VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden RI Joko Widodo  mengatakan, sekarang ini sudah hampir tidak ada lagi praktik penangkapan ikan ilegal di laut Indonesia. Antara melaporkan, Presiden Joko Widodo  dalam acara Silaturrahim Presiden Republik Indonesia dengan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Penerima Surat Izin Usaha Perikanan  dan Surat Izin Penangkapan Ikan Tahun 2019, di Istana Negara Jakarta, Rabu (30/1) berharap, dengan tidak ada lagi penangkapan ikan ilegal, maka produksi ikan nelayan dan industri perikanan tangkap semakin berkembang.

Presiden mengatakan, sebanyak 7.000 kapal asing ilegal di perairan Indonesia, saat ini sudah ditertibkan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlahnya mencapai 13.000 kapal asing. Selain itu, Presiden tidak ingin pengurusan perizinan memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Presiden juga menekankan keinginannya agar sumber daya laut di tanah air bisa semakin memberikan manfaat berkelanjutan. Oleh karena itu, pengaturan penangkapan ikan harus benar-benar diperhatikan oleh negara. ant

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI di Yangon, berhasil melobi pemerintah Myanmar untuk membebaskan 14 anak buah kapal penangkap ikan "Bintang Jasa" asal Aceh, Indonesia, yang ditahan oleh otoritas militer Myanmar awal Januari lalu.

Kantor Berita Radio Nasional melaporkan, Direktur perlindungan warga negara Indonesia   dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, di Banda Aceh, Kamis (31/1) mengatakan, kapal-kapal, khususnya yang ada di wilayah-wilayah yang mungkin akan melakukan penangkapan ikan di perbatasan, penting sekali memiliki alat navigasi yang memadai. Dengan demikian bisa dihindari kapal-kapal itu masuk wilayah yang bukan wilayah tangkapannya. Lalu Muhammad Iqbal menekankan, pembebasan anak buah kapal tersebut murni dikarenakan hubungan baik antar kedua negara selama ini. Ia juga mengapresiasi pemerintah Aceh yang sejak awal sangat kooperatif. kbrn

Ekonom Indonesia, Chatib Basri, mengatakan, investasi dalam sektor pariwisata dan industri kreatif menjadi penting untuk memperkuat daya tahan perekonomian dari tekanan eksternal. Seperti ditulis Antara, Chatib Basri di Jakarta, Rabu (30/1) mengatakan, potensi investasi dalam kedua sektor tersebut sangat besar untuk memperkuat kinerja perekonomian, karena dapat mengundang masuknya devisa.

Menurutnya, stimulus investasi dari sektor pariwisata dan industri kreatif dibutuhkan, karena ruang kebijakan moneter dan fiskal diperkirakan terbatas sepanjang 2019. Ia menjelaskan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia  sudah hampir mendekati puncak, karena diperkirakan Bank Sentral Amerika  mulai mengurangi penyesuaian suku bunga di tahun ini. antara

Ketua Egmont Group, Hennie Verbeek-Kusters, di Jakarta, Rabu (30/1) menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam upaya melawan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme transnasional. Ia mengatakan, Egmont Group diberikan tugas untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme lintas negara. Menurutnya kedua tindak pidana itu kerap memfasilitasi terjadinya tindak pidana di seluruh dunia. 

“Apa yang selalu ingin saya tekankan adalah mengapa tugas kami sangat penting. Jika kita melihat pada ancaman yang dihadapi lingkungan kita saat ini, terorisme, kejahatan transnasional, kejahatan serius dan terorganisir, maka saya harus menekankan bahwa kejahatan-kejahatan ini difasilitasi oleh pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ini tugas Egmont Group untuk melawannya. Dan karena semua kejahatan ini terjadi lintas negara, maka tidak satu pun lembaga yang bisa menyelesaikannya sendiri. Kita saling membutuhkan untuk melawannya dengan keras.”

Lebih lanjut Hennie Verbeek-Kusters mengapresiasi peran Indonesia melalui Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Menurutnya, pusat pelaporan itu telah menjadi bagian dari Unit Intelijen Keuangan di bawah Egmont Group, dan sejak bergabung di tahun 2004, PPATK telah memainkan peran penting dan memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di kawasan. Selain itu, Hennie menyebut, bahwa Indonesia bersama dengan Australia juga secara konsisten telah menyelenggarakan Pertemuan Kontra Pendanaan Terorisme setiap tahun sejak 2015. Upaya ini, menurutnya, telah berkontribusi dalam menanggulangi tindak pidan pencucian uang dan pendanan terorisme secara nyata di kawasan. (Ndy)