Sumarno
June
Lembaga riset internasional, Gallup's Law and Order, 2018 menempatkan Indonesia sebagai satu dari 10 negara teraman di dunia. Dalam 10 negara teraman itu, Indonesia menempati urutan ke-9. Seperti dikutip Kompas.com, Minggu (17/6), berdasarkan laporan Gallup's Law and Order 2018, indikator riset menentukan negara yang aman mengacu pada beberapa pertanyaan.
Pertanyaan yang diajukan seperti seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi lokal, apakah merasa aman saat berjalan sendiri di malam hari, pernahkah harta bendanya dicuri selama setahun terakhir, dan pernahkah mengalami perampokan. Gallup's menyertakan lebih dari 148.000 orang dewasa sebagai responden dari 142 negara untuk diwawancarai seputar pertanyaan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada 2017 dan hasilnya dikeluarkan dalam bentuk laporan tahun ini. kom.
June
Ombudsman Indonesia menilai pencabutan larangan penerbangan untuk maskapai nasional ke Uni Eropa harus menjadi cambuk bagi Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan sehingga mengurangi faktor kecelakaan. Ombudsman Indonesia, Alvin Lie, di Jakarta, Minggu (17/6) mengatakan, keputusan tersebut merupakan harga diri bagi bangsa Indonesia, dan pemerintah hendaknya menjaga reputasi tersebut. Seperti dikutip Antara, keputusan tersebut dilakukan setelah perwakilan Uni Eropa melakukan kunjungan penilaian ke Indonesia pada 12 sampai 21 Maret lalu.
Hasil penilaian menyeluruh tersebut juga dibahas dalam pertemuan Air Safety Committee di Brussel pada 30 Mei lalu, yang dihadiri Pemerintah Indonesia dan tiga maskapai dari Indonesia, yaitu Wings Air, Sriwijaya Air, dan Susi Air. Sebagai negara dengan potensi industri penerbangan yang sangat besar, keputusan Uni Eropa merupakan bentuk kepercayaan terhadap otoritas penerbangan dan maskapai penerbangan Indonesia. ant
June
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan P Roeslani, optimistis sistem perizinan terpadu daring atau Online Single Submission -OSS akan menumbuhkan investasi di Indonesia. Sistem tersebut dilaksanakan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
Seperti ditulis Republikaonline, Rosan P Roeslani meyakini, sistem OSS mampu menumbuhkan investasi di Indonesia, karena sistem tersebut mengakomodasi salah satu keluhan utama bagi investor, terutama investor dari luar negeri untuk investasi masuk ke Indonesia. Ia mengatakan di Jakarta, baru-baru ini, para pengusaha berharap, sistem tersebut menjadi terobosan dan dapat memberikan kepastian, sehingga semua terukur. Misalnya, waktu yang diperlukan untuk proses perizinan. rol.
June
Kerja keras yang dilakukan staff dan pimpinan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada warga Negara Indonesia -WNI, mendapat apresiasi dari beberapa tenaga kerja Indonesia. Salah satu yang memberikan pernyataan tersebut adalah seorang tenaga kerja wanita yang telah bekerja selama 10 tahun di Malaysia, Emma. Emma dan beberapa rekannya saat berbincang dengan RRI di kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Minggu (17/6) mengaku, sangat merasakan perubahan pelayanan yang dilakukan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur. Saat ini, menurutnya, sangat mudah bagi WNI di Kuala Lumpur dalam mengurus dokumen keimigrasian maupun dokumen lain.
“Pak Jokowi baik. Sekarang kedutaan Indonesia paling cantik. Dulu tahun 2012 saya buat paspor, agak kurang ya, sekarang bagus. Saya tahun ini mengurus visa pelajar pelayanannya oke.”
Menurut Emma, Kedutaan sangat responsif terhadap permasalahan yang dialami warga Negara Indonesia di Malaysia, terutama jika yang datang adalah warga Negara dengan dokumen legal atau resmi. Kedutaan Besar Republik Indonesia terletak di Jalan Tun Abdul Razak nomor 233, ,Imbi, Kuala Lumpur, Malaysia. Saat ini kedutaan Besar Republik Indonesia beroperasi selama 24 jam setiap hari kerja, untuk melayani warga Negara Indonesia, warga Negara Malaysia atau warga Negara lain yang kebetulan berada di Malaysia, dan ingin megurus seluruh dokumen keimigrasian untuk berkunjung ke Indonesia. Tomo Hakim.