komentar (887)
April
Saat ini, masyarakat Indonesia sedang menunggu keputusan Pemerintah kapan dimulainya 1 Ramadhan 1442 H melalui hasil sidang Isbat. Umat Muslim akan mengetahuinya setelah adanya penetapan oleh pemerintah melalui sidang isbat. Sidang isbat penentuan 1 Ramadhan 1442 H akan digelar oleh Kementerian Agama mulai Senin sore ini. Pelaksanaan sidang isbat di antaranya akan melibatkan Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kementerian Agama, Duta besar negara sahabat, perwakilan ormas, LAPAN, BMKG, dan undangan lainnya. Selain itu, akan hadir pula perwakilan ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al Washliyah. Kemenag menyebutkan, sejumlah pemantau hilal akan diturunkan di 86 lokasi dari 34 provinsi di Indonesia. Terlepas dari hal itu, hal yang perlu dipantau adalah kesiapan pangan selama Ramadhan ini.
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mulai menyoroti ketersediaan bahan pokok mulai bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dia mengatakan, persiapan itu dilakukan lebih awal demi menjaga keamanan stok bahan pokok pada hari besar tersebut.
Adapun komoditas yang mulai dipersiapkan ketersediaannya dari sekarang adalah gula, daging, dan beras. Menteri Muhammad Lutfi memastikan bahwa barang-barang pokok seperti gula, daging, dan beras cukup tersedia menghadapi bulan Ramadhan, H-100, dan Hari Raya Idul Fitri atau H-130. Ditengah pandemic Covid-19, daya beli masyarakat masih cenderung lemah, terlepas ketersediaan barang di pasaran. Selain itu, kondisi kebencanaan yang terjadi belakangan ini membuat masalah semakin kompleks. Bisa jadi di beberapa wilayah ketersediaan barang akan menjadi langka dan mahal dengan kondisi seperti ini. Belum lagi beberapa wilayah di Tanah Air menghadapi cuaca atau iklim yang dapat mengganggu produksi dan distribusi. Namun, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir berhasil menjaga stok dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Pada periode 2019 hingga 2020, misalnya, hal tersebut dinilai berjalan sangat baik karena seluruh pihak telah berkolaborasi untuk mengantisipasi ketersediaan dan stabilisasi harga.
Data Kemendag menunjukkan bahwa pada 2019 hingga 2020, inflasi pada bulan puasa dan Lebaran kurang dari satu persen. Selain itu, inflasi volatile food pada Ramadan dan Lebaran 2021 mendekati 2 persen. Faktanya adalah harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga pada satu pekan sebelum Ramadhan. Kenaikan salah satunya terlihat jelas pada komoditas cabai rawit. Berdasarkan pantauan di Pusat Informasi Harga pangan Strategis (PIHPS) pada Senin (5/4), rata-rata harga cabai rawit di seluruh pasar di Indonesia mencapai Rp 112.650 per kilogram. Itu naik Rp9.650 dibandingkan Senin (26/3) lalu. Kondisi sama juga terjadi untuk cabai rawit merah dan hijau. Pada awal pekan ini, rata-rata harga cabai rawit merah mencapai Rp121.050 per kilogram, naik dibandingkan awal pekan lalu yang Rp118.950.
Tentunya, diharapkan harga-harga komoditi penting tetap bisa dikendalikan selama Ramadhan ini, sehingga kondisi yang sudah memberatkan masyarakat seperti pandemic dan bencana alam tidak semakin berat dirasakan oleh masyarakat Indonesia selama Ramadhan ini.
April
PT Pindad(Persero), sebuah perusahaan Indonesia milik negara yang bergerak dibidang industri pertahanan, akan fokus memproduksi sejumlah pesanan Kementerian Pertahanan atau dari dalam negeri pada tahun ini.
Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose mengatakan, untuk permintaan dalam negeri, saat ini pihaknya tengah fokus memprioritaskan pembuatan munisi, senjata untuk komponen cadangan, kendaraan khusus “Anoa” dan medium tank serta kendaraan taktis “Maung”. Kesemuanya guna memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang dipesan Kementerian Pertahanan.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelumnya meminta agar PT Pindad dapat memenuhi kebutuhan munisi militer Indonesia sebanyak 4 miliar butir dengan berbagai kaliber. Saat ini, kapasitas produksi PT Pindad baru mencapai 400 juta butir dan tengah ditingkatkan hingga mencapai 600 juta. Sementara target penyediaan 4 milliar munisi merupakan prioritas pertama PT Pindad.
