30
April

 

VOInews.id, Jakarta:- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan kerjasama dengan Vietnam mampu menghidupkan ekosistem budi daya lobster di Indonesia sebab, ekosistem yang belum optimal selama ini menjadi kendala perkembangan budidaya lobster nasional. "Karena ekosistem (budidaya lobster) belum jalan optimal selama ini. Tapi dengan cara ini (kerjasama) ekosistemnya akan jalan. Contohnya soal pakan, selama ini kan mengandalkan ikan-ikan rucah hasil tangkapan, sementara di Vietnam sudah ada industrinya sendiri," ujar Trenggono saat menjawab wartawan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin.

 

Melalui kesepakatan kerja sama dua negara, pelaku usaha Vietnam yang ingin memanfaatkan benih bening lobster (BBL), harus melakukan kegiatan budi daya di Indonesia dengan menggandeng pelaku usaha lokal Indonesia. Dengan skema ini akan terjadi transfer teknologi hingga etos kerja yang sangat penting untuk perkembangan budidaya lobster Tanah Air. Selain persoalan pakan, lanjut dia, usaha yang memproduksi keramba budidaya lobster modern juga minim sehingga menjadi tantangan tersendiri di tengah kerjasama yang sudah terjalin dengan Vietnam. Adapun sejauh ini sudah ada lima perusahaan Vietnam yang masuk ke Indonesia, namun kegiatan budidaya belum bisa masif lantaran keterbatasan keramba.

 

Dengan demikian, lanjutnya, kerja sama perikanan bersama Vietnam tidak hanya akan menghidupkan sektor hulu budidaya tapi juga industri hilir lobster, karena akan mendorong hadirnya usaha-usaha turunan di bidang tersebut. "Harapan saya lobster ini menjadi kekuatan kita yang akan datang," jelasnya. Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID FOOD Dirgayuza Setiawan mengatakan, Indonesia punya kemampuan dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

 

Untuk pengembangan budidaya lobster ini, lanjutnya, selain upaya pemerintah, peran swasta juga sangat penting. "Indonesia sebenarnya bisa, kita punya sumber daya manusia yang cukup, dan juga punya etos kerja yang cukup baik. Ini tinggal dikembangkan. Dan saya rasa ini (budidaya lobster Bangsring, Banyuwangi) bisa jadi model yang dikembangkan oleh swasta selain dari yang dikembangkan oleh pemerintah (KKP)," pungkasnya.

 

Antara

27
April

 

VOInews, Jakarta: Isu pengelolaan air di dunia menjadi fokus pembahasan World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali pada 18--25 Mei 2024. Forum air internasional terbesar di dunia tersebut menghadirkan tiga proses utama untuk membahas kebijakan serta strategi dalam pengelolaan sumber daya air secara global.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Sekretariat Panitia Penyelenggara Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

“Mekanisme pertemuan World Water Forum ke-10 akan terbagi dalam tiga proses yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu proses politik, proses tematik, dan proses regional. Seluruh proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah kesepakatan bersama atau Ministerial Declaration (MD) terkait isu pengelolaan air di dunia,” kata Endra.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, ada empat poin usulan yang didorong Indonesia sebagai tuan rumah untuk disepakati menjadi Ministerial Declaration yaitu penetapan World Lake Day (WLD) atau Hari Danau Sedunia, pembentukan Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), pengarusutamaan Water Management for Small Islands, dan penyusunan Compendium of Concrete Deliverables and Actions.

“Poin pertama karena harus kita akui, banyak danau atau situ yang hilang baik di Indonesia maupun negara lain. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena danau merupakan salah satu sumber air baku, energi, dan pengendali banjir,” ujar Endra.

Selanjutnya poin kedua, yaitu Center of Excellence on Water and Climate Resilience. Terkait hal itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan concept note yang fokus pada aspek kerja sama riset dan pertukaran data.

