonesia memberantas korupsi di kawasan. Rob Fenn dalam konferensi Pers bersama dengan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Laode M Syarif di luar Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Senin (11/2) mengatakan Inggris sangat ingin memberikan bantuan logistik dan teknologi untuk lebih meningkatkan pengawasan korupsi. Hal ini akan perlu dengan berbagi pengetahuan, seperti menyediakan keterampilan akuntansi forensik terbaru.

“Saya pikir Indonesia dikenal sebagai negara yang serius dalam memerangi korupsi. Reputasi semacam ini tidak mudah didapat. KPK sangat ahli dan giat dalam soal-soal beneficial ownership dan anti korupsi yang lebih luas. Kami mengagumi Indonesia, negara yang telah menangani masalah ini secara langsung, Indonesia semakin terlihat sebagai pengusung bendera bagi agenda anti-korupsi baik di kawasan maupun dunia internasional di PBB.”

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menjelaskan bagaimana KPK menjadi "jaringan anti-korupsi yang paling agresif di dunia." Ia menambahkan, KPK ingin memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga serupa di Afrika dan Asia - Pasifik, seperti delegasi pencari fakta dari Afghanistan dan Ethiopia yang akan tiba dalam beberapa bulan mendatang. Laode M Syarif juga mengatakan bahwa ia berharap bantuan dari Inggris tidak hanya akan membangun kapasitas KPK, tetapi juga dapat meningkatkan upaya-upaya pemberantasan korupsi di negara-negara ASEAN lainnya. Stephen TRANS: AF

Presiden Joko Widodo mengingatkan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu pendorong pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Hal tersebut dikatakannya pada Pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) Tahun 2019 di ICE, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan Selasa. Presiden menyebutkan beberapa infrastruktur jalan yang telah dibangun oleh pemerintah antara lain jalur Merauke-Bovendigul di Papua sepanjang 140 kilometer.

Sebelum jalan itu dibangun, masyarakat setempat memerlukan waktu selama 2-3 hari karena kondisi jalan yang berlumpur. Perbaikan infrastruktur juga diharapkan menekan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak di pelosok. Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan infrastruktur juga merupakan fondasi prasyarat untuk bisa berkompetensi di bidang ekonomi dengan negara lain. Presiden menilai pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara juga menjadi kebutuhan yang penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. (antara)