Kementerian Kelautan dan Perikanan-KKP terus meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak baik antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan awak kapal perikanan. Hal itu dikatakan Direktur Jendral-Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar dalam diskusi daring tentang "Format Baru Perlindungan Awak Kapal Perikanan" di Jakarta, Rabu. Menurut dia, masih ada masalah terkait awak kapal perikanan seperti regulasi lintas kementerian untuk persoalan sertifikasi yang dibutuhkan awak kapal perikanan, baik di KKP maupun di Kementerian Perhubungan.

Zulficar juga mengungkapkan sejumlah masalah yang kerap dihadapi oleh awak kapal perikanan seperti sistem penggajian yang belum transparan serta kondisi kerja yang belum sepenuhnya layak.Pihak KKP, menurut dia, terus meningkatkan koordinasi dengan Kemenhub antara lain untuk menerapkan regulasi KKP di pelabuhan, seperti mengenai kewajiban Perjanjian Kerja Laut (PKL) bagi awak kapal perikanan serta kepemilikan asuransi bagi awak kapal perikanan. Antara