Indonesia Ku (666)
April
Indonesia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal atau halal tourism terbaik dunia 2019 dalam standar Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019. Lembaga pemeringkat Mastercard-Crescent menempatkan Indonesia pada peringkat pertama standar GMTI dengan skor 78, mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia. CEO Crescent Rating, Fazal Bahardeen, seperti dikutip dari siaran resmi Kementerian Pariwista Selasa mengatakan, Indonesia satu-satunya negara yang paling progresif dalam mengembangkan destinasi halal tourism.
Laporan GMTI menganalisis berdasarkan 4 kriteria penilaian strategis, yaitu akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Maka Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 juga mengadopsi hal serupa. Indonesia juga kemudian gencar melakukan bimbingan teknis dan workshop 10 destinasi pariwisata halal unggulan di Tanah Air. Indonesia dinilai ramah bagi wisatawan muslim karena menyediakan kenyamanan fasilitas, antara lain tempat ibadah dan makanan halal yang mudah dijangkau, juga dinilai kaya akan destinasi sejarah dan warisan budaya Islam.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengapresiasi lembaga pemeringkat dunia Mastercard –Crescent Global Muslim Travel Index yang memberikan penilaian tertinggi pada Indonesia. Menurut Arief yahya, capaian ini membuktikan untuk mencapai kemenangkan harus direncanakan. Dia mengatakan rencana itu telah dirancang sejak 2015 yang berlanjut dengan kerja sama Mastercard Crescent Rating untuk membuat IMTI dengan mengacu standar global GMTI. Arief Yahya berharap naiknya peringkat Indonesia pada posisi teratas sebagai destinasi halal tourism terbaik dunia semakin banyak mengundang minat wisatawan dunia berkunjung ke Indonesia, yang tahun ini menargetkan kunjungan 20 juta wisman dengan sebanyak 5 juta atau 25 persennya adalah wisman halal tourism.
Menteri Pariwisata Arief Yahya juga mengatakan,kesuksesan meraih peringkat pertama sebagai negara tujuan wisata halal membuat Indonesia berpeluang menjadi pemain besar wisata halal dunia. Hal itu bisa mendatangkan devisa besar. Sumbangan devisa dari pariwisata halal bisa berkontribusi 25 persen dari target devisa pariwisata keseluruhan yang tahun ini dipatok 20 miliar dolar Amerika.
Menurut Arief Yahya, hingga saat ini, baru tiga provinsi yang menetapkan diri sebagai destinasi halal, yaitu Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Sumatra Barat. Provinsi lain yang potensial menjadi destinasi wisata halal ialah Riau dan Jawa Barat.
April
Regional Capacity Center For Clean Seas Segera Dibangun Di Indonesia
Written by Daniel
Indonesia Segera Bentuk Regional Capacity Centre for Clean Seas (RC3S). Melalui badan ini, Indonesia serukan kerjasama antar negara dan stakeholder untuk melindungi ekosistem pesisir dan laut dari aktivitas sumber polusi yang berasal dari daratan. Demikian dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya saat memberikan sambutan pembukaan pada acara The Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA) Consultation Meeting on the RC3S, di Jakarta, Senin lalu. Melalui pembentukan RC3S ini Menteri Siti Nurbaya meminta kolaborasi dan perluasan dukungan dalam hal kerja sama teknis, narasumber, transfer teknologi, pengembangan kapasitas dan pertukaran pengalaman.
Menteri Siti juga menekankan, untuk mengatasi permasalah terkait perlindungan ekosistem pesisir dan laut dibutuhkan kemampuan/kapasitas yang mumpuni baik secara teknis, organisasi, dan maupun politik. Hal ini mengingat besarnya pengaruh kerusakan lingkungan dari ekosistem pesisir dan lautan, baik dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial.
Keberadaan polusi yang merusak ekosistem pesisir dan lautan memiliki efek merugikan bagi pendapatan masyarakat, terutama mereka yang hidup dari laut, seperti nelayan, industri pariwisata dan jasa transportasi laut. Polusi juga menyebabkan penurunan fungsi lingkungan serta mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati laut.
Menteri Siti menyatakan saat ini secara global, dunia dihadapkan pada tantangan baru dalam masalah lingkungan laut, seperti polusi plastik dan mikro-plastik, polutan yang muncul seperti sisa obat-obatan, limbah endokrin, hormon, racun dan eutrofikasi. Laut dan ekosistem pesisir terancam oleh aktivitas berbasis laut dan darat, dengan hampir 80 persen polusi laut berasal aktivitas manusia yang berbasis di darat.
Inisiatif membangun Regional Capacity Centre for Clean Seas (RC3S) merupakan salah satu realisasi kesepakatan Bali Declaration sebagai hasil pertemuan The Fourth Intergovernmental Review Meeting (IGR-4) di Bali akhir tahun lalu. RC3S sendiri direncanakan akan dilaunching pada 21 Juni 2019 sehari setelah berlangsungnya kegiatan COBSEA 24th Intergovernmental Meeting di Bali 19 dan 20 Juni 2019.
Sementara itu, Jerker Tamelander, Head of UN Environment’s Coral Reef Unit yang hadir berharap, consultation meeting kali ini dapat membantu Indonesia membangun RC3S seperti yang menjadi komitmen Indonesia, yaitu dengan kelengkapan sumber daya yang signifikan seperti ruang perkantoran, jumlah staf tehnikal yang cukup, serta dukungan pendanaan yang jelas.
Pertemuan The Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA) Consultation Meeting on the RC3S, pada Senin dan Selasa lalu dihadiri Delegasi dari 8 negara yaitu Indonesia, Kamboja, China, Korea, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Vietnam, serta perwakilan dari UN Environment’s Coral Reef Unit.
April
Produksi sepatu Indonesia menduduki peringkat ke-4 di dunia setelah Tiongkok, India, dan Vietnam. Dengan total produksi 1,4 miliar pasang sepatu pada 2018, Indonesia memberi kontribusi sebesar 4,6 persen dari total produksi sepatu di dunia. Indonesia juga menjadi negara konsumen sepatu terbesar ke-4 dengan konsumsi 886 juta pasang alas kaki. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (7/4). Ia memaparkan, saat ini jumlah industri alas kaki di Indonesia mencapai lebih dari 18 ribu unit usaha. Sebagian besarnya adalah unit usaha skala kecil, 441 unit usaha skala menengah, dan 155 unit usaha skala besar. Belasan ribu industri alas kaki tersebut telah menyerap tenaga kerja sebanyak 795.000 orang.
Gati Wibawaningsih mengatakan, dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan industri alas kaki nasional, khususnya pada Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan Indonesia Footwear Creative Competition 2019.
Ia menjelaskan, Indonesia Footwear Creative Competition merupakan kegiatan yang mengusung konsep 3 in 1 (three in one) Creative Footwear Competition, yaitu melalui desain, fotografi, dan videografi. Ajang tersebut diinisiasi oleh Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia memiliki tugas dalam pembinaan dan pengembangan industri alas kaki di Indonesia. Gati menyebutkan, fokus layanan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia antara lain peningkatan Sumber Daya Manusia industri alas kaki, peningkatan pengetahuan dan teknologi produk alas kaki, serta standardisasi produk alas kaki.
Pada pelaksanaan Indonesia Footwear Creative Competition 2019, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia menggandeng Universitas Kristen Petra Surabaya.
Ia melihat saat ini generasi muda selalu berpikir tentang disain, merek, visualisasi produk, maupun servis pada setiap aktivitas mereka, baik secara komersil maupun berbasis hobi atau komunitas. Oleh karena itu, melalui gelaran Indonesia Footwear Creative Competition, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia ingin mengenalkan lebih dekat tentang alas kaki kepada generasi muda, memperkuat daya tarik mereka bahwa alas kaki itu adalah bagian dari mode, bagian dari perkembangan fesyen anak muda, dan yang terpenting lagi adalah bisa menjadi bagian rencana bisnis yang menjanjikan ke depan.
Gati Wibawaningsih menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang aktif memacu sektor industri kreatif melalui program Millennial Job Center.
April
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan perampasan atau aneksasi atas wilayah Palestina sedang berlangsung secara perlahan dan tidak manusiawi. Dalam UN Forum on Palestine, di markas besar PBB, New York, Kami lalu, Retno Marsudi mengingatkan semua negara harus menentang hal ini. Dalam laman kemlu.go.id, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pidatonya meenyampaikan bahwa selain penghancuran rumah dan pengusiran penduduk Palestina, Israel melakukan berbagai tekanan politik, ekonomi dan sosial terhadap Palestina, termasuk menyita penerimaan pajak Palestina, yang merupakan porsi besar dari pendapatan Palestina. Ia menjelaskan, kekerasan otoritas dan para pendatang Israel juga semakin meluas, termasuk penutupan pintu gerbang Masjid Al-Aqsa.
Dalam kesempatan itu, Menteri Retno Marsudi juga menekankan kembali bahwa Palestina adalah prioritas Indonesia. Tahun ini Indonesia telah meningkatkan bantuan untuk lembaga pengungsi PBB (UNRWA) serta meluncurkan program peningkatan kapasitas untuk rakyat Palestina. Indonesia juga akan menyelenggarakan pertemuan khusus tentang Palestina saat Presidensi di Dewan Keamanan PBB bulan Mei 2019. Retno Marsudi juga menyerukan agar komunitas internasional meneruskan bantuan kemanusiaan yang selama ini menopang kehidupan masyarakat Palestina. Menteri Retno menyampaikan pesan agar negara-negara anggota PBB tidak memindahkan kedutaannya ke Jerusalem serta menghormati berbagai resolusi DK PBB terkait penyelesaian isu Palestina.
Selain itu, Menlu Retno Marsudi juga menyerukan kembali harapan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB. Menurut Retno saat ini, Palestina dan kekuatan penjajah tidak berada pada posisi yang sama. Merupakan tanggungjawab komunitas internasional untuk mengangkat posisi Palestina dan melindungi hak-hak rakyat Palestina.
Sementara itu, Riyad Mansour, Permanent Observer Palestina untuk PBB, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah dan masyarakat Indonesia. Menurut Riyad Mansour, Indonesia adalah sahabat baik Palestina dan menyampaikan rasa terima kasih atas segala upaya yang telah dilakukan Indonesia guna memajukan isu Palestina di forum PBB.
Penyelenggaraan UN Forum on Palestine menarik perhatian berbagai kalangan dan dihadiri oleh perwakilan dari negara anggota PBB, LSM internasional, organisasi internasional dan akademisi. Panelis berasal dari mantan pejabat tinggi di Palestina, aktivis dan pengacara HAM, sertaSpecial Rapporteur atau Pelapor Khusus PBB.
Tema yang diangkat adalah “The Threat Of De Facto Annexation”. Dalam konsep hukum internasional, okupasi atau penguasaan wilayah bersifat sementara. Namun yang dilakukan Israel saat ini mengarah kepada perampasan wilayah yang dilarang dalam hukum internasional. Berbagai kebijakan Israel, terutama akhir-akhir ini dikhawatirkan semakin menjauhkan bangsa Palestina dari aspirasi kemerdekaan mereka.
April
Industri perhiasan merupakan salah satu sektor andalan yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui capaian nilai ekspornya. Hal ini karena produk perhiasan dalam negeri mampu berdaya saing global dan memiliki nilai tambah tinggi. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih pada pembukaan Jakarta International Jewelry Fair 2019 di Jakarta, Kamis.
Kementerian Perindustrian mencatat, nilai ekspor produk perhiasan Indonesia mencapai 2,05 miliar dolar Amerika sepanjang tahun 2018. Negara tujuan utama ekspornya, antara lain Singapura, Swiss, Hong Kong, Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab. Negara-negara tersebut mendominasi hingga 93,02 persen dari total ekspor produk perhiasan nasional. Gati menyebutkan, saat ini Indonesia menempati peringkat ke-9 dunia sebagai eksportir perhiasan dengan pangsa pasarnya lebih dari 4 persen di kancah global. Hal ini menjadikan peluang bagi industri perhiasan Indonesia untuk terus memperbesar produktivitas dan memperluas pasarnya. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian bertekad menjaga ketersediaan bahan baku sehingga keberlangsungan usaha di sektor industri perhiasan bisa berjalan terus. Sejalan upaya tersebut, Kementerian Perindustrian pun mengusulkan penurunan tarif bea masuk produk perhiasan nasional di negara tujuan ekspor, seperti Uni Emirat Arab.
Untuk semakin memperluas akses pasar industri perhiasan dalam dan luar negeri, Kementerian Perindustrian aktif memfasilitasi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) perhiasan nasional untuk turut serta dalam pameran-pameran yang berskala Internasional. Salah satunya pada ajang Jakarta International Jewelry Fair 2019 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perhiasan Emas dan Permata Indonesai (APEPI) tanggal 4 hingga 7 April 2019 di Jakarta Convention Center. Menurut Gati, pameran berperan penting pula dalam upaya pengembangan investasi industri dan perdagangan perhiasan.
Jakarta International Jewelry Fair merupakan salah satu pameran perhiasan terbesar di Indonesia, yang bertujuan sebagai ajang promosi dan temu bisnis para pelaku usaha di sektor perhiasan. Kegiatan tahunan ini telah 13 kali diselenggarakan. Tahun ini, 30 industri kecil dan menengah perhiasan ikut memeriahkan pameran tersebut. Mereka di antaranya berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, Mataram, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Martapura, Demak, Bandung, Bogor, Banten, Aceh, Solo, Papua Barat, Bengkulu, dan Jakarta.
April
Persaudaraan Pencak Silat South Africa (PPSSA) merayakan 10 tahun kiprahnya dalam memelihara dan mengembangkan budaya dan olahraga khas Indonesia, pencak silat di kota Johannesburg, Afrika Selatan Kota Johannesburg. Pada acara yang dihadiri sekitar 200 orang, berlangsung pada Minggu (31/3) lalu dihadiri beberapa perwakilan dari pemerintah Afrika Selatan, dan duta besar negara sahabat seperti Turki, Singapura, Malaysia.
Duta Besar-Dubes Indonesia di Afrika Selatan, Salman Al Farisi dalam keterangannya kepada Antara, Senin (1/4) mengatakan dalam perayaan itu juga hadir mantan Dubes RI untuk Afrika Selatan serta pendiri Persaudaraan Pencak Silat South Africa, Sugeng Rahardjo. Dalam kesempatan ini Persaudaraan Pencak Silat South Africa mengundang enam pelatih pencak silat dari Indonesia yang pada 10 tahun lalu memperkenalkan pencak silat di Afrika Selatan. Selama dua minggu para pelatih dari Indonesia tersebut meningkatkan dan memperbaiki kemampuan para instruktur dan anggota Persaudaraan Pencak Silat South Africa. Selain itu, para pelatih Indonesia ikut serta dalam seleksi peningkatan sabuk serta pelatihan senam hijaiyah.
Pada perayaan tersebut Dubes Indonesia di Afrika Selatan, Salman Al Farisi mengatakan bahwa kolonialisme telah menyatukan bangsa Indonesia dan Afrika Selatan walaupun kedua masyarakat dipisahkan oleh samudra luas. Dubes mengatakan Persaudaraan Pencak Silat South Africa adalah jembatan serta perekat persaudaraan Indonesia Afrika Selatan. Duta besar Salman juga menyumbangkan peralatan pencak silat kepada pelatih pencak silat yang fasih berbahasa Indonesia, Ammaar De La Rey. Pada saat ini, terdapat lebih kurang 26 pendekar pencak silat dari berbagai kelompok umur yang berlatih seminggu dua kali. Semua pesilat, anggota Persaudaraan Pencak Silat South Africa juga wajib mempelajari bahasa Indonesia sebagai pengantar setiap gerakan dan aba-aba Pencak Silat.
Perayaan 10 tahun lahirnya Persaudaraan Pencak Silat South Africa juga dihadiri Shafiq Morton pengarang buku “From the Land of Spices to Cape Town”. Buku itu menceritakan perjuangan Tuan Guru, bangsawan asal Tidore Indonesia di Afrika Selatan menyampaikan betapa pentingnya peran Indonesia dalam membangun peradaban masyarakat muslim Cape Malay di Afrika Selatan. Shafiq mengharapkan kepada perwakilan Pemerintah Indonesia dan Afrika Selatan yang hadir dalam acara tersebut untuk menetapkan Tuan Guru sebagai pahlawan nasional di kedua negara. Perayaan 10 tahun Persaudaraan Pencak Silat South Africa ditutup dengan penampilan Tari Saman, peragaan pencak silat serta persembahan lagu Indonesia Pusaka dari salah satu warga kota Bosmont.
April
Bank Sentral Indonesia dan Thailand Sepakati Kerja Sama Cegah Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
Written by Daniel
Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand (BoT) menyepakati penguatan kerja sama dalam bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Bank of Thailand Veerathai Santiprabhob di tengah rangkaian pertemuan gubernur bank sentral se-ASEAN pada Kamis, 4 April di Chiang Rai, Thailand.
Siaran Pers Departemen Komunikasi BI Kamis, menyebut, kesepakatan ini menjadi wujud upaya positif BI dalam mendukung Pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), sekaligus menunjukkan komitmen BI untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memenuhi rekomendasi dan panduan FATF.
Nota Kesepahaman ini menambah jumlah kerja sama di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Sebelumnya BI sudah melakukan kerjasama dengan Banko Sentral Ng Pilipinas pada tahun 2018 dan Bank Negara Malaysia (2013).
Perry Warjiyo mengatakan penandatangan Nota Kesepahaman dilakukan dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan bank sentral dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam kegiatan sistem pembayaran di kedua negara.
Menurut Perry Warjiyo, selain dalam bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Indonesia dan Thailand juga menekankan perlunya sinergi dalam pengembangan sistem pembayaran dan mendorong inovasi keuangan. Ia menjelaskan, ada tiga tujuan penandatangan nota kesepahaman ini. Pertama , memperkuat kerja sama di area sistem pembayaran dalam rangka mendukung tersedianya sistem pembayaran yang aman, cepat, efisien, dan handal. Kedua, mendorong inovasi keuangan, dan; ketiga, memperkuat implementasi kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
Nota kesepahaman ini merupakan landasan pelaksanaan berbagai kerja sama Bank Indonesia dan Bank of Thailand saat ini dan ke depan, yang diimplementasikan melalui beberapa bentuk kegiatan yaitu dialog kebijakan, pertukaran informasi, kolaborasi inovasi, dan pengembangan kapasitas.
Sementara, Siaran Pers Bank Of Thailand menyebut kerjasama ini akan membantu memajukan pengembangan keuangan dan integrasi keuangan kedua negara, yang membawa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia dan Thailand maju.
April
Indonesia, Malaysia dan Thailand Sepakat Kurangi Ekspor Karet Alam
Written by Daniel
Tiga negara penghasil karet dunia yang tergabung dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC) yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand sepakat mengurangi volume ekspor karet alam sebesar 240 ribu ton. Pengurangan ekspor karet alam ini akan diterapkan selama empat bulan ke depan untuk meningkatkan harga karet di pasar global. Langkah itu sebagai bagian dari kebijakan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) ke-6 yang disepakati ketiga menteri negara anggota.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri di Jakarta Senin lalu menjelaskan, mulai 1 April Indonesia dan Malaysia resmi mengurangi kebijakan ekspor karet sementara Thailand akan menyusul pada 20 Mei mendatang. Rinciannya, Indonesia sebesar 98.160 ton setara 40,9 persen dari total pengurangan dan Malaysia sebesar 15.600 ton setara 6,5 persen. Sedangkan Thailand sebagai produsen terbesar berkomitmen untuk mengurangi ekspornya hingga 126.240 ton setara 56,2 persen dari total pengurangan ekspor.
Menurut Kasan Muhri, implementasi skema AETS ke-6 tersebut akan dimonitor serta dievaluasi tiap tiga bulan sekali oleh Komite Monitoring dan Pengawasan ITRC. Hal itu dilakukan guna mengoptimalisasi pelaksanaan kesepakatan dari tiga negara anggota. Dia berharap, dengan adanya komitmen pengurangan ekspor oleh tiga negara, harga karet global dapat menyentuh harga di atas 1,5 dolar Amerika per kilogram.
Sementara itu Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo menyatakan optimistis harga karet di level bursa komoditas Internasional meningkat usai diberlakukannya pengurangan ekspor oleh tiga negara produsen karet dunia.
Sementara itu Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sugiyartanto menjelaskan, pengurangan ekspor karet oleh pemerintah akan dialokasikan untuk penyerapan karet sebagai bahan baku campuran aspal. Konsumsi penyerapan untuk bahan baku aspal itu sebesar tiga ton per kilometer jalan. Ia menambahkan, dengan diterbitkannya Keputusan Kementerian Perdagangan nomor 779 tahun 2019, penyerapan karet untuk bahan baku campuran aspal dialokasikan untuk daerah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
April
PBB Adopsi Resolusi Pengelolaan Terumbu Karang Indonesia
Written by Daniel
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi rancangan resolusi tata kelola terumbu karang berkelanjutan yang diajukan Indonesia dalam Sidang Umum Lingkungan PBB (UNEA) ke-4 di Nairobi, Kenya, akhir pekan lalu. Rancangan resolusi itu disusun oleh Indonesia bersama Monako serta didukung oleh Meksiko, Filipina, dan Korea Selatan. Sidang UNEA merupakan badan pengambil keputusan tertinggi dunia dalam bidang lingkungan. Sidang ini menghasilkan sejumlah resolusi dan seruan aksi global untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang tengah dihadapi dunia saat ini.
Delegasi Indonesia diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Suseno Sukoyono menyatakan, resolusi tersebut menjadi resolusi pertama yang disepakati dari total 23 resolusi yang diadopsi dalam sidang.
Suseno dalam pernyataan resminya, Senin lalu menyebutkan, salah satu paragraf dari resolusi tersebut, mengajak dunia untuk menangani perdagangan ikan karang hidup untuk konsumsi karena perdagangan ikan karang hidup konsumsi marak terjadi di negara-negara Asia Pasifik. Suseno menambahkan, resolusi ini juga mendorong negara anggota agar berpartisipasi dalam Global Coral Reef Monitoring Network untuk menyusun laporan tentang status terumbu karang global pada tahun 2020. Resolusi ini penting bagi dunia karena diperlukan harmonisasi dan koordinasi antar negara untuk mengimplementasikan kebijakan terkait konservasi dan pengelolaan terumbu karang, baik di tingkat internasional, regional, maupun lokal.
Menindaklanjuti resolusi yang telah diadopsi tersebut, Indonesia bersama dengan negara pengusung lainnya dan Sekretariat Badan Lingkungan Hidup Dunia telah menyusun kerangka kerja dan tata waktu pengimplementasian aksi terkait.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyatakan, keberadaan terumbu karang bagi ekosistem laut hanya kurang dari 1 persen dari total area laut dunia. Keberadaan terumbu karang sangat penting bagi ekosistem laut karena berfungsi sebagai rumah bagi seperempat dari seluruh spesies laut di dunia.
Kendati demikian, dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah kehilangan sekitar 50 persen terumbu karang akibat perubahan iklim dan ulah manusia. Terumbu karang juga menyediakan potensi jasa lingkungan senilai 11,9 triliun dolar Amerika atau 16,9 juta triliun rupiah per tahun bagi populasi 500 juta jiwa di dunia.
April
Presiden RI Resmikan 3 Kawasan Ekonomi Khusus di Sulawesi Utara
Written by Daniel
Presiden RI Joko Widodo meresmikan tiga Kawasan Ekonomi Khusus, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, Kawasan Ekonomi Khusus Morotai, dan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, di Bandar Udara Sam Ratulangi, Kota Manado, Sulawesi Utara, Senin (1/4). Presiden didampingi antara lain oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey.
Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo berharap, dengan diresmikannya ketiga kawasan ekonomi khusus itu, industri pengolahan, industri-industri yang lain, dan pabrik-pabrik segera dibuka di kawasan tersebut. Sehingga terbuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya.
Agar dapat bersaing dengan produk-produk yang lain dan lebih efisien, selain membangun kawasan-kawasan ekonomi khusus, pemerintah juga wajib membangun infrastrukturnya. Presiden memberi contoh kawasan ekonomi khusus di Bitung, dengan dibangunnya jalan tol Bitung - Manado.
Presiden Joko Widodo juga berharap, kehadiran tiga kawasan ekonomi khusus itu akan mendorong pemerataan pembangunan di kawasan Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Jika sebelumnya produk dari daerah sekitar kawasan ekonomi khusus diekspor dalam bentuk barang mentah, diharapkan nantinya akan ada pengolahan industri di dalam negeri. Baik untuk perikanan, kelapa sawit, maupun produk-produk perkebunan lainnya, termasuk pariwisata.
Presiden menambahkan, dengan mengekspor bahan-bahan yang sudah diolah, nantinya akan ada nilai tambah yang diharapkan juga memberikan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan keinginannya untuk kembali ke Kota Manado pada bulan September atau Oktober mendatang, sekaligus untuk meresmikan jalan tol Manado-Bitung.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, Sulawesi Utara, dioperasikan untuk menarik investor dengan fokus pada pengolahan kelapa, perikanan, dan farmasi.
Sementara Kawasan Ekonomi Khusus Morotai berfokus pada investasi pengolahan perikanan dan pariwisata, dan untuk Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan fokus pada investasi untuk pengolahan kelapa sawit dan energi.
Darmin menyebutkan, untuk kawasan ekonomi khusus, asal tanahnya sudah siap, maka investor akan datang. Menurutnya, lahan di ketiga kawasan ekonomi khusus itu sudah siap. Ia menyebutkan, investasi yang masuk untuk Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Morotai masing-masing diperkirakan mencapai 37 triliun rupiah dan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung mencapai 35 triliun rupiah.
Selain proyek strategis nasional berupa kawasan ekonomi khusus, juga ada proyek strategis penunjang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung, yaitu Tol Bitung-Manado dan pelabuhan peti kemas Bitung.