VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden RI Joko Widodo mendorong Kamar Dagang dan Industri -Kadin untuk mencari peluang ekspor baru bagi produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah -UMKM di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat hadir pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2018 di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11). Presiden mengatakan, upaya mendorong aktivitas ekspor produk Indonesia merupakan faktor esensial untuk mendorong pembangunan ekonomi makro Indonesia. Menurut Presiden, kegiatan ekspor memiliki kontribusi besar dalam membangun perekonomian negara yang sehat, serta menjaga neraca perdagangan dan transaksi berjalan.

“Tolong ini terus ditelusuri peluang-peluang ekspor yang bisa dilakukan pengusaha-pengusaha kita, terutama UKM-UKM kita. Menurut saya, upaya untuk mengekspor itu sangat penting. Pertama, tadi sudah saya sampaikan, ekspor itu penting dari sisi makro ekonomi kita. Jelas sekali pentingnya ekspor untuk sebuah ekonomi yang sehat. Ekspor untuk menghasilkan devisa, ini jelas. Ekspor penting untuk menjaga neraca perdagangan dan transaksi berjalan kita menjadi lebih baik.”

Lebih lanjut Presiden Jokowi juga berharap, agar Kadin dapat mendorong peningkatan kualitas UMKM dalam melakukan aktivitas ekspor produk. Hal ini dapat dilakukan dengan terus mendorong kegiatan ekspor di kalangan UMKM. Dengan semakin tingginya frekuensi ekspor yang dilakukan oleh UMKM di Indonesia, Presiden berharap, akan semakin meningkatkan keahlian dan pengetahuan pengusaha UMKM, sehingga dapat bersaing dengan pasar internasional. (Ndy)

Presiden RI Joko Widodo memastikan akan mencoret Daftar Negatif Investasi dari rancangan paket kebijakan ekonomi 16 pemerintah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri penutupan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri -KADIN 2018, di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11). Presiden menyatakan tidak akan ragu mencoret Daftar Negatif Investasi dari rancangan Paket Kebijakan Ekonomi 16 yang segera akan dikeluarkan oleh pemerintah, jika kebijakan tersebut akan memberatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

“Jadi yang paket ke-16 mengenai tax holiday, tadi sudah tidak ada masalah. Kemudian yang dana hasil ekspor juga enggak ada masalah. Yang ada masalah relaksasi DNI. Saya sudah ditelepon oleh ketua KADIN dan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) yang komplain masalah itu. Barangnya itu belum sampai ke Istana, Perpres (peraturan presiden) nya belum saya tandatangani. Jadi tidak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan UMKM ini dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini, sudah.”

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merilis rencana pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke 16 dalam waktu dekat. Paket kebijakan ekonomi 16 tersebut memuat 3 kebijakan, yang diambil untuk menjaga perekonomian Indonesia agar tidak terseret dalam arus ketidakpastian ekonomi global. Ketiga kebijakan tersebut yaitu memperluas fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday, memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian yang dimaksud berupa kewajiban untuk memasukkan Devisa Hasil Ekspor dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam. Selain itu, pemerintah juga akan kembali merelaksasi Daftar Negatif Investasi untuk mendorong aktivitas ekonomi di sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri untuk masuk ke seluruh bidang usaha. Pemerintah juga memperluas kemitraan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi untuk bekerja sama. Sedangkan bidang usaha yang selama ini sudah dibuka bagi penanaman modal asing, namun masih sepi peminat, pemerintah memberikan kesempatan kepada penanam modal asing  untuk memiliki porsi lebih besar. Kebijakan ini yang mendapatkan keluhan dari Kadin karena menyangkut kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Ndy)

Menteri Perdagangan Enggariasto Lukita meminta agar Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) tetap memperhatikan negara berkembang, termasuk Indonesia, saat mereformasi organisasinya.Menteri Perdagangan Enggariasto Lukita lewat keterangannya di Jakarta, Minggu  menyatakan, WTO sebaiknya tidak melupakan dan mengabaikan hal-hal yang belum terselesaikan, seperti perundingan putaran Doha dan hal lainnya, serta tetap memperhatikan kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang.

Reformasi WTO diyakini akan membawa perubahan positif bagi sistem perdagangan multilateral dan diharapkan tetap mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang, termasuk Indonesia.Hal tersebut disampaikan Enggartiasto  usai bertemu dengan Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo di kantor WTO, Jenewa, Swiss.Sementara itu, sebagai koordinator G-33, Indonesia juga menginginkan agar reformasi WTO juga terus memperhatikan hal-hal seperti public stock holding dan mekanisme special safeguard.ant.25.11’18.mar

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menandatangani Pernyataan Bersama (Joint Statement) diselesaikannya perundingan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-European Free Trade Association/EFTA (IE-CEPA), di Sekretariat EFTA, Jenewa, Swiss.Penandatanganan tersebut dilakukan Mendag Enggar bersama empat menteri Negara EFTA, yang terdiri dari Swiss, Liechtenstein, Islandia, dan Norwegia, yang menandai diselesaikannya perundingan antara Indonesia dengan negara-negara EFTA melalui skema IE-CEPA.

Enggartiasto Lukita lewat keterangannya di Jakarta, Minggu menyatakan, penyelesaian ini merupakan tonggak sejarah bagi hubungan RI dengan ke empat negara EFTA.Ia  mengatakan, langkah selanjutnya adalah melakukan “legal scrubbing” dan penerjemahan sehingga secara teknis dan legal, IE-CEPA siap ditandatangani.IE-CEPA djadwalkan akan ditandatangani di Jakarta pada Desember 2018. Indonesia dan EFTA memang berkomitmen menyelesaikan perundingan pada tahun ini.ant.25.11’18.mar