VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Wakil Sekretaris untuk Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Perizinan pada Kementerian Kesehatan Uni Emirat Arab (UEA), Amin Hussain Alameeri mendukung gagasan Indonesia untuk memproduksi vaksin dan obat-obatan halal yang sesuai dengan Syariat Islam. Hal tersebut dikatakan Amin Hussain usai penutupan Pertemuan Pertama Kepala Otoritas Regulatori Obat dari Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), di Jakarta, Kamis.

Vaksin halal merupakan salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan para delegasi oKI tersebut, selain upaya menuju kemandirian produksi obat dan vaksin serta pengendalian obat palsu. Menanggapi polemik tentang status kehalalan vaksin di beberapa negara muslim, Amin Hussain berpendapat produk obat-obatan, termasuk vaksin, harus dibuat dengan bahan-bahan yang halal. Namun, jika suatu produk obat membutuhkan bahan tertentu yang dianggap tidak halal, sedangkan belum ada bahan pengganti yang halal, maka faktor kesehatan dan keselamatan pasien harus lebih diutamakan. Menurut dia, pemerintah berperan besar dalam menjaga kesehatan masyarakat.  antara

Pertemuan perdana pemegang otoritas obat-obatan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta, pada 21-22 November 2018 menghasilkan kesepakatan "Deklarasi Jakarta". Butir-butir Deklarasi Jakarta yang dihasilkan pada Kamis  di antaranya upaya harmonisasi standar menuju kemandirian obat dan vaksin bagi negara OKI, terutama bagi negara tertinggal. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan, yang terpenting, lewat pertemuan ini terbangun jejaring untuk menjalankan fungsi regulatori guna mewujudkan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu.

Poin lain deklarasi itu adalah perlunya definisi ulang mengenai sudut pandang obat dan vaksin halal untuk saat ini. Dia mengatakan definisi halal pada produk makanan tidak dipersoalkan karena begitu banyak pilihan. Tetapi pada obat dan vaksin, pilihan itu untuk sementara sangat sedikit sehingga terminologi halal perlu didefinisi ulang. Penny mengatakan pertemuan perdana NMRAs OKI akan menjadi titik tolak kerja sama yang lebih baik lagi di masa mendatang. antara

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memperkuat pemahaman masyarakat kawasan perbatasan tentang potensi ancaman radikalisme dan terorisme guna mencegah masyarakat terpengaruh kelompok itu. Direktur Pencegahan BNPT Brigadir Jenderal Polisi Hamli mengatakan, mereka pintar menggunakan dalil-dalil agama untuk memengaruhi masyarakat sekaligus merekrut anggota baru.

Hamli mengemukakan hal itu saat menjadi pembicara dalam Dialog Pencegahan Radikalisme Terorisme di Wilayah Perbatasan yang digelar BNPT bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Kepulauan Riau-Kepri di Batam, Kamis. Hamli mengatakan, wilayah perbatasan menjadi salah satu tempat strategis para penggiat radikalisme dan terorisme, terutama untuk melakukan aksi antarnegara. Ia mengajak tokoh dan seluruh elemen masyarakat agar memainkan peran aktif dalam mengantisipasi berbagai upaya kelompok yang akan memanfaatkan kawasan perbatasan untuk melakukan aksi radikalisme dan terorisme. antara

Pemerintah Inggris memberikan fasilitas kemudahan visa melalui Select Business Scheme (SBS) untuk pebisnis Indonesia yang bekerja di 23 perusahaan terpilih yang memiliki peran meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Kriteria terpenting di sini adalah perusahaan tersebut memiliki kontribusi yang besar untuk hubungan ekonomi Inggris dan Indonesia. Hal tersebut dikatakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Kamis (22/11).

Dalam kesempatan itu, Dubes Malik didampingi Direktur Bagian Visa Inggris Wilayah Asia Pasifik Dominique Hardy meluncurkan layanan kemudahan visa bagi pebisnis terpilih di Indonesia atau Select Business Scheme (SBS). Dengan fasilitas SBS, pebisnis Indonesia yang bekerja di perusahaan terpilih tersebut cukup sekali mendaftarkan visa dengan menyerahkan paspor dan aplikasi visa untuk masa berlaku dua, lima dan sepuluh tahun. Indonesia menjadi negara ketiga di Asia Pasifik yang mendapatkan fasilitas SBS setelah China dan India. Artinya  ia memandang penting potensi bisnis di Indonesia yang mengunguntungkan bagi Inggris dan Indonesia. antara