VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Pelapor Khusus PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia Mary Lawlor mengusulkan pemberlakuan “embargo senjata” terhadap Israel sebagai respons atas serangan di Jalur Gaza. “Kita harus membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke sana dan harus ada pula embargo senjata,” ujar Lawlor tentang situasi di Gaza, pelanggaran HAM, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghentikan pengeboman Israel.

“Dalam pandangan saya, negara mana pun yang memicu konflik ini dengan memasok senjata ke Israel harus berhenti melakukannya, karena Israel tidak memahami tindakannya saat ini,” kata dia. Lawlor mengatakan bahwa dia telah memantau dengan cermat situasi di Gaza sejak 7 Oktober dan bahwa ada orang-orang yang “kelelahan, terkepung dan tidak berdaya” di Gaza. Dia berpendapat situasi di sana sangat mengerikan, warga Gaza berkali-kali diminta pergi ke tempat yang aman dan mereka berakhir di Kota Rafah.

"Sekarang orang-orang itu diminta pergi ke tempat lain dan mereka tidak punya tempat tujuan," katanya, seraya menambahkan bahwa mereka juga tidak memiliki cukup makanan dan obat-obatan. Separuh penduduk Gaza saat ini tinggal di Rafah, katanya. "Bagaimana Anda bisa membenarkan pembunuhan perempuan dan ibu yang memiliki banyak anak?’’ kata dia.

Tentang perkembangan di Rafah, Lawlor mengatakan perlu ada kepastian soal gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan harus diizinkan masuk ke Gaza. “Secara teknis, Israel sebagai kekuatan pendudukan tidak seharusnya melancarkan perang terhadap wilayah yang didudukinya,” kata Lawlor. Dia menyoroti bahwa meskipun dunia menyadari apa yang terjadi di Gaza, negara-negara lain tidak mampu atau tidak mau melakukan intervensi. Lawlor mengatakan bahwa menghentikan pendanaan bagi UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi pengungsi Palestina, adalah hal yang gila karena hanya UNRWA yang melayani warga Gaza, sekolah, dan rumah sakit di wilayah kantong Palestina itu.

“Penyelidikan atas tuduhan terhadap UNRWA sedang berlangsung. Orang-orang (Gaza) yang putus asa itu tidak boleh dibiarkan menjadi korban politik antarnegara,” katanya. Israel menuduh staf UNRWA tersebut terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Situasi di Gaza saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Internasional, dan Lawlor menekankan bahwa pengadilan PBB akan memutuskan situasi di Gaza. “Entah (keputusan) itu genosida atau tidak, tapi saya katakan ada risiko genosida (di Gaza),” katanya. Dia mengatakan negara-negara seperti AS, Inggris, dan Uni Eropa, yang punya pengaruh ke Israel, memiliki peran sangat penting. Mereka memikul tanggung jawab besar untuk menghentikan perang Israel di Gaza Jika negara-negara itu memilih abstain atau memveto resolusi di Dewan Keamanan PBB, "Bagi saya, itu tidak bisa dimaafkan," kata dia.

Sumber: Anadolu

VOinews.id- Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo, Minggu, meminta para dokter untuk menahan diri di tengah pemogokan mereka yang meluas untuk memprotes keputusan pemerintah menambah jumlah kursi pendaftaran sekolah kedokteran. Para dokter telah memperingatkan bahwa mereka akan melakukan pemogokan besar-besaran dan berbagai tindakan lain. Langkah itu mereka ambil sebagai penentangan terhadap keputusan pemerintah, yang diumumkan awal bulan ini, untuk menambah 2.000 kuota mahasiswa baru sekolah kedokteran pada tahun depan. Tambahan jumlah itu menandai peningkatan tajam kuota mahasiswa kedokteran, dari 3.058 kursi yang ada saat ini. “Jika para dokter benar-benar mengambil tindakan yang mengakibatkan kekosongan layanan kesehatan, kerugiannya akan menimpa masyarakat,” kata Han dalam sebuah pernyataan.

