Indonesia Ku (666)
February
Pemerintah Provinsi Bali ingin mengembangkan toko ritel desa adat untuk mendorong ekonomi kerakyatan dan pembangunan di seluruh wilayah. Gubernur Bali I Wayan Koster kepada Bisnis.com di Denpasar, Rabu lalu mengatakan ia telah mengeluarkan peraturan tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali.
Berdasarkan peraturan ini pemerintah provinsi Bali akan menata pemasaran produk dari hulu hingga ke hilir, di antaranya melalui Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) atau lembaga usaha milik desa adat. Berdasarkan catatan Bisnis.com di Provinsi Bali terdapat 1.493 desa pekraman atau desa adat yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota.
Saat ini sejumlah desa adat telah memiliki usaha sejenis mini market. Gubernur Bali berharap unit usaha ini kelak dikelola secara profesional dengan tetap berpegang kepada kearifan lokal Bali. Untuk itu Gubernur I Wayan Koster menyambut baik tawaran Bali Business Network yang ingin memberikan pendampingan saat mini market desa adat beroperasi di bawah koordinasi Perusahaan Daerah Bali.
Sementara itu Direktur Bali Business Network I Made Abdi Negara mengatakan terus mematangkan konsep pendampingan dengan mengembangkan aspek manajemen, pelatihan, dan pengawasan agar mini market bisa diterima masyarakat, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Ia berharap keberadaan toko ritel ini menjadi salah satu pilar kemandirian desa adat dan mampu mendistribusikan barang-barang konsumsi yang diperlukan warga serta dapat mengangkat produk lokal.
Bali Business Network yang terdiri dari anak muda potensial ini sejak 2016 telah melakukan pendampingan terhadap sejumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan peritel agar mampu menyiapkan produk dengan kemasan yang baik. Kelompok ini tengah melakukan pendampingan terhadap 60 usaha, baik dalam hal antara lain manajemen, branding, e-commerce, pemasaran untuk memastikan agar bisnis berjalan baik, mampu bersaing, dan berkelanjutan. Mereka berupaya untuk menghubungkan berbagai kepentingan bisnis di Pulau Dewata tersebut.
February
Indonesia Dan Korea Selatan Aktifkan Kembali Negosiasi Perjanjian CEPA
Written by Daniel
Pemerintah Indonesia sepakat mengaktifkan kembali negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan Korea Selatan (lK- CEPA). Perjanjian ini sempat gagal disepakati pada 2014 lalu. Negoisasi perjanjian ini ditandatangani langsung oleh Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita bersama dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Korea Selatan Hyun Chong Kim di Jakarta, Selasa, 19 Februari. Dalam kesempatan itu Menteri Enggartiasto Lukita mengatakan, inisiasi tersebut ditargetkan mencapai 30 miliar dollar Amerika Serikat.
Relaunch kesepakatan ini juga dilanjutkan dengan Bisnis Forum mempertemukan kedua kelompok pengusaha Indonesia dan Korea baik dari sisi investasi maupun tradenya. Dengan demikian maka target yang dicanangkan oleh kedua kepala negara sebesar 30 bilion US dolar (30 miliar dolar AS) dalam tiga tahun ke depan bisa dicapai. Ini pun kami menyepakati agar perjanjian ini diharapkan ditanda tangani pada bulan November mendatang pada waktu pertemuan kedua kepala negara jadi artinya substainsially harus selesai sebelum November.
Enggartiasto Lukita mengatakan, nantinya kedua negara akan melakukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Khususnya di bidang ekspor, impor, dan investasi. Menurut Enggartiasto, pembicaraan mengenai renegosiasi ini sudah dilakukan sejak November 2018 lalu. Ia menargetkan, perjanjian perdagangan dengan Korea Selatan bisa selesai pada November 2019. Dengan demikian maka target yang dicanangkan oleh dua kepala negara sebesar 30 miliar dollar Amerika dalam 3 tahun ke depan itu bisa dicapai. Menteri Enggartiasto Lukita menambahkan negosiasi ini bertujuan untuk mencapai target ekonomi kedua negara yang diharapkan akan meningkatkan hubungan bilateral perdagangan dan investasi ke level tertinggi. Enggartiasto Lukita menjelaskan, adapun yang akan masuk dalam perjanjian kerjasama tersebut antara lain soal penurunan tarif bea masuk untuk produk-produk dari kedua negara. Selain itu menurut Enggartiasto Lukita, perjanjian kerjasama ini juga akan mempermudah masuknya investasi dari Korea Selatan ke Indonesia.
