VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas politik di dalam negeri sebagai sebuah jaminan keamanan investasi. Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia dan Peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Kamis di Istana Negara, Jakarta. Dalam kesempatan itu Presiden menyampaikan bahwa Indonesia sebagai Negara yang besar memiliki kekuatan berupa keragaman suku bangsa, budaya dan bahasa. Menurutnya kekuatan tersebut harus dimanfaatkan sebagai kekuatan dalam mendorong pembangunan nasional dan tidak berubah menjadi ancaman akibat pengelolaan yang salah.

“Oleh sebab itu saya titip, bahwa yang namanya stabilitas politik, yang namanya stabilitas keamanan itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali dalam kita melakukan pembangunan di negara yang kita cintai ini. Tidak mugkin investasi itu akan datang ke sebuah daerah, ke sebuah negara apabila negara itu tidak stabil secara politk dan tidak aman. Ngga mungkin. “

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menyebutkan, bahwa aparat keamanan Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga investasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga di pelosok daerah. Menurutnya, upaya menjaga keamanan investasi tersebut akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu Presiden juga mengingatkan pentingnya bagi bangsa Indonesia untuk dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hal itu disebabkan telah berkembangnya teknologi yang mutakhir yang harus mampu diikuti jika bangsa Indonesia tidak ingin ditinggalkan oleh bangsa lain di dunia. (voi/ndy)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pertumbuhan ekonomi suatu negara tak boleh hanya ditopang oleh konsumsi semata. Konsumsi dianggap hanya memberikan efek pengganda ekonomi, namun tak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Bambang dalam paparannya di kegiatan Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2018 yang digelar oleh BPS di Jakarta, Kamis (23/8).

“Kita sebagai institusi perencanaan tentunya ingin mengarahkan Indonesia supaya Indonesia punya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkualitas. Dan yang paling penting Indonesia itu sudah bisa lompat, keluar dari middle income trap. Dan itu perlu pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan tinggi itu tidak lagi hanya bisa mengandalkan konsumsi. Karena kalau mengandalkan konsumsi ya kita harus jujur saja data yang disampaikan oleh Pak Kecuk waktu triwulan II kita seolah–olah agak lega karena pertumbuhan ekonomi 5,27 persen. Tapi kita harus jujur ada upaya untuk meningkatkan konsumsi baik secara natural karena adanya hari raya dan puasa dan kedua karena ada THR dan gaji ke tiga belas. Cuma problemnya kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi bisa tinggi ketika pemerintah mengeluarkan THR dan gaji ketigabelas.”

Bambang melanjutkan, salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang bisa diandalkan Indonesia selain konsumsi adalah investasi. Investasi yang masuk nantinya akan menciptakan lapangan kerja, sehingga nanti mendorong konsumsi masyarakat. Tak hanya itu, investasi juga mendorong produktivitas, sehingga ada kemungkinan ekspor netto juga akan terdongkrak. Jika kedua hal tersebut membaik, sudah ada jaminan bahwa pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Namun, Bambang mengatakan pertumbuhan investasi perlu didukung oleh strategi yang memadai. Strategi tersebut salah satunya dapat dicapai melalui penyusunan data PMTB yang menyeluruh atau komprehensif. (VOI/Rezha)

Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar sosialisasi dan komitmen bersama kementerian/lembaga dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2018 di Jakarta, Kamis (23/8). Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, kegiatan penyusunan disagregasi PMTB yang saat ini sedang dilakukan mempunyai arti yang sangat penting. PMTB atau secara mikro disebut sebagai investasi fisik merupakan salah satu komponen utama yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. PMTB sendiri didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Data PMTB dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dirinci menurut enam aset, antara lain bangunan, mesin dan perlengkapan, kendaraan, peralatan lain, Cultivated Biological Resources (CBR), dan Produk Kekayaan Intelektual.

“Penyusunan Disagregasi PMTB yang sekarang ini sedang dilakukan mempunyai arti yang sangat penting. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau yang biasa dikenal dengan istilah investasi fisik merupakan salah satu komponen utama yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat kembali rilis BPS pada triwulan II tahun 2018 yang lalu kita bisa melihat kontribusi PMTB sebesar 31,2% dengan pertumbuhan 5,87%. Jadi posisi ini menempatkan investasi sebagai komponen kedua sesudah konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan investasi sebesar 5,87% ini memang agak melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya, tetapi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,27%.”

Suhariyanto menambahkan, investasi perlu diteliti lebih lanjut karena memiliki dampak luar biasa terhadap perekonomian Indonesia, di antaranya mendorong pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja dan pemerataan. Kebutuhan pengguna data yang kian berkembang menunjukkan bahwa ketersediaan data investasi sejauh ini masih dirasa belum memenuhi, sehingga diharapkan data investasi dapat tersedia lebih rinci.  Ia mengatakan, sejauh ini pengumpulan data PMTB telah dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data ini bersumber dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, perusahaan finansial, perusahaan nonfinansial, rumah tangga, dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga. Penggunaan data PMTB diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung penentuan kebijakan pemerintah yang lebih efektif. (VOI/Rezha)

Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar sosialisasi dan komitmen bersama kementerian/lembaga dalam mendukung Kegiatan Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2018 di Jakarta, Kamis (23/8). Pada kesempatan tersebut Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, ketersediaan data PMTB atau secara mikro disebut sebagai investasi fisik di Indonesia masih sangat terbatas. Di Indonesia, PMTB yang didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi saat ini kondisinya hanya dirinci ke dalam enam jenis asset. Data tersebut tidak mampu menjawab sepenuhnya kebutuhan data investasi oleh seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

“Kita menyadari bahwa ketersediaan data investasi fisik saat ini masih sangat terbatas. Kalau kita melihat komponen di dalam PDB, pengeluaran, data investasi baru disediakan menurut enam jenis barang, yaitu bangunan, mesin dan perlengkapan, kendaraan, peralatan lain, Cultivated Biological Resources (CBR), dan kekayaan intelektual. Dengan keterbatasan data investasi ini kita tidak mampu menjawab ketika kita bicara soal bangunan, apakah yang dibicarakan gedung, jembatan atau jenis bangunan yang lainnya. Kita tidak tahu dimana atau di lapangan usaha apa investasi terbanyak yang dilakukan. Kita tidak tahu berapa peran dari pemerintah, dari BUMN, atau dari swasta. Masih banyak pertanyaan lain yang tidak bisa kita jawab hanya dengan menggunakan enam jenis barang modal yang saat ini tersedia. Karena itu kedepan kita perlu melakukan disagregasi data PMTB.”

Lebih lanjut Suhariyanto menjelaskan data PMTB nantinya akan disediakan dalam 44 jenis aset yang dikembangkan dari enam jenis aset yang telah ada sebelumnya. Jenis aset bangunan nantinya akan dikembangkan menjadi tujuh jenis aset, mesin dan perlengkapan menjadi lima jenis aset, peralatan lain menjadi 10 jenis aset, Cultivated Biological Resources menjadi lima jenis aset hewan dan empat jenis aset tanaman, serta produk kekayaan intelektual menjadi lima jenis aset. Selain itu terdapat pula biaya pengalihan non produced asset menjadi dua jenis aset. Adanya data PMTB yang lebih komprehensif diharapkan mampu membantu Pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan. Data PMTB merupakan salah satu sumber data strategis untuk membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Melalui data tersebut  pemerintah bisa mellihat sektor mana yang harus disentuh terlebih dahulu atau menjadi prioritas. (VOI/Rezha)