Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono mengatakan Pemerintah Jepang menyepakati kerjasama penanggulangan aksi terorisme dengan Indonesia. Salah satu bentuk dari kerjasama tersebut adalah pemberian bantuan berupa hibah sistem keamanan biometrik berupa pendeteksi wajah yang akan dipasang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemasangan sistem keamanan tersebut dilakukan sebagai bentuk peningkatan pengamanan menjelang gelaran Asian Games pada pertengahan Agustus hingga September tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Taro Kono, usai pertemuan the 6th Strategic Dialogue antara Indonesia dan Jepang di Jakarta, Senin, 25 Juni.

“Jepang akan mendukung berbagai kegiatan melawan ekstrimisme dengan kekerasan. Japan juga akan menyediakan bantuan dalam menanggulangi terorisme. Tahun lalu Jepang menyediakan sebuah sistem keamanan biometrik untuk dipasang di Stadion Gelora Bung Karno untuk penyelenggaraan Asian Games 2018.”

Menteri Luar Negeri Kono menambahkan, selain memberikan bantuan sistem keamanan biometrik, Jepang dan Indonesia saat ini juga terus melakukan kerjasama untuk memberikan pelatihan kepada negara–negara lain yang menggunakan sistem keamanan tersebut. Sistem keamanan biometrik yang dikembangkan oleh Jepang merupakan sistem keamanan canggih yang mampu mendeteksi wajah dan identitas puluhan hingga ratusan orang dalam satu waktu yang singkat. (Rezha)

Isu Semenanjung Korea menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan bilateral The 6th Strategic Dialogue antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Jakarta, Senin, 25 Juni. Dalam pertemuan tersebut kedua Menteri Luar Negeri menyepakati pengetatan sanksi resolusi Dewan Keamanan (DK) Peserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) terhadap Korea Utara harus tetap dilanjutkan. Menurut Menteri Luar Negeri Kono dalam konferensi persnya, ia dan Menteri Luar Negeri Retno juga sepakat bahwa Korea Utara harus melakukan denuklirisasi secara penuh dan melucuti senjata pemusnah massal serta rudal balistik.

“Mengenai Korea Utara, kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap pelaksanaan yang ketat dari resolusi Dewan Keamanan PBB dan menekan Korea Utara untuk perlucutan menyeluruh dan pasti terhadap semua senjata pemusnah massal dan rudal balistik dengan berbagai jangkauan”.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Kono mengatakan, Jepang harus melakukan kerjasama lebih dekat dengan Indonesia soal isu–isu Korea Utara dengan Indonesia karena Indonesia saat ini menjadi salah satu negara anggota DK PBB. Ia dan Menteri Luar Negeri Retno meyakini bahwa pengetatan sanksi, denuklirisasi, serta perlucutan senjata Korea Utara mampu membawa perdamaian dan stabilitas di kawasan. Selain itu keduanya juga memahami perkembangan positif yang terjadi seputar isu Korea Utara pasca KTT Korea Utara-Korea Selatan serta KTT Korea Utara-Amerika serikat beberapa waktu lalu. (voi/Rezha)

Kementerian Perindustrian RI bersama Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan atau UNDP mengajak  seluruh pihak di Indonesia agar  saling bersinergi melakukan tindakan dalam mengurangi polusi plastik. Dalam pernyataan resminya, UNDP memperkirakan terdapat 13 juta ton sampah plastik yang terbuang ke lautan dan berdampak mengganggu lingkungan hidup di seluruh dunia setiap tahunnya. Oleh karena itu, penanganan sampah plastik merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/6) menyebutkan, secara garis besar upaya menekan sampah plastik dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu meminimalisir penggunaan produk berbahan plastik sekali pakai, menggunakan material alternatif yang lebih mudah terurai, dan melakukan daur ulang sampah plastik menjadi barang bernilai ekonomi. Ngakan Timur Antara meyakini, akan ada lebih banyak teknologi di masa depan yang dapat membantu memecahkan masalah plastik. ant.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat  RI, Muhaimin Iskandar, mengatakan, tidak ada tempat untuk kecurangan yang dapat menodai proses demokrasi di Indonesia menjelang Pemilihan kepala daerah pada 27 Juni ini.Ia berharap, Pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, merupakan momentum pesta demokrasi yang dijaga oleh segenap elemen bangsa.

Antara melaporkan, Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (24/6) menekankan, kejujuran penyelenggara, sikap saling menghargai walaupun berbeda pilihan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, merupakan hal yang wajib dijaga dalam proses demokrasi. Ia menambahkan, penyelenggara pemilu dari tingkat bawah sampai pusat juga harus menjaga netralitasnya, agar Pemilihan kepala daerah serentak semakin menjadi berkualitas. ant.