Poin ketiga, terkait pembahasan Water Management for Small Islands. Indonesia turut mendorong penguatan kapasitas pulau terluar dalam memproduksi air bersih. Poin terakhir adalah pencatatan daftar proyek air sebagai Compendium of Concrete Deliverables and Actions yang bersifat inklusif namun sukarela.

Compendium akan berisi daftar proyek, inisiatif, dan kolaborasi yang dikelola oleh stakeholders air tingkat nasional, regional, dan internasional. Indonesia juga akan menyiapkan platform online untuk proses submisinya.

Selain itu forum yang mengusung tema Air untuk Kesejahteraan Bersama atau Water for Shared Prosperity ini juga memiliki enam subtema yang akan dibahas meliputi Ketahanan dan Kesejahteraan Air, Air untuk Manusia dan Alam, Manajemen Pengurangan Risiko Bencana, Tata kelola, Kerja sama dan Diplomasi Air,  Pembiayaan Air Berkelanjutan serta Inovasi dan Pengetahuan.

Penyelenggaraan World Water Forum ke -10 menjadi salah satu tonggak percepatan target Sustainable Development Goals (SDGs) nomor enam, yaitu pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak bagi semua. Para pemangku kepentingan akan saling berkolaborasi dalam mencari solusi atas permasalahan air di dunia dalam forum tersebut.

27
April

 

VOInews, Jakarta: Penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali pada 18--25 Mei 2024 membawa banyak dampak positif bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Selain sebagai ajang promosi pariwisata, kehadiran forum air internasional terbesar di dunia ini juga akan mengangkat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke panggung global.

Demikian dikatakan Ketua Bidang V Fair and Expo World Water Forum ke-10 sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dalam keterangannya, Jumat (26/4/2024).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan produk ekonomi kreatif dan UMKM khususnya yang ada di Bali di antaranya kuliner dan produk kerajinan yang saat ini telah dikurasi yang salah satunya untuk cendera mata. “Ada kuliner, teh, kopi, kain tenun Bali (Endek), serta produk kerajinan tangan,” ujar Sandi.

Gelaran World Water Forum ke-10 memang menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memperkenalkan beragam keunggulan termasuk keragaman budaya serta pariwisata, khususnya Bali kepada dunia. Salah satu yang juga akan ditampilkan adalah prosesi melukat atau Balinese Water Purification Ceremony yang merupakan ritual adat khas Bali dengan konsep kegiatan Rahina Tumpek Uye dan Upacara Segara Kerthi.

Kemenparekraf akan memfasilitasi para delegasi untuk menyelami prosesi melukat yang secara khusus memiliki makna spiritual bagi masyarakat Bali. Prosesi melukat ini juga nantinya akan melibatkan pemerintah daerah setempat.

"Di masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi kita akan menyiapkan forum ini sebagai event to remember. Kami akan menyiapkan prosesi side event tersebut di beberapa lokasi," ujar Sandiaga.

Kemenparekraf bekerja sama dengan Jejak.in juga akan menawarkan paket perhitungan jumlah emisi karbon yang dikeluarkan oleh para delegasi melalui carbon footprint calculator selama mereka melakukan perjalanan ke Bali. Tujuannya agar pada delegasi berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan melalui penanaman mangrove dan restorasi terumbu karang.

Kemudian, Kemenparekraf juga akan berpartisipasi pada Indonesia Pavilion dengan mengisi konten-konten pariwisata dengan virtual reality (VR), penjualan paket wisata low carbon, rangkaian fair & expo, penyediaan suvenir dan goodie bag Wonderful Indonesia, menghadirkan konten dan aktivasi gim yaitu "Lokapala", hingga memamerkan dan menjual produk-produk UMKM pilihan dan berkualitas melalui planogram.

"Jadi itu yang kami tawarkan sebagai bagian dari side event atau dukungan kami untuk acara ini dan bagi para peserta maupun juga petinggi-petinggi tingkat kepala negara maupun menteri yang akan hadir di World Water Forum bulan depan," kata Sandiaga.

Sementara Wakil Ketua Sekretariat Panitia Penyelenggara Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa World Water Forum ke-10 menjadi momentum bagi Indonesia untuk memberi pengaruh besar terhadap arah kebijakan di bidang air.

"Sejak awal pada berbagai forum Indonesia memang konsisten mendorong persoalan air untuk dibahas di level tertinggi. Harus ada dorongan kuat dari para pengambil kebijakan," kata Endra di Jakarta.

Prosesi melukat akan membuka rangkaian acara World Water Forum ke-10. Selain mengikuti ritual adat khas Bali tersebut, para tamu juga dapat menikmati makanan khas, tarian daerah, serta kebudayaan Indonesia pada agenda Cultural Night (Farewell).

Sebagai ajang promosi pariwisata, setelah rangkaian kegiatan World Water Forum ke-10 selesai, para peserta juga akan diajak field trip mengunjungi destinasi wisata Bali seperti Museum Air di Tabanan, Jatiluwih UNESCO World Heritage Site, Danau Batur Kintamani, dan Cultural Village Ubud.

27
April

 

VOInews, Paramaribo: Duta Besar Indonesia untuk Republik Suriname, Republik Ko-operatif Guyana, dan Caribbean Community (CARICOM), Julang Pujianto menghadiri pembukaan Lokakarya Convention Against Torture Initiative (CTI). Lokakarya dengan tema Investigative Interviewing for Fair and Effective Administration of Justice ini  diselenggarakan di Torarica Resort Paramaribo, pada 22-24 April 2024 melalui kolaborasi antara Sekretariat CTI, Norwegian Center of Human Rights, dan Pemerintah Suriname.

"Kehadiran Duta Besar Julang Pujianto pada pembukaan lokakarya CTI menunjukkan peran Indonesia sebagai salah satu anggota inti CTI, bersama Chile, Denmark, Fiji, Ghana, dan Maroko," tulis KBRI Paramaribo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Dalam sambutan pembukaannya, Dubes menyampaikan bahwa lokakarya CTI ini merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan kesadaran mengenai United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT). Duta Besar Julang Pujianto juga menyampaikan keterlibatan Indonesia dalam CTI melalui penyelenggaraan seminar regional bertema “The UN Convention Against Torture: Building Robust Preventive Framework” yang berlangsung pada tanggal 22 April 2022 di Bali, Indonesia.

Duta Besar Julang Pujianto berbagi pengalaman Indonesia dalam mengimplementasikan UNCAT seperti meratifikasi UNCAT pada tahun 1998 melalui UU No.5 tentang Ratifikasi UNCAT. "Di tingkat regional, Indonesia telah melakukan upaya implementasi konvensi tersebut seperti menjadi tuan rumah Dialog ASEAN dalam mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas penyiksaan pada Agustus 2023 dan menjadi tuan rumah seminar regional bertema The UN Convention Against Torture: Building Robust Preventive Frameworksyang diselenggarakan sebagai bentuk kerjasama dengan CTI," tulis KBRI.

Duta Besar Julang Pujianto menyatakan bahwa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa implementasi perjanjian internasional termasuk UNCAT yang efektif akan selalu penuh tantangan. "Sebagai bagian dari CTI, Indonesia terus mendorong peningkatan kapasitas, peningkatan kesadaran, dan kolaborasi dengan masyarakat sipil," katanya.

Duta Besar Pujianto pun berharap agar seluruh peserta dapat mengambil manfaat maksimal dari lokakarya ini sehingga berhasil memahami pentingnya penerapan nilai-nilai yang tertuang dalam Konvensi PBB Menentang Penyiksaan. Ia juga berharap lokakarya ini dapat menginspirasi upaya serupa di negara-negara di kawasan Amerika Selatan.

Page 7 of 629