Presiden Joko Widodo mendorong penyusunan cetak biru bagi satuan pengamanan (Satpam) yang disiapkan untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman. Hal itu disampaikannya saat meresmikan Pembukaan Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional Tahun 2018, Rabu di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden menyebut, masyarakat Indonesia membutuhkan iklim aman yang akan mengundang masuknya investasi kedalam negeri. Hal itu menurutnya akan semakin meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi dalam negeri. Selain itu, tantangan perkembangan zaman juga perlu mendapatkan perhatian oleh satuan pengamanan. Menurut Presiden, potensi terjadinya aksi kriminal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi juga perlu diantisipasi dengan peningkatan kapasitas satuan pengamanan.
“Untuk itu cetak biru yang bapak ibu susun perlu memikirkan bagaimana menghadapi perkembangan kedepan. Bagaimana memberikan pelatihan skill upscale para karyawan pengamanan sehingga tidak kalah canggih dengan pelaku2 kejahatan. Ini penting sekali. “
Lebih lanjut dalam sambutannya, Presiden juga menyoroti pentingnya langkah sertifikasi untuk memastikan kemampuan pengamanan para satuan pengamanan. Terkait hal ini, Presiden menyoroti pengaduan peserta Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional Tahun 2018 yang menyebut mahalnya biaya sertifikasi bagi satuan pengamanan. Presiden mengatakan dirinya akan mempelajari dan menindaklanjuti laporan tersebut. Menurutnya biaya sertifikasi satuan pengamanan yang saat ini berkisar antara 5-10 juta rupiah, masih sangat mahal.
“Oleh sebab itu tadi juga disampaikan masalah sertifikasi satpam itu menjadi penting. Tapi kalau membayarnya 5-10 ya memang mahal. Nanti akan kita lihat. Tolong dicatat pak Menteri. Catat dulu nanti saya cek.”
Di akhir sambutannya, Presiden mengajak anggota satuan pengamanan untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban, bukan hanya di lingkungan kerja, namun juga di lingkungan tempat tinggal untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat luas. (Ndy)
Budayawan Goenawan Mohammad usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama sekitar 30 budayawan dan seniman lain di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa mengatakan, pemerintah menjanjikan dana abadi 5 triliun rupiah dalam lima tahun untuk mendukung aktivitas kebudayaan.
Dikatakan, dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas kebudayaan, termasuk pertunjukan seni dan budaya. Pemerintah memang berkewajiban memajukan kebudayaan. Pertemuan para budayawan dengan Presiden dilakukan menyusul penyerahan naskah Strategi Kebudayaan hasil Kongres Kebudayaan Indonesia 9 Desember 2018 kepada Presiden. antara
Kepala Kepolisian RI-Kapolri, Jenderal Tito Karnavian membahas pencegahan kejahatan transnasional dengan Commisioner Australia Federal Police (AFP) Andrew Colvin. Kapolri melakukan pertemuan dengan Andrew Colvin di sela-sela acara Victoria Police and Leadership in Countering Terrorism Forum di Australia, Selasa (11/12).
Pertemuan tersebut meneguhkan komitmen untuk mempererat kesepakatan antara Polri dan AFP. Dalam kesempatan itu, Tito juga sempat berbicara dengan Andrew soal rencana pertemuan Senior Officers Meeting (SOM) Tahun 2019 yang akan dilaksanakan di Indonesia. Beberapa isu bersama yang akan dijadikan topik bahasan dalam SOM 2019 diantaranya adalah kriminal siber, penyelundupan manusia. rol
Festival Ekonomi Syariah Indonesia atau Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018 secara resmi dibuka Selasa (11/12). Penyelenggaraan ISEF tahun ini berlangsung mulai 11–15 Desember 2018 di Surabaya. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan empat hal yang telah dan perlu terus dilakukan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dibandingkan negara lain.
Diantaranya pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah yang beranggotakan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan lembaga/pihak penggiat ekonomi dan keuangan syariah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Darmin Nasution menekankan pentingnya sektor riil dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. antara