“Kekosongan layanan kesehatan akibat tindakan kolektif tersebut adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi, karena bisa membahayakan nyawa dan kesehatan masyarakat,” ujar Han, menambahkan. Han menekankan bahwa upaya pemerintah untuk mereformasi sektor medis hanya dapat berhasil jika negara tersebut memiliki lebih banyak dokter. Pernyataan perdana menteri tersebut muncul setelah dokter magang dari lima rumah sakit umum besar di Seoul mengatakan mereka akan menyerahkan surat pengunduran diri pada Senin (19/2). Mereka juga memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan pada hari berikutnya.

“Mengingat waktu yang dibutuhkan untuk mendidik dokter spesialis, kita tidak bisa lagi menunda kenaikan ini. Tidak hanya pasien yang menua, tapi juga para dokter,” kata Han. Ia juga menekankan bahwa kuota tersebut belum pernah dinaikkan selama 27 tahun terakhir ini. Han menegaskan kembali bahwa pemerintah akan terus memberikan insentif bagi para dokter, termasuk membangun “jaring pengaman” untuk meringankan pertanggungjawaban pidana mereka jika terjadi malapraktik. Korea Selatan juga sebelumnya berjanji untuk mengalokasikan 10 triliun won (Rp115 triliun) pada 2028 untuk meningkatkan kompensasi layanan medis di bidang-bidang penting, dan untuk menarik lebih banyak dokter berpraktik di sektor-sektor yang berisiko lebih tinggi. Dalam pernyataan terpisah, Menteri Kesehatan Korsel Cho Kyoo-hong mengatakan pemerintah terbuka untuk melakukan pembicaraan dengan para dokter, dan mendesak mereka untuk tidak mengambil tindakan mogok kolektif tersebut. “Sangat disesalkan bahwa Organisasi Medis Korea mengambil langkah protes,” kata Cho.

“Kami mendesak staf medis untuk mendukung pasien, dan pemerintah akan terus membuka pintu untuk dialog,” kata dia, menambahkan. Sementara itu kata para pejabat, pemerintah telah mengeluarkan perintah kepada rumah sakit untuk menyerahkan catatan pekerjaan harian para dokter, dan berjanji akan mengambil tindakan tegas jika para dokter melakukan mogok kerja. “(Perintah) dikeluarkan untuk mencegah kejadian di mana dokter, setelah menerima perintah kembali bekerja dari pemerintah, kembali ke rumah sakit, lalu pergi lagi untuk berpartisipasi dalam tindakan kolektif,” kata seorang pejabat kementerian kesehatan. Hingga Jumat (16/2), Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa 715 dokter magang dari 23 rumah sakit telah mengajukan surat pengunduran diri, meski sejauh ini belum ada satu pun permintaan yang dikabulkan.

“Jika dokter peserta pelatihan terlibat dalam tindakan kolektif, pemerintah akan mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk melindungi masyarakat, serta kesehatan dan kehidupan mereka,” kata Cho. Berdasarkan undang-undang kedokteran setempat, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mencabut izin dokter jika mereka menerima hukuman pidana karena tidak mematuhi perintah untuk kembali bekerja. Asosiasi Medis Korea, kelompok pelobi terbesar bagi para dokter, pada Sabtu (17/2) menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang “tidak dapat ditoleransi”.

Mereka juga mengatakan akan mengundurkan diri tanpa batas waktu jika pemerintah terus mengancam para dokter magang dan warga yang menentang rencana tersebut. Sementara itu, rumah sakit-rumah sakit besar mengeluarkan pengumuman bahwa jadwal operasi bagi pasien mungkin disesuaikan karena tindakan kolektif tersebut. Mahasiswa dari 35 dari 40 fakultas kedokteran juga berkomitmen untuk mengajukan permohonan cuti ke universitas masing-masing pada Selasa (20/2), yang menunjukkan solidaritas mereka pada protes yang sedang dilancarkan para dokter. Dalam jajak pendapat Gallup Korea yang menyurvei 1.002 orang minggu lalu, 76 persen responden menganggap positif kenaikan kuota sekolah kedokteran, dan hanya 16 persen yang memberikan pandangan negatif.

Sumber: Yonhap-OANA