Prioritas kedua adalah pembuatan senjata untuk mendukung program komponen cadangan sebanyak 25.000 pucuk senjata. Saat ini pembuatan senjata tersebut sudah selesai. Prioritas ketiga adalah pembuatan kendaraan khusus “Anoa” dan Medium tank. Sedangkan Prioritas keempat adalah memenuhi permintaan untuk memproduksi kendaraan taktis “Maung”.
Kemampuan PT Pindad dalam memproduksi alat utama sistem persenjataan yang berkualitas tidak hanya mendapat pengakuan dari dalam negeri tapi juga dunia internasional. Hal itu ditandai dengan banyaknya permintaan negara-negara Eropa dan Asia untuk industri pertahanan dalam negeri Indonesia tersebut.
Industri pertahanan hingga saat ini tergolong industri yang cukup menjanjikan, mengingat banyak negara di dunia yang mengeluarkan belanja pertahanan dalam jumlah besar, bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun ada dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, pada 2020 lalu aliansi seluruh Eropa dan Kanada menaikkan anggaran pertahanannya untuk keenam kalinya berturut-turut dengan peningkatan riil sebesar 3,9 persen. Tiongkok bahkan menaikkan anggaran belanja pertahanannya hingga 6,8% pada tahun ini.Industri pertahanan Indonesia perlu terus didukung oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, karena tidak hanya bermanfaat untuk pertahanan negara, tetapi juga untuk pembangunan ekonomi nasional.Demikian Komentar.
March
Ratusan rakyat Myanmar telah tewas akibat tindakan militer mengatasi unjuk rasa anti kudeta. Laporan menyebutkan lebih dari seratus warga sipill, termasuk anak berumur 7 tahun, tewas akibat tindakan keras apparat keamanan. Sebagian rakyat Myanmar dikabarkan mulai mengungsi meninggalkan negaranya. Keadaan pun semakin kacau.
Banyak pihak mengharapkan ASEAN bertindak untuk mencari solusi bagi masalah salah satu anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara tersebut. Presiden Indonesia, Joko Widodo menghimbau Ketua ASEAN saat ini mengadakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN membicarakan krisis Myanmar.. Atas nama Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras tindakan militer dalam menangani unjuk rasa hingga menewaskan lebih dari 100 orang dalam satu hari.
Menjadi pertannyaan kemudian, akankah ASEAN akan melakukan sesuatu yang signifikan kepada Myanmar ?
Setidaknya ada dua hal yang dapat dilihat atas kemungkinan tindakan ASEAN. Pertama dalam perspektif kolektif, dan kedua sikap masing masing anggotanya. Secara kolektif negara anggota ASEAN terikat pada prinsip non intervensi atas urusan dalam negeri anggotanya. Urusan dalam negeri adalah urusan masing-masing yang tidak dapat dicampuri sesama negara anggota ASEAN. Kedua, sikap masing masing anggota atas krisis Myanmar yang disebabkan kudeta milter, juga dapat mengganjal upaya ASEAN. Sebagaimana diketahui perwakilan Vietnam, Laos dan Thailand hadir dalam upacara peringatan Hari Angkatan Bersenjata yang digelar oleh pemimpin kudeta militer, Jenderal Ming Ang Hlaing. Ini bisa saja diartikan mereka kemungkinan mendukung penguasa Militer di Myanmar.
Seruan Indonesia atas perlu diadakannya pertemuan tingkat tinggi yang mendapat dukungan Malaysia, Singapura dan Filipina, berhadapan dengan kenyataan hadirnya ketiga negara tersebut pada HUT Angkatan Bersenjata Myanmar.
Sesungguhnya ketegasan ASEAN terhadap Myanmar diperlukan, ketimbang narasi normatif tentang adanya prinsip non intervensi. ASEAN dan negara manapun dapat juga menerapkan prinsip tanggung jawab untuk melindungi atau Responsibility to Protect yang diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Sikap ASEAN yang tegas atas dasar prinsip PBB dapat menjadi langkah strategis bagi kepentingan Myanmar sendiri. Tindakan itu dapat melindungi Myanmar dari intervensi negara besar seperti China, Rusia, dan Amerika Serikat. Campur tangan negara besar yang dilatar belakangi persaingan pengaruh, akan membuat suatu negara yang dllanda krisis semakin dalam masuk ke chaos atau kekacauan dan kemungkinan perang saudara. Suriah misalnya, adalah salah satu contohnya.
