Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI bekerja sama dengan United Development Program dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menggelar pertemuan tingkat pejabat tinggi atau Senior Official Meeting-SOM ke-3 Forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (31/10). Antara melaporkan, Dalam pertemuan yang dihadiri 17 delegasi itu, disepakati draft Deklarasi Manado Draft Deklarasi Manado berisi tentang detail pembentukan forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau. Negara-negara tersebut antara lain Filipina, Jepang, Cabo Verde, Kuba, Fiji, Guinea Bissau, Siprus, Indonesia, Jamaica, Papua Nugini, Saint Kitts and Navis, Seychelles, Singapore, Malta, Timor Leste, Srilanka, dan Inggris.
Dokumen ini didiskusikan lebih lanjut dan diumumkan pada pertemuan tingkat Menteri forum Negara Kepulauan dan Pulau yang dipimpin olehMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Manado, Kamis (1/11).Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memimpin rapat tersebut, menyambut baik kesepakatan itu. ant.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mendorong pemanfaatan bonus demografi atau dominasi penduduk produktif, agar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian. Syaratnya adalah demografinya, terutama generasi muda, harus memiliki kualitas. Seperti dikutip Antara, Menteri Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (31/10) menyebutkan, investasi di bidang sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan, menjadi kunci untuk mewujudkan penduduk muda yang berkualitas.
Selain itu, perlu juga upaya dari pemerintah untuk memotong tali kemiskinan, supaya penduduk yang berasal dari kelompok keluarga miskin tidak menjadi miskin juga. Karena itu, kebijakan di bidang pendidikan yang sudah dimandatkan 20 persen, bidang kesehatan, dan bidang jaring pengaman sosial untuk mempersiapkan bonus demografi, menjadi sesuatu yang bisa memberikan dampak positif. ant.
PT. Pindad (Persero) mengekspor 7.300 butir amunisi kaliber 7.62 x 51 milimeter dan explosives materials berupa Trinitrotoluene -TNT block 225 gram, 500 gram, dan 130 gram sebanyak 4.030 unit ke Thailand. Thailand merupakan pelanggan ekspor utama saat ini bagi Pindad, sejak tahun 2006 untuk produk amunisi kaliber kecil.
Seperti dikutip Antara, Direktur Utama PT. Pindad, Abraham Mose, di Jakarta, Rabu (31/10) mengatakan, terhitung mulai 2006, Pindad menggiatkan ekspornya ke beberapa Negara, seperti Kamboja dan Nigeria, untuk senapan serbu, Malaysia dan Australia untuk penanganan huru-hara, Korea Selatan, Singapura, Timor Leste, dan Filipina untuk amunisi, Laos untuk senjata dan amunisi, dan beberapa negara lainnya di kawasan Asia dengan rata-rata penjualan per tahun di kisaran 5 juta dolar Amerika Serikat. Pelepasan ekspor produk tersebut dilepas Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Rini Soemarno beserta Direktur Utama Pindad di Jakarta, Rabu. Abraham Mose juga mengatakan, Pindad telah ikut serta dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengirimkan kendaraan Anoa-nya terhitung sejak tahun 2010.kbrn
Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi berencana akan menemui pihak Australia terkait larangan warga negara Australia menggunakan maskapai Lion Air jika hendak berkunjung ke Indonesia. Menteri Budi Karya di Jakarta, Rabu (31/10) mengatakan, pihaknya akan mengajak bicara dan meminta penjelasan terkait larangan tersebut. Ia mengakui, pengaruh larangan tersebut sebenarnya kecil, karena Lion Air sedikit ke Australia. Tetapi, karena ini masalah reputasi, sehingga pihaknya harus menjelaskan.
Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia melalui situsnya seperti dikutip Antara, menyatakan, Pemerintah Australia melarang warganya menggunakan maskapai Lion Air jika hendak berkunjung ke Indonesia, setelah terjadi musibah jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin (29 Oktober). Pemerintah Australia mengatakan,keputusan itu akan kembali ditinjau setelah diketahui hasil investigasi terhadap penyebab kecelakaan pesawat tersebut. ant.