Pada Hari raya Idul Fitri 1439 Hijriah/2018 ada sejumlah 80.430 narapidana beragama Islam yang mendapat remisi.Sebanyak 446 narapidana -napi langsung bebas, sisanya 79.984 orang masih harus menjalani sisa pidana setelah dapat remisi.Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami di Jakarta Minggu mengatakan, saat ini napi dan tahanan yang menghuni lembaga pemasyarakatan-lapas dan rumah tahanan berkisar 250 ribu orang. Sedangkan, kapasitas atau daya tampung yang tersedia hanya untuk 124 ribu orang.
Remisi ini dapat mengurangi kelebihan daya tampung karena napi dapat lebih cepat bebas dengan pengurangan masa menjalani pidana sekaligus menghemat anggaran negara. Menurutnya, Pemberian Remisi Khusus Idul Fitri 1439 Hijriah/2018 sekaligus menghemat anggaran biaya makan narapidana sebesar 32 milyar rupiah.Ia menambahkan, remisi yang diberikan diharapkan memotivasi narapidana agar mencapai penyadaran diri untuk terus berbuat baik.Sehingga, manjadi warga yang berguna bagi pembangunan baik selama maupun setelah menjalani pidana.rol
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dailami Firdaus menyambut baik keberhasilan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020.Menurutnya, Indonesia harus memanfaatkan posisi terebut untuk menghentikan konflik Internasional, salah satunya membantu Palestina. Dailami Firdaus, Minggu (10/6) mengatakan, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat, dan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, memang sudah seharusnya Indonesia menjadi anggota DK PBB.
Menurut Dailami, DK-PBB merupakan organ PBB yang paling berpengaruh karena memiliki kewenangan untuk menghentikan konflik Internasional maupun mengirim tentara ke wilayah-wilayah yang membahayakan perdamaian Internasional.Indonesia harus memanfaatkan posisi ini untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan dunia, termasuk isu Rohingya di Myanmar dan masalah Palestina. rol
Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Satya Widya Yudha berpendapat masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020 harus dapat memperkuat peran PBB.Komisi I DPR RI, mengapresiasi perjuangan keras Pemerintah RI untuk bisa menjadi anggota tidak tetap DK PBB.Namun demikian hasil tersebut jangan sampai membuat Indonesia menjadi sombong. Indonesia harus tetap melakukan langkah-langkah strategis di kancah Internasional dengan memegang peran penting dalam mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia sesuai amanah konstitusi.
Satya Widya Yudha di jakarta Minggu (10/6) mengatakan, masuknya Indonesia ke DK PBB ini harus dapat memperkuat kembali peran PBB yang kini makin melemah. Ia mengatakan, Indonesia harus kritis, termasuk kepada Pemerintah Amerika agar meninjau ulang aksi mereka yang memindahkan Kedutaan Besarnya ke Jerusalem. Ini menunjukkan bahwa Indonesia punya wibawa di mata Internasional di tengah turunnya kredibilitas PBB saat ini. rol.
Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak ke Jepang dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu petang untuk menghadiri Konferensi Internasional ke-24 bertemakan "Masa Depan Asia" di Tokyo. Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan melakukan makan malam bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan pemimpin negara-negara Asia lain pada Senin malam (11/6), sebagai bagian dari acara Konferensi Internasional tersebut.
Selanjutnya, pada Selasa (12/6), Jusuf Kalla akan memberikan pidato kunci pada The 24th International Conference on The Future of Asia. Jusuf Kalla juga dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan dari Perdana Menteri Vietnam Truong Hoa Binh, Menteri Pembangunan Ekonomi Selandia Baru David Parker dan Ketua Asosiasi Jepang-Indonesia (Japinda) Yasuo Fukuda.Forum tahunan yang diselenggarakan oleh Nikkei tersebut turut dihadiri Perdana Menteri Malaysia Mahathir Bin Mohammad, Wakil Perdana Menteri Korea Kim Dong-Yeon, Wakil Perdana Menteri Vietnam Truong Hoa Binh, dan Wakil Perdana Menteri Singapur Teo Chee Hean. antara