Thursday, 10 August 2023 14:37

Menlu RI : Jangan Sampai Kawasan Kita Menjadi Pusat Perdagangan Orang

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

 

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak seluruh negara untuk bekerja bersama mencegah kawasan menjadi pusat perdagangan orang. Menurutnya para pelaku kejahatan perdagangan orang kerap menyalahgunakan teknologi untuk merekrut dan mengeksploitasi korban untuk bekerja di industri online-scam.

“Indonesia menempatkan prioritas tinggi pada masalah ini. Menangani lebih dari 2.800 kasus warga negara indonesia yang menjadi korban di negara tetangga dan hampir 40 persen diantaranya adalah korban perdagangan orang,” katanya dalam sambutan pada Forum Pertemuan Pemerintah dan Pengusaha (GABF) Bali Process, di Bali, Kamis (10/8).

Oleh karena itu dirinya mengajak untuk menjadikan kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan bukan pusat perdagangan orang.

“Komunitas bisnis di kawasan harus memainkan peran mereka. Keuntungan tidak bisa datang dengan mengorbankan hak asasi dan martabat manusia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Menlu Retno mendorong adanya standar uji tuntas pada sektor bisnis dan hak asasi manusia. Menurutnya para pelaku kejahatan perdagangan orang tidak pernah berhenti menemukan cara untuk mendapatkan keuntungan.

“Tanggapan kita juga harus inovatif. Komunitas bisnis dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan standar uji tuntas untuk memastikan lingkungan kerja yang lebih baik bagi pekerja mereka,” katanya.

Selain itu Menlu Retno juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk memerangi perdagangan orang. Menurutnya, para pengusaha dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan peningkatan kapasitas dan kesadaran tentang masalah ini.

“Teknologi harus menjadi sekutu dan bukan musuh kita,” katanya.

Lebih lanjut Menlu Retno juga berharap agar GABF dapat mendukung kerja sama regional melawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia mengatakan TPPO merupakan kejahatan regional sehingga membutuhkan kerja sama regional yang melibatkan pemangku kepentingan di kawasan. 

“GABF harus terus berfungsi sebagai jaringan fundamental di antara pelaku bisnis untuk mengatasi perdagangan orang,” tutupnya. 

 
 
Read 200 times