Investor Portugal tertarik dengan potensi pelabuhan Indonesia yang merupakan negara maritim dengan sumber daya manusia melimpah, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan jumlah masyarakat menengah yang besar. Hal tersebut disampaikan Atase Perhubungan Kedutaan Besar RI London, Lollan Panjaitan, dalam Seminar Ports and Internationalization Engineering Opportunities in Indonesia yang diadakan KBRI Lisabon, di Lisabon, Portugal baru – baru ini.
Fungsi Ekonomi KBRI Lisabon, Dewi Ratna Asih, kepada Antaranews London, Senin, mengatakan seminar tersebut merupakan hasil kerja sama KBRI Lisabon dengan asosiasi insinyur yang berpengaruh di Portugal, PROFORUM. Seminar dihadiri ratusan investor Portugal yang bergerak di sektor pelabuhan. antara
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia menolak adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China. Hal tersebut dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai memberikan pidato kunci pada Konferensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018 di Jakarta, Senin. Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia menolak dengan tegas terhadap tindak pelanggaran HAM, namun tidak bisa turut campur dalam persoalan domestik yang terjadi di China.
Kecaman terhadap Pemerintah China muncul salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menilai tindak kekerasan terhadap Muslim Uighur, seperti yang diberitakan media massa Internasional dengan penyiksaan, pengucilan dan pelarangan menjalankan ibadah, harus dihentikan. antara
Pengamat penerbangan Chappy Hakim mendesak pemerintah harus segera menyelesaikan terkait flight information region (FIR) yang dikuasai Singapura, yang saat ini masih mengatur penerbangan di wilayah Indonesia, yaitu sektor ABC ruang udara wilayah Kepulauan Natuna.
Menurut dia, persoalan FIR yang dikuasai Singapura adalah agenda terdekat yang harus diselesaikan. Perseoalannya, menurut dia, wilayah udara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di perairan Selat Malaka tersebut adalah masalah yang berkait langsung dengan sistem penyelenggaraan pertahanan keamanan negara pada wilayah perbatasan negara yang kritis. Ia menegaskan, pengelolaan wilayah udara kedaulatan adalah masalah martabat Indonesia sebagai bangsa. antara
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mengatakan, pemerintah Indonesia tidak pernah kompromi dalam menyelesaikan keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang telah membunuh warga negara. Hal itu dikatakannya terkait kasus tewasnya 31 pekerja di daerah Nduga, Papua pada Minggu (2/12).
Wiranto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin mengatakan pandangan pemerintah tidak menempatkan setara terhadap kelompok yang menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memandang mereka adalah orang khilaf dan tersesat. Menurut dia, Indonesia sebagai negara demokratis akan menerima mereka kembali apabila telah sadar dan mengakui selama ini telah tersesat. antara