Sementara itu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Korea Selatan Kim Hyun-chong mengatakan, Indonesia merupakan negara mitra utama Korea Selatan di Asia Tenggara. Dia berharap kerja sama dengan Indonesia akan meningkatkan keikutsertaan kedua negara dalam rantai pasok global. Selama ini komoditas ekspor utama Indonesia ke Korea Selatan antara lain batu bara, tembaga, karet, kayu, serta minyak kelapa sawit. Sementara itu, Korea Selatan mengekspor produk minyak, kapal, serta barang elektronik ke Indonesia.
February
Indonesia-Norwegia Masuki Fase Baru Kerjasama Pengendalian Perubahan Iklim
Written by Daniel
Indonesia telah melaksanakan sejumlah corrective actions di sektor hutan dan penggunaan lahan selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah juga telah memperkenalkan langkah-langkah baru untuk melindungi hutan, khususnya hutan primer dan lahan gambut.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, langkah-langkah korektif pemerintah Indonesia dilakukan secara konseptual, dan sarat dengan pengamatan ilmiah. Pendekatan dalam langkah korektif ini juga berbeda dari sebelumnya, karena lebih banyak berinteraksi dengan aktivis dan akademisi dalam berbagai pengambilan keputusan. Hal itu disampaikan Menteri Siti Nurbaya usai pertemuan bilateral dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Ola Elvestuen di Jakarta, Sabtu (16/2).
Pada pertemuan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Ola Elvestuen, mengumumkan bahwa kedua negara meluncurkan fase baru dari kerjasama bilateral di bidang pengendalian perubahan iklim dan kehutanan. Kedua negara juga telah menyetujui aturan pembayaran berbasis hasil dari Norwegia ke Indonesia untuk pengurangan emisi.
Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi emisi dari deforestasi. Indonesia juga menyerukan kemitraan internasional untuk meningkatkan kontribusinya terhadap Paris Climate Agreement dan mengurangi emisi hingga 41 persen pada tahun 2030.
Sementara itu Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Ola Elvestuen menilai Indonesia telah melakukan reformasi regulasi yang berani dalam pengendalian perubahan iklim. Berbagai upaya tersebut telah menunjukkan hasil. Menteri Elvestuen mengungkapkan, mungkin terlalu dini untuk melihat tren yang jelas, tetapi jika deforestasi terus menurun, Norwegia siap meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dan mendukung segala upaya yang dilakukan.
Keberadaan hutan yang lestari sangat penting untuk memenuhi Perjanjian Iklim Paris dan SDGs. Diperlukan tindakan substansial untuk mengurangi emisi dari deforestasi jika dunia ingin mempertahankan kenaikan suhu global di bawah 1,5 - 2 derajat.
Sebelumnya, delegasi Norwegia melakukan kunjungan lapangan ke hutan bakau Papua Barat. Menteri Elvestuen juga menyatakan mendukung pemerintah Indonesia untuk melakukan konservasi hutan dan laut, khususnya Provinsi Papua Barat.
February
Dubes Republik Indonesia ke Ramallah, Bahas Penguatan Kerja Sama Indonesia-Palestina
Written by Daniel
Indonesia dan Palestina telah menjalin hubungan kerjasama yang cukup lama. Duta Besar RI untuk Yordania merangkap Palestina Andy Rachmianto melakukan lawatan resmi yang pertama kalinya ke Ibu Kota Palestina, Ramallah, 12 Februari untuk membahas upaya peningkatan kerja sama kedua negara, khususnya di bidang perdagangan dan pembangunan kapasitas. Dalam kunjungan tersebut, Dubes Andy Rachmianto bertemu dengan Perdana Menteri Palestina Rami Al-Hamdallah.
Seperti dikutip Kantor Berita Antara, Dubes Andy Rachmianto dalam pertemuan dengan Rami Al-Hamdallah mengatakan Indonesia terus berkomitmen mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka dalam berbagai forum internasional, dengan mendorong penyelesaian damai dalam koridor solusi dua negara. Dubes Andy Rachmianto menyampaikan terkait dengan isu perdagangan, kedua negara perlu terus mendorong peningkatan kerja sama perdagangan untuk membantu perekonomian bangsa Palestina. Sepanjang Januari-November 2018, volume perdagangan kedua negara mencapai 3.2 juta dolar Amerika Serikat, atau meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan periode yang sama pada 2017.
Dalam sektor pariwisata, Dubes Andy menjelaskan jumlah wisatawan Indonesia ke Palestina mencapai rata-rata 90 ribu orang setiap tahunnya. Angka tersebut diperkirakan masih dapat ditingkatkan hingga lebih dari 100 ribu orang pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun dalam kedua bidang tersebut menunjukkan perkembangan positif, Indonesia maupun Palestina sama-sama memandang kedua negara masih perlu untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan jumlah wisatawan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan, antara lain dengan memberikan kebijakan tarif 0 persen yang lebih luas bagi produk-produk Palestina, seperti yang telah diberlakukan untuk komoditi kurma dan minyak zaitun.
Selanjutnya, Dubes Andy juga mengatakan bahwa upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Palestina, yaitu dengan mendorong biro perjalanan untuk menawarkan paket umroh plus Palestina kepada jamaah Indonesia untuk mengunjungi Palestina. Sementara di bidang kemanusiaan, dalam 10 tahun terakhir Indonesia telah memberikan sejumlah bantuan program pelatihan dan peningkatan kapasitas di berbagai bidang kepada lebih dari 1.900 peserta asal Palestina dengan total bantuan mencapai 10 juta dolar Amerika Serikat. Sejumlah bidang pembangunan kapasitas yang ditawarkan, antara lain usaha kecil menengah, pemberdayaan perempuan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan sejumlah universitas di Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman pemberian beasiswa pendidikan kepada lebih 130 masyarakat Palestina yang akan dimulai tahun ini.
Mewakili pemerintah dan rakyat Palestina, Perdana Menteri Hamdallah menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas dukungan yang terus diberikan. Rami Al-Hamdallah mengamati bahwa Indonesia terus memegang teguh prinsip dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka. Indonesia lebih dari sekadar sahabat bagi Palestina//
February
Kementerian Koordinator Kemaritiman Sambut Dukungan BPOM Ekspor Garam Kristal
Written by Daniel
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia menyambut baik dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan -BPOM agar inovasi produk garam kristal bisa diekspor dan diedarkan dengan lebih mudah. Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada 13 Februari lalu, menerbitkan surat yang memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan Ekspor untuk Produk Garam Konsumsi dan menyediakan Export Consultation Desk. Dengan demikian, produk ekspor tidak wajib memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundangan Indonesia, tetapi wajib memenuhi regulasi sesuai negara tujuan ekspor. Kewajiban nasional seperti fortifikasi yodium tidak diperlukan selama negara tujuan ekspor tidak mempermasalahkan.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berharap, dengan terbitnya surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ini, para petambak garam, pengusaha garam rakyat yang telah memiliki berbagai produk, tidak lagi terkendala dalam pendaftaran produk, masalah izin edar serta ekspor produk garam ke luar negeri. Demikian dikatakan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (17/2).
Agung Kuswandono menyambut baik dukungan terhadap berbagai inovasi produk olahan garam rakyat demi kesejahteraan petambak garam. Karena selama ini pemasaran produk olahan garam rakyat terkendala oleh kewajiban kandungan yodium untuk garam edar, yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium. Dengan aturan tersebut, garam rakyat yang diproduksi tanpa fortifikasi yodium tidak dapat diedarkan sebagai garam konsumsi.
Ternyata garam tersebut dapat diolah menjadi garam kristal. Diperkaya dengan rempah, seperti bawang dan lada, menjadi garam rempah. Bahkan diolah menjadi garam spa. Garam kristal itu diminati berbagai Negara, dan diekspor sebagai garam untuk menu gourmet yang memang membutuhkan garam murni tanpa fortifikasi. Sementara, garam yang diperkaya dengan rempah-rempah juga mulai diminati pasar dalam negeri, khususnya komunitas kuliner. Menurut Agung, inovasi produk ini memberikan nilai tambah dan bernilai ekonomis sangat baik.
Dengan surat dukungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan itu, garam kristal yang telah diolah, misalnya menjadi garam rempah, dapat didaftarkan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai produk dengan nama jenis pangan lain. Demikian pula dengan produk garam kristal olahan yang ditujukan sebagai pangan untuk kebutuhan gizi khusus, misalnya kebutuhan diet pada kasus autism.
Sementara jenis produk yang tidak dikonsumsi, seperti garam yang diolah menjadi garam spa, wajib terdaftar sebagai produk kosmetika.
February
Indonesia Dan Eurasia Sepakat Tingkatkan Hubungan Ekonomi
Written by Daniel
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menandatangani pernyataan bersama atau Joint Ministerial Statement dengan Menteri Integrasi dan Makroekonomi Komisi Ekonomi Eurasia (EEC) Tatyana D. Valovaya di Jakarta, Kamis (14/2). Ini merupakan tahapan menuju penandatanganan Nota Kerja Sama (Memorandum of Cooperation/MoC) yang akan dilakukan tahun ini antara Indonesia dengan lima negara Eurasia yaitu Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgiztan, serta Rusia.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita usai penandatanganan seperti dirilis Antara mengatakan, kerja sama ekonomi dengan Eurasia tidak dapat langsung menuju skema Free Trade Agreement (FTA), karena mereka memiliki satu prosedur dan standar, sehingga MoC menjadi satu hal yang disepakati. Ia optimistis, dengan adanya MoC tersebut nilai perdagangan antara Indonesia dan Eurasia yang saat ini mencapai 2,79 miliar dolar Amerika akan meningkat hingga dua kali lipat dalam waktu kurang dari lima tahun. Ia berharap, penandatanganan MoC dan forum bisnis dapat dilakukan pada kuartal II tahun ini. Setelah penandatanganan MoC, akan terjadi saling tukar informasi untuk saling mengenal produk dan pasar satu sama lain lebih dalam dalam pertemuan antar pebisnis kedua negara.
Menurut Enggartiasto, Eurasia memiliki potensi pasar besar bagi Indonesia. Adapun produk andalan Indonesia ke Eurasia yakni Crude Palm Oil (CPO), kopi, karet, produk makanan jadi, dan furnitur. Sementara produk asal Eurasia yang diimpor oleh Indonesia yakni alumuninium, aloy, vertiliser dan weed. Enggartiasto Lukita menjelaskan, sebetulnya produk Indonesiia dengan Eurasia pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain. Mereka punya advance technology untuk beberapa hal. Tetapi mereka juga perlu beberapa bahan baku sebagai kebutuhan dasar. Enggartiasto menyebutkan, crude palm oil (CPO) menjadi komoditas yang memiliki potensi besar untuk diekspor ke Euroasia, terutama Rusia. Melalui MoC, industri dalam negeri langsung dapat mengirim ke lima negara Eurasia Economic Community -EEC melalui satu proses. Jadi, ini benar-benar membuka pintu Indonesia untuk meningkatkan transaksi dagang.
Sementara itu, Menteri Integrasi dan Makroekonomi Komisi Ekonomi Eurasia Tatyana D Valovaya mengatakan, Eurasia berharap peningkatan kerja sama ekonomi dapat dicapai tahun ini. Valovaya menjelaskan, pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang berlangsung pada Desember 2017. Valovaya menyebutkan, selama ini, Euroasia telah mengirimkan sejumlah produk ke Indonesia seperti makanan. Ke depannya, ia berharap dapat mengisi produk yang selama ini belum ditemukan di pasaran Indonesia, seperti mesin dan peralatan.
February
Dukung Kemajuan Pertanian, 1.500 Hektar Lahan Terdaftar dalam Asuransi
Written by Daniel
Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorant Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendaftarkan 1.500 hektar lahan pertanian dalam asuransi pertanian melalui aplikasi berbasis jaringan, Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP). Pendaftaran tersebut dilakukan dalam rapat teknis Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (12/02).
Dalam sambutannya, Direktur Pembiayaan Pertanian Sri Kuntarsih menyampaikan pentingnya penggunaan teknologi untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Salah satunya adalah pendaftaran peserta asuransi melalui aplikasi online dalam rangka tertib administrasi serta keterbukaan informasi. Dengan teknologi ini, semua proses administrasi semakin cepat dan mudah, sehingga asuransi pertanian makin diminati petani. Demikian dikatakan Sri Kuntarsih dalam keterangan tertulisnya. yang diterima Kompas.com, Kamis (14/02).
Kompas.com, Kamis melaporkan, Sri Kuntarsih lebih lanjut mengungkapkan, Sistem Informasi Asuransi Pertanian menjadi salah satu jawaban atas keluhan dinas pertanian di seluruh Indonesia dan beberapa pihak lainnya mengenai penyajian data atau pendaftaran asuransi tani.
Menurut Sri Kuntarsih hadirnya aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian tentunya dapat menyempurnakan penyajian data, memudahkan pendaftaran petani, hingga mengatasi masalah kurangnya tenaga dari Jasindo yang sempat menjadi keluhan di berbagai daerah. Ia menambahkan, penggunaan aplikasi ini sudah diujicoba oleh beberapa penyuluh pertanian lapangan. Aplikasi SIAP ini mudah dipelajari. Dengan demikian penyuluh bisa dengan cepat mengerti dan mengaplikasikannya.
Menariknya, sistem online ini dapat mencegah blanko dokumen tercecer. Sebab, semua pencatatan dokumen tidak lagi membutuhkan kertas atau paperless. Diharapkan, hadirnya sistem aplikasi pendaftaran peserta asuransi menggunakan teknologi informasi ini dapat segera diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan, seperti para petugas dinas kabupaten/kota serta penyuluh.
February
Pemerintah mempermudah ekspor kendaraan bermotor dalam bentuk jadi (completely build up /CBU). Penyederhanaan prosedur ekspor tersebut dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-01/BC/2019 11 Februari lalu. Yang termasuk dalam penyederhanaan dalam peraturan tersebut adalah pemasukan kendaraan CBU ke kawasan pabean, tempat pemuatan sebelum pengajuan dokumen pemberitahuan ekspor barang, pemasukan tidak memerlukan nota pelayanan ekspor, dan pembetulan Pemberitahuan Ekspor Barang paling lambat tiga hari sejak tanggal keberangkatan kapal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Pelabuhan Indonesia Kendaraan Terminal, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa ,12/2 mengatakan, simplifikasi prosedur ekspor kendaraan bermotor CBU ini merupakan salah satu kebijakan jangka pendek yang diambil pemerintah. Kebijakan ini diharapkan segera meningkatkan ekspor. Darmin mengakui untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dan melemahnya neraca transaksi berjalan, pemerintah perlu segera membuat kebijakan yang mendorong peningkatan ekspor, meningkatkan investasi, dan mengendalikan impor.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tujuan kebijakan tersebut menjadikan Indonesia sebagai eksportir mobil terbesar di Asia. Sri Mulyani menjelaskan, penyederhanaan aturan tersebut akan mempermudah proses dengan mengintegrasikan data yang masuk pada inhouse system Indonesia Kendaraan Terminal dan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk kemudian dilakukan barcode scanning terhadap Vehicle Identification Number (VIN) setiap kendaraan bermotor yang akan diekspor.
Sementara itu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyambut baik regulasi tersebut untuk mendorong ekspor automotif. Menurutnya, ini sangat berarti untuk industri Indonesia yang sedang bersaing dengan negara lain. Selain itu, ini membuktikan ekspor Indonesia tidak hanya komoditas. Menurut dia, industri automotif merupakan sektor quick yielding atau cepat menghasilkan devisa melalui peningkatan ekspor. Pasalnya, struktur manufakturnya sudah dalam mulai industri baja, kimia, kaca, hingga ban. Bahkan, kepercayaan dunia Internasional terhadap produk automotif nasional sudah tinggi.
February
Kementerian ESDM Umumkan Formula Harga Jual Eceran Jenis BBM Nonsubsidi
Written by Daniel
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan formula harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak -BBM umum atau nonsubsidi yang disalurkan semua stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Djoko Siswanto, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (10 Februari) lalu mengatakan, formula harga jual tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi badan usaha untuk menetapkan harga jual eceran jenis BBM umum. Formula tersebut mengacu pada ketentuan batas margin paling rendah lima persen dan paling atas sebesar 10 persen. Ia menyebutkan konversi yang digunakan, yakni kurs tengah Bank Indonesia dan satu barel sama dengan 159 liter.
Djoko Siswanto melanjutkan, tujuan pemerintah mengambil kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen, untuk menjaga serta melindungi pelaku usaha agar bersaing yang sehat dan fair, serta tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar. Ia optimis, formula ini bisa mendorong persaingan yang sehat di antara badan usaha, sehingga praktik usaha lebih adil.
Dengan formula baru untuk harga eceran, maka harga BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum mulai turun harga.
Pada hari yang sama dengan pengumuman formula baru, perusahaan minyak negara PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga BBM. Media Communication Manager PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, sehari sebelumnya mengatakan, kebijakan penyesuaian harga ini ditempuh menyusul tren menurunnya harga minyak mentah dunia dan penguatan rupiah terhadap dolar Amerika.
Penyesuaian harga berlaku pada BBM non subsidi. Besaran penyesuaian harga BBM menjadi lebih murah ini bervariasi, dari 50 rupiah sampai dengan 800 rupiah per liter.
Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina (Persero), Mas'ud Khamid, menjelaskan, sesuai ketentuan Pemerintah, sebagai badan usaha hilir minyak dan gas bumi, Pertamina tunduk pada mekanisme penentuan harga yang disusun sesuai formula harga jual eceran yang baru.
February
Kurangi Pencemaran Air Sungai Citarum, Menteri LHK Resmikan IPAL dan Ekoriparian
Written by Daniel
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meresmikan Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) Wetland-Biocord sekaligus pencanangan pengembangan Ekoriparian Citarum Karawang di Teluk Jambe, Desa Sukaluyu Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (9/2). Dikatakannya, pembangunan IPAL ini merupakan upaya penurunan beban pencemaran air limbah yang berasal dari limbah rumah tangga yang selama ini dibuang langsung ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Sedangkan Ekoriparian merupakan kawasan wisata di pinggir sungai dengan konsep edukasi lingkungan.
Siti Nurbaya dalam acara peresmian tersebut mengatakan, dua program ini adalah salah satu kegiatan percontohan restorasi dan konservasi sungai untuk perbaikan kualitas air. Ia menegaskan, pembangunan IPAL Wetland Biocord Teluk Jambe merupakan salah satu contoh keseriusan pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong revitalisasi sungai-sungai mati yang selama ini penuh dengan lumpur dan beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah menjadi kawasan wisata dan konservasi.
Selain itu, pengembangan ekoriparian Citarum Karawang dapat digunakan sebagai sarana edukasi dalam pengelolaan lingkungan, penurunan beban pencemaran sungai, pengurangan sampah dengan melakukan pembuatan kompos, pembudidayaan tanaman obat, serta sarana edukasi lainnya.
Pengembangan Ekoriparian ini dilaksanakan dengan dukungan dari masyarakat dan dunia usaha. Ekoriparian Citarum Karawang ini akan dikembangkan pada akhir 2019 ini dan rencana akan berlanjut sampai lima tahun mendatang dengan beberapa kegiatan. Adapun fasilitas yang sudah dibangun saat ini adalah saung kompos dan jembatan penghubung antara Zona 1 dan Zona 2. Sarana pengolahan air limbah rumah tangga yang menggunakan wetland serta biocord, penanaman tanaman obat keluarga, penanaman pohon endemik, penanaman arboretum bambu, budidaya tanaman hidroponik dan lain-lain.
Siti Nurbaya menyatakan, rencana di masa depan akan dibangun fasilitas lain untuk mendukung program ini seperti fasilitas jogging track dengan menggunakan bahan yang berasal dari limbah tailing tambang emas, pembuatan saung edukasi yang merupakan tempat belajar lingkungan, saung untuk pembuatan kerajinan lokal dengan memanfaatkan bahan daur ulang dan sarana untuk memanen air hujan.
Ia menuturkan, masyarakat sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas air sungai sangat penting perannya dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan mengembangkan Ekoriparian Citarum Karawang ini secara berkelanjutan.