VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah Indonesia menekankan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak migran, terutama pekerja migran. Pernyataan ini disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mengesahkan Kesepakatan Global tentang Migrasi, yang diadakan pada 10-11 Desember 2018 di Marrakesh, Maroko. 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/12) menyebutkan, Indonesia telah menyampaikan pernyataan nasionalnya yang menekankan tiga hal. Pertama, perlindungan terhadap hak-hak seluruh migran, termasuk di antaranya pekerja migran, tanpa harus mempertimbangkan status mereka. Dalam konferensi itu, Indonesia terpilih menjadi salah satu wakil presiden dari kawasan Asia Pasifik. rol

Indonesia meyakini kerja sama antarnegara anggota ASEAN maupun dengan blok-blok kerja sama kawasan yang lain dalam lingkup Indo-Pasifik, dapat direalisasikan. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Jose Tavares dalam Temu Diplomatik ASEAN di Jakarta, Selasa mengatakan, Indonesia  bisa membuktikan bahwa kerja sama di ASEAN mengenai Indo-Pasifik dapat dilaksanakan.

Diharapkan dapat disetujui dan disampaikan saat pernyataan bersama para kepala negara pada KTT ASEAN ke-34 di Thailand, tahun depan. Untuk membahas lebih lanjut pengembangan konsep ini, Indonesia akan menyelenggarakan Dialog Maritim Indo-Pasifik di Jakarta tahun depan. antara

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat dan pemimpin daerah di Papua berperan penting dalam mengatasi konflik, guna memberikan pemahaman bahwa Pemerintah pusat terus berupaya membangun Papua.

Jusuf Kalla  kepada wartawan di Istana Wapres Jakarta, Selasa mengatakan, sebagai perpanjangan tangan, elite Papua tersebut harus dapat meneruskan keistimewaan dari Pemerintah pusat sehingga manfaat tersebut dapat benar-benar dirasakan masyarakat Papua. Dikatakannya, selama ini Pemerintah pusat telah memberikan berbagai bentuk keistimewaan kepada Papua untuk percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia tersebut.ant.12.12’18.mar 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong dunia untuk  bersama-sama menanggulangi dampak perubahan iklim yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Susi Pudjiastuti dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, menyebutkan, Pemerintah RI berkomitmen  melakukan tindakan nyata dan mendorong negara-negara untuk bersama-sama menghadapi tantangan akibat dampak perubahan iklim  terhadap sektor kelautan dan perikanan.

Komitmen tersebut disampaikannya, saat menjadi pembicara utama dalam kegiatan "Ocean`s Action Day" yang digelar di Pacific Paviliun, International Congress Centre di Katowice, dalam rangka Konferensi Negara-negara untuk Perubahan Iklim di Polandia. Dikatakannya, komitmen dalam upaya penanggulangan dampak perubahan iklim terhadap sektor kelautan dan perikanan harus menyinergikan segenap elemen global agar kerja sama global ini lebih cepat memberikan dampak bagi laut. ant.12.12’18.mar