March
Indonesia akan menyambut kembali wisatawan mancanegara (wisman) di daerah-daerah tertentu pada sekitar Juni-Juli 2021. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mengatakan, hingga saat ini pihaknya beserta beberapa pihak terkait terus memasuki tahap finalisasi dari segi persiapan Safe Travel Corridor Arrangement.
Pandemi Covid-19 memang telah membawa dampak ekonomi yang besar bagi berbagai industri di seluruh dunia, tanpa kecuali industri pariwisata. Selain Indonesia, negara-negara di Eropa dan Asia Pasifik sudah mulai bekerja sama untuk membangun kembali perekonomian mereka melalui inisiatif tersebut. Dengan diberlakukannya travel bubble, maka negara-negara yang melakukan kerja sama dapat membuka perbatasan mereka kembali, sehingga memungkinkan perjalanan lintas negara dapat berjalan layaknya sebelum pandemi. Indonesia akan membuka akses wisata dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Australia melalui kesepakatan travel bubble dalam waktu dekat. Tentu ini adalah langkah-langkah terukur yang dilakukan berbagai negara untuk kembali menghidupkan ekonomi, khsusnya sektor pariwisata. Hal ini membawa semangat dan optimisme tersendiri. Tentu saja hal ini perlu dilakukan dengan matang.
Setelah vaksinasi dilakukan untuk masyarakat Indonesia khususnya pelaku wisata, diharapkan herd imunity masyarakat Indonesia sudah terbentuk. Para wisatawan asing yang juga sudah mendapat vaksin tentu menjadi modal tersendiri agar upaya menggerakkan ekonomi nasional dengan cara wisata bisa berjalan dengan lancar.
Semoga upaya untuk mulai membuka keran kunjungan wisatawan asing ini akan mendatangkan dampak seperti yang diharapkan. Namun yang perlu diantisipasi adalah kewaspadaan dan prosedur kesehatan yang seharusnya tetap ditegakkan baik oleh wisatawan maupun pelaku wisata di Tanah Air. Jangan sampai setelah mendapat vaksin, masyarakat cenderung lalai dengan prosedur kesehatan standar yang sudah ditentukan. Karena tanpa kesadaran, hal itu akan menjadi boomerang sendiri bagi daerah wisata itu sendiri. Sehingga menjelang bulan Juli nanti, langkah-langkah teknis menerima wisatawan asing di beberapa daerah akan semakin matang dan diterapkan dengan baik
March
Setelah beberapa saat menunda penggunaan vaksin AstraZeneca, terkait keamanan dan kehalalannya, Indonesia kini mulai menyuntikkan vaksin tersebut. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi perdana AstraZeneca di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Senin (22/3). Sejumlah ulama seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, KH Hasan Mutawakkil Alallah dan Ketua MUI Sidoarjo KH Salim Imron serta mantan pesepakbola nasional Uston Nawawi menjalani vaksinasi di hadapan presiden.
Pada 19 Maret, MUI sudah memberikan fatwa diperbolehkannya vaksin AstraZeneca, meski disebut haram karena mengandung tripsin babi. Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh berpendapat bahwa ada lima alasan yang membuat vaksin Covid-19 produksi AstraZeneca boleh digunakan. Alasan tersebut adalah kondisi terdesak, dinyatakan aman, risiko jika masyarakat tidak menerima vaksin, keterbatasan ketersediaan, serta ketidakleluasaan Pemerintah mendapatkan stok vaksin yang halal dan suci.
Pihak AstraZeneca sendiri menyatakan, vaksin AstraZeneca aman dan diterima serta digunakan di sejumlah negara muslim seperti Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, Pakistan dan Malaysia.
Indonesia termasuk negara yang beruntung, karena dapat dengan cepat memperoleh vaksin Covid-19. Sementara, masih banyak negara di dunia, terutama negara-negara miskin, yang kesulitan mendapatkan vaksin tersebut untuk warganya. Vaksin yang telah berhasil diperoleh, semestinya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berbekal jaminan keamanan dari Organisasi Kesehatan Dunia -WHO dan MUI, masyarakat Indonesia tidak perlu meragukan vaksin Covid-19 yang disediakan oleh pemerintah.
Namun, keraguan biasanya datang karena ketidaktahuan. Sementara kebutuhan akan vaksinasi Covid-19 semakin mendesak, pemerintah juga harus semakin gencar memberi informasi jelas kepada masyarakat tentang keamanan vaksin. Pemerintah harus mampu meyakinkan publik bahwa vaksin yang diperoleh aman secara agama dan kesehatan.
Suksesnya program vaksinasi ini tergantung dari partisipasi masyarakat yang luas. Edukasi publik tentang pentingnya imunisasi virus corona harus terus menerus dilakukan, bahkan ketika pandemi tampaknya akan mereda. Dengan vaksinasi dan protokol kesehatan yang ketat, semoga Indonesia akan segera terbebas dari pandemi Covid-19.
March
Pemerintah Indonesia telah memutuskan melakukan impor garam tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan bahwa total impor garam akan mencapai 3,07 juta ton pada tahun ini.
Rincian impor garam pada tahun 2021 ini terbagi menjadi 646.000 ton garam aneka pangan dan pertambangan. Lalu, 2.426.000 ton garam industri. Terakhir, 5.501 ton garam untuk farmasi dan kosmetik.
Rencana impor garam ini menuai kritik dari banyak pihak. Karena sampai saat ini, Indonesia belum juga mampu swasembada garam padahal Presiden Joko Widodo telah menargetkan Indonesia swasembada garam tahun 2015. Namun, Indonesia justru masih melakukan impor garam, terutama untuk kebutuhan industri.
Presiden Joko Widodo berani menargetkan swasembada garam tahun 2015 karena Indonesia memiliki modal untuk mencapai swasembada garam. Indonesia memiliki garis pantai 99.093 kilometer, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (202.800 kilometer). Modal garis pantai terpanjang kedua di dunia seharusnya memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, termasuk potensi pasokan garam yang besar sehingga mampu mencukupi kebutuhan garam dalam negeri. Namun, kenyataannya Indonesia masih melakukan impor garam untuk memenuhi kebutuhan industri.
Dalam upaya meningkatkan produksi garam untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah Indonesia harus membenahi metode produksi dan lahan produksi garam. Selama ini, petani garam masih menggunakan metode konvensional dengan teknik pengeringan dengan cahaya matahari. Ke depan, penggunaan inovasi teknologi harus betul-betul dilakukan. Para petani garam perlu diberikan bantuan teknologi yang memadai.
Sedangkan terkait masalah lahan produksi, pemerintah perlu gencar mencari lahan yang cocok untuk produksi garam. Walaupun Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, lokasi atau lahan tambak garam masih terbatas.
Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan untuk tambak garam juga perlu dilakukan untuk membantu peningkatan jumlah produksi garam dalam negeri, bahkan dapat melakukan ekspor garam jika kedua permasalahan ini dapat diatasi dengan baik.
Tentu saja, upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam nasional memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan penerapan strategi yang tepat dari pemerintah Indonesia.
March
(Voinews.id)Impian kedamaian dan demokrasi di Myanmar masih belum terwujud. Pasca kudeta oleh junta militer 1 Februari lalu, korban jiwa di pihak masyarakat sipil terus berjatuhan. Negeri itu masih belum menemukan solusi bagi pengambilan kekuasaan yang dipaksakan pihak militer. Setelah terbakarnya sejumlah pabrik yang merupakan investasi Tiongkok, pihak militer seolah mendapat kesempatan untuk memberlakukan keadaan darurat di beberapa tempat. Enam kota sejak hari Minggu lalu telah dinyatakan dalam keadaan darurat. Kantor berita AFP memverifikasi bahwa dalam demo hari Minggu dan Senin, puluhan orang termasuk wanita telah tewas akibat tembakan militer.
Pengunjuk rasa membakar pabrik-pabrik itu karena menuduh Tiongkok mendukung militer Myanmar. Boleh jadi pembakaran dan tuduhan itu akan mengusik pemerintah di Beijing. Sebelumnya Pemerintah Tiongkok menyatakan tidak campur tangan atas krisis politik dan sosial di negara tetangganya tersebut. Tidak seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Barat, Tiongkok menganggap yang terjadi di Myanmar adalah urusan dalam negeri semata. Padahal Dewan Keamanan PBB telah mengecam kekerasan yang dilakukan pihak militer.
Di sisi lain, kecaman dan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lain kepada pejabat militer Myanmar, masih belum menggoyahkan sikap ASEAN dan negara anggotanya dalam menyikapi krisis di Myanmar. ASEAN, tetap patuh pada komitmen non interference atau tidak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya. Sikap mematuhi aturan ini sangat boleh jadi membuat pihak militer merasa nyaman. Myanmar adalah negara terakhir yang masuk menjadi anggota ASEAN lantaran perhimpunan negara negara Asia Tenggara ini menganggap Myanmar telah menjadi demokratis.
Situasi ini diperkirakan akan membuat pihak milter masih akan terus melakukan tindakan kekerasan kepada para pengunjuk rasa pendukung Aung San Su Ky. Sementara Aung San Su Ky tidak dapat bertindak karena berada dalam tahanan dan memasuki proses pengadilan ketiga atas tuduhan yang dijatuhkan.
Negara yang telah mulai mendapatkan apresiasi berkat terwujudnya demokrasi tersebut, kini mendapat perhatian dan kecaman akibat kekerasan oleh pihak militer yang memaksakan kekuasaan.
Bagi negara negara tetangganya apa yang terjadi di Myanmar tentu dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan bagaimana memelihara demokrasi tetap terus bertumbuh, seiring langkah membuat rakyat hidup dalam kedamaian.
March
+
VOI KOMENTAR Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro diperpanjang untuk tujuh provinsi dengan penambahan tiga provinsi di luar Jawa dan Bali selama dua pekan kedepan. Tiga provinsi tersebut adalah Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Demikian diumumkan oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Airlangga Hartarto saat konferensi pers daring mengenai Perpanjangan PPKM mikro di Jakarta, Senin (8/3).
Parameter perpanjangan dan perluasan PPKM mikro tiga provinsi tersebut masih sama dengan sebelumnya. Parameter tersebut adalah tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kematian di atas rata-rata nasional dan tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen.
PPKM mikro adalah pengendalian penyebaran Covid-19 di level terkecil, yakni RT/RW atau desa dan kelurahan. Kebijakan ini semula diterapkan di tujuh provinsi di pulau Jawa dan Bali.
Menurut Airlangga Hartarto, kebijakan PPKM mikro dilanjutkan karena terbukti berhasil menekan angka kasus hingga 5,95 persen dibandingkan dua pekan sebelumnya.
Penambahan tiga provinsi di luar Jawa dan Bali untuk pemberlakuan PPKM mikro ini menambah kekhawatiran bahwa penyebaran Covid-19 di Indonesia ini masih berlangsung masif. Diharapkan kedepan tidak ada lagi tambahan provinsi yang memberlakukan PPKM mikro. In artinya bahwa tidak ada lagi provinsi dengan jumlah kasus positif dan kematian di atas rata-rata nasional. Bahkan diharapkan jumlah kasus positif terus turun di seluruh indonesia.
Indonesia bersyukur menjadi salah satu dari sedikit negara yang berhasil menyediakan vaksin bagi warganya. Saat ini, masih banyak negara yang kesulitan untuk mendapatkan vaksin. Namun, vaksin tidak serta merta melenyapkan pandemi. Protokol kesehatan tetap menjadi faktor utama keberhasilan upaya melawan Covid-19. Terkait PPKM mikro, peran aparat RT/RW, desa dan kelurahan sangat penting dalam penerapan protokol kesehatan. Perpanjangan waktu PPKM mikro hingga 22 Maret 2021 menjadi momentum untuk menguatkan posko atau pos jaga di tingkat desa dan kelurahan. Posko-posko inilah yang melakukan empat fungsi, pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung operasional penanganan Covid-19. Pengendalian secara mikro ini berpengaruh besar dalam pengendalian secara nasional. Semoga Indonesia segera terbebas dari pandemi Covid-19.
March
Konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia per tahun masih cukup tinggi dibandingkan beberapa negara anggota ASEAN. Menurut data Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Organisasi Pangan Dunia (OECD-FAO), tahun 2018, konsumsi beras tahunan Indonesia per kapita mencapai 135 kg, lebih tinggi dari Filipina (115 kg), Thailand (99 kg), dan Malaysia (81 kg). Oleh karena itu, beras selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah Indonesia, terutama terkait perdagangan dan pertanian. Tahun 2020 lalu konsumsi beras masih tercatat di atas 90 kg per orang per tahun. Kebutuhan yang tinggi akan bahan pangan pokok ini, mengharuskan pemerintah Indonesia untuk memperhatikan ketersediaannya.
Demi menjamin stok di tahun 2021 ini, pemerintah akan mengimpor 1 juta ton beras, dilakukan melalui penugasan kepada Perusahaan Umum Urusan Logistik [Perum Bulog]. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan pada Kamis lalu [4/3/2021], menjaga ketersediaan beras di dalam negeri merupakan hal penting untuk dilakukan agar harganya bisa tetap terkendali.
Pemerintah akan melakukan dua kebijakan untuk penyediaan beras dalam negeri, setelah adanya program bantuan sosial beras selama pemberlakuan Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat [PPKM]. Pertama, pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah dan 500.000 ton lagi sesuai kebutuhan Bulog. Kedua, melaksanakan penyerapan gabah oleh Bulog dengan target setara beras 900.000 ton saat panen raya pada Maret-Mei 2021, dan 500.000 ton pada Juni-September 2021.
Untuk mengurangi konsumsi beras terutama beras impor, Kementerian Pertanian menargetkan tingkat konsumsi beras secara nasional turun sebesar 7 persen menjadi 85/kg/kapita per tahun hingga 2024. Penurunan konsumsi beras sebesar itu setara 1,77 juta ton atau senilai Rp17,78 triliun, suatu angka yang cukup besar. Untuk pengurangan konsumsi beras, diversifikasi pangan merupakan pilihan yang tepat. Karena dapat mengantisipasi krisis, menyediakan pangan alternatif, menggerakkan ekonomi dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat. Saat ini, setiap provinsi di Indonesia difokuskan memproduksi bahan pangan lokal selain beras. Setidaknya ada enam komoditas pangan yang didorong produksinya antara lain ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan sorgum.
March
Sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa atas kasus Alexei Navalny
Written by Suprapto
Belum sampai seratus hari menjalankan pemeritahannya, Joe Bidden telah menunjukkan sikapnya terhadap pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi sehubungan kasus tokoh oposisi Rusia Alexey Navalny. BBC memberitakan Washington telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat senior Rusia yang terlibat Tindakan peracunan kepada Alexei Navalny. Sanksi dijatuhkan kepada tujuh pejabat senior Rusia dan 14 kelompok yang ditengarai terkait dengan kegiatan peracunan dan proses produksi racun yang digunakan dalam usaha membunuh Navalny. Di bawah sanksi tersebut, Amerika Serikat membekukan asset para pejabat senior Rusia di Amerika Serikat. Dua pejabat penting Rusia itu antaralain adalah pemimpin Badan Intelejen Rusia, Alexander Bortnikof dan Wakil Menteri Pertahanan Alexei Krivoruchkov. Walaupun sanksi tidak ditujukan langsung kepada pemerintahan Rusia, namun Tindakan Washington itu sesungguhnya mengarah kepada pemerintah. Laporan intelejen Amerika Serikat menyimpulkan bahwa pemerintah Rusia berada di balik serangan terhadap Navalny yang sampai sekarang masih ditahan di salah satu penjara di Moskow.
Kasus tokoh oposisi Rusia telah menjadi pemantik bagi pemerintahan Joe Bidden dalam menegaskan sikapnya. Bulan lalu, setelah menelpon Vladimir Putin, Joe Bidden menyatakan akan memperjelas sikapnya terhadap pemerintahan Rusia di bawah Vladimir Putin dengan mengambil sikap lebih tegas dibanding Presiden Donald Trump.
Pemerintah Rusia telah menanggapi sikap dan langkap Amerika Serikat sebelum sanksi dijatuhkan . Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menyatakan bahwa Barat telah menghukum Rusia secara tidak adil. Menurut Lavrov, negara Barat telah menyembunyikanfakta fakta yang sesungguhnya dapat digunakan untuk memahami kejadian sesungguhnya yang dialami Navalny yang merupakan pengkritik keras Valdimir Putin. Pemerintah Moskow dalam pernyataannya menyebut negara Barat, dengan maksud menunjuk Amerika Serikat dan Uni Eropa yang merupakan sekutu Washington. Pada faktanya, Uni Eropa juga telah mengumumkan menjatuhkan sanksi terhadap empat pejabat pemerintah Rusia sehubungan kasus peracunan dan penahanan Navalny. Tindakan Uni Eropa, dan juga Amerika Serikat terhadap Pemerintah Rusia sehubungan kasus Alexey Navalny, sejauh ini patut dapat dikatakan masih cukup terukur. Bagi Uni Eropa sendiri, sanksi yang dijatuhkan sangat boleh jadi masih didasarkan pertimbangan bahwa Rusia sebagai negara penting setidaknya dalam kaitan ekonomi. Jerman misalnya masih sangat tergantung kepada Rusia yang merupakan pemasok utama gas untuk negaranya.
Karenanya baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa memberikan reaksi dalam memberikan sanksi tidak langsung kepada pemerintahan Putin, melainkan masih mengarah pada orang orang tertentu, sambal tetap menyerukan agar Navalny dibebaskan dari penjara.
