August
VOinews.id- Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta istri Wury Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Cirebon, Jawa Barat, Jumat, menumpang kereta api dari Stasiun Gambir Jakarta, Jumat pagi. Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Wapres dan rombongan berangkat dari Stasiun Gambir Jakarta pada pukul 07.30 WIB, menuju Stasiun Kejaksaan Cirebon, Kecamatan Kejaksaan, Cirebon, Jabar. Di Cirebon Wapres akan meresmikan Masjid Syarif Abdurachman dan menghadiri Haul ke-34 kiai kharismatik Cirebon K.H. Aqil Siroj.
Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam 55 menit, Wapres dan rombongan dijadwalkan tiba di Cirebon pada pukul 10.25 WIB dan disambut oleh Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan Ibu Lina Marlina Ruzhanul Ulum beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jabar beserta pendamping masing-masing.
Selanjutnya, Wapres didampingi oleh Wakil Gubernur Jabar direncanakan melanjutkan perjalanan ke Komplek Sunan Gunung Jati di Jl. Alun-alun Ciledug, Kecamatan Gunungjati, Cirebon, dengan berkendara mobil. Di lokasi ini, Wapres akan disambut oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, untuk selanjutnya meresmikan Masjid Syarif Abdurachman dan melaksanakan ibadah Salat Jumat perdana di masjid tersebut. KSAD Dudung merupakan inisiator pembangunan Masjid Syarif Abdurachman.
Masjid dengan luas bangunan panjang 41 meter dan lebar 41 meter dan tanah seluas 1.681 meter persegi ini, mulai dibangun sejak ia meletakkan batu pertama pada 24 Mei 2022. Lokasi masjid berada di area pemakaman Sunan Gunung Jati, karena KSAD Dudung masih keturunan dari sunan yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah itu. Selepas rangkaian acara di Komplek Sunan Gunung Jati, Wapres diagendakan melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren (Ponpes) Buntet di Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.
Di ponpes ini, wapres akan melakukan silaturahmi dengan Dewan Pengasuh Ponpes Buntet dan para ulama se-Kabupaten Cirebon. Hari berikutnya, Sabtu (26/8) Wapres direncanakan menghadiri acara Haul ke-34 K.H. Aqil Siroj, dan Tasyakkur Khotmil Qur’an dan Juz Amma di Ponpes KHAS Kempek, Jl.
Tunggal Pegagan Kempek, Kecamatan Gempol, Cirebon. K.H. Aqil Siroj adalah kiai karismatik yang berasal dari Kempek Cirebon, yang lahir di Desa Gedongan, Cirebon, saat Indonesia masih menjadi wilayah jajahan Belanda. K.H. Aqil Siroj lahir sekitar tahun 1920, dan wafat pada 10 Agustus 1990. Almarhum memiliki lima putra yang salah satunya adalah Ketua PBNU Periode 2010-2021 K.H. Said Aqil Siroj. Semasa hidupnya, K.H. Aqil Siroj juga aktif dalam mengisi pembangunan melalui aktivitas keumatan, seperti Ketua MUI Kabupaten Cirebon, dan Wakil Rais Syuriah NU Jawa Barat.
Ia juga pendiri Yayasan Kiai Haji Aqil Siroj (KHAS) Kempek, sebuah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Ponpes KHAS Kempek, yang memiliki kurikulum modern dan tradisional yang dalam perkembangannya mampu menjadi penopang pesantren dalam melahirkan alumni-alumni kompetitif dan mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Wapres dan rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta Sabtu (26/8). Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja ini di antaranya, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, M. Azis, Robikin Emhas, Zumrotul Mukaffa, dan Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.
Antara
August
Walk out dari KTT Melanesia, Indonesia dinilai tegas soal kedaulatan
Written by Akbar
VOInews.id- Pengamat dan dosen Hubungan Internasional pada Universitas Cenderawasih, Marinus Mesak Yaung, menilai aksi walk out delegasi Indonesia dari Konferensi Tