VOInews.id- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mewajibkan pemerintah desa di daerah ini untuk membuka lapangan pekerjaan baru, agar dapat meningkatkan kesejahteraan warganya, selain menjadi petani dan nelayan.
"Desa punya kewajiban membuka lapangan kerja baru dan bagi para lurah, kami tegaskan kami tidak ingin mengulang kembali fakta-fakta masa lalu, dimana di desa tidak ada lapangan pekerjaan selain petani dan nelayan," kata Sultan HB X saat penyerahan penghargaan Lomba Desa Wisata Tingkat DIY Tahun 2023, di Yogyakarta, Senin. Menurut Sultan HB X, Pemprov DIY sejak awal telah mencoba membantu perekonomian di desa, untuk merintis agar desa-desa di DIY bisa tumbuh dan berkembang antara lain melalui pengembangan desa mandiri budaya, seperti Nglanggeran dan Mangunan.
Meski demikian, kata Sultan lagi, pengembangan itu perlu disertai perubahan pola pikir masyarakat desa agar lebih kreatif, inovatif dan memiliki manajemen yang baik. Melalui prgram reformasi kalurahan di DIY, ia berharap desa tidak hanya mengharapkan bantuan.
"Masyarakat bersama lurah dan perangkat desa memiliki sistem manajemen yang baru, yang bisa membuka lapangan kerja baru, tergantung dari potensi desanya," ujar Sultan HB X. Kelompok masyarakat di desa yang terdiri dari berbagai sektor, diharapkan Sultan, mampu bersatu mengembangkan potensinya untuk maju dan mandiri bersama tanpa meninggalkan budaya lokal sebagai pijakan. Dalam kesempatan itu, Sri Sultan pun mengapresiasi para pemenang Penghargaan Lomba Desa Wisata Tingkat DIY Tahun 2023.
"Selamat bagi mereka yang bisa mengembangkan diri dan memberikan ruang pada desa untuk tumbuh dan berkembang, seperti apa yang kita harapkan dalam program desa mandiri budaya," kata Sri Sultan HB X pula.
antara
VOinews.id- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) resmi melantik 1.912 anggota Bawaslu terpilih dari 514 kabupaten/kota untuk masa jabatan 2023-2028 di Jakarta pada Sabtu malam. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja melantik mereka berdasarkan Surat Keputusan nomor 2576.1-2613.1/HK.01.01/K1/08/2023. Acara pelantikan ini dilakukan secara langsung dan juga disiarkan di kanal YouTube resmi Bawaslu.
Dalam amanatnya, Rahmat Bagja meminta para terlantik untuk bekerja sesuai aturan Undang Undang dalam menghadapi tahapan Pemilu Serentak 2024 yang krusial. "Saya yakin bahwa bapak-ibu akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Bagja. Rahmat mengingatkan bahwa pemilu 2024 akan berbeda dengan pemilu sebelumnya. Maka dari itu, membutuhkan kerja keras para anggota dan saling bantu di seluruh tingkatan.
"Pemilu kali ini berbeda dengan pemilu tahun 2019 karena pemilu tahun 2024 akan bertepatan dengan dua pemilu besar; pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah seluruh wilayah baik pemilihan gubernur, pemilihan walikota dan bupati dalam waktu satu tahun," kata Rahmat Bagja dalam Pelantikan Anggota Bawaslu di Jakarta.
"Sekat antara divisi harus dihancurkan karena bapak-ibu bertanggung jawab terhadap proses-proses pengawasan pemilu," lanjutnya. "Kalau ada yang tertinggal, belajar dan saling melakukan introspeksi satu sama lain." Sebelumnya, pelantikan anggota Bawasalu Kabupaten/Kota sempat tertunda. Menurut Rahmat, penundaan tersebut disebabkan oleh peretasan sistem pemasukan data Bawaslu. "Pengumuman calon anggota terpilih dan pelantikan tertera Sabtu, 12 Agustus 2023, diubah menjadi Senin, 14 Agustus 2023," tulis Rahmat Bagja dalam sebuah Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 280/KP.01.00/K1/08/2023.
"Dan pelaksanaan pelantikan dari yang semula Senin, 14 Agustus sampai dengan Rabu, 16 Agustus 2023 diubah menjadi Rabu, 16 Agustus sampai dengan Minggu, 20 Agustus 2023," tulis surat itu. Pelantikan ini juga cukup istimewa karena para anggota yang dilantik hadir dengan mengenakan pakaian adat daerah mereka masing-masing. Bagja mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus.
antara
VOinews.idKementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan terus memberi dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa meningkatkan literasi digital guna mendukung pengembangan bisnisnya. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan yakni infrastruktur digital yang mumpuni.
"Kominfo sudah mencanangkan di akhir 2023 target membangun 5 ribu BTS (base transceiver station/stasiun pemancar) tercapai. Sekarang sudah 4 ribuan BTS. Infrastruktur juga termasuk aplikasi-aplikasi," kata Usman Kansong kepada ANTARA di Tarakan, Kalimantan Utara, Minggu. Usman mengakui, ada sejumlah wilayah termasuk di Kalimantan Utara yang masih masuk kategori blank spot atau tidak ada sinyal. Namun, ia memastikan area-area blank spot tersebut akan jadi perhatian pemerintah. Terlebih saat ini digitalisasi tengah terus digalakkan.
"Kemarin dalam dialog dengan Gubernur Kaltara, memang ada daerah-daerah di Kaltara ini yang masuk blank spot.
Ini jadi perhatian kita," tegasnya. Selain terus memastikan pembangunan infrastruktur pendukung terpenuhi, pemerintah juga terus mendorong pelaku UMKM untuk lebih mahir memanfaatkan digitalisasi dalam berbisnis. Di sisi lain, program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) menjadi salah satu kebijakan yang diharapkan bisa turut mendukung literasi digital para pelaku usaha. Gernas BBI punya misi untuk mendorong artisan. UMKM, dan IKM lokal untuk memanfaatkan teknologi digital.
"Jadi ini ekosistem yang kita bangun untuk memajukan UMKM kita sembari mempercepat transformasi digital," katanya. Usman mengemukakan hingga saat ini program Gernas BBI telah berhasil mendorong peningkatan belanja produk dalam negeri (PDN) sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Pada 2022, dari target belanja PDN sebesar Rp400 triliun, terdapat komitmen belanja PDN mencapai Rp1.001 triliun.
Adapun dari total komitmen tersebut, realisasi belanja mencapai Rp760 triliun atau sekitar 76 persen. Dari sisi pelaku UMKM, hingga Juni 2023 telah ada 22,68 juta pelaku UMKM yang onboarding ke ekosistem digital dari target sebanyak 30 juta UMKM onboarding pada 2024. Adapun produk UMKM juga telah masuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat e-katalog. Tercatat ada 2,4 juta produk UMKM yang kini bisa dipilih oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD untuk pengadaan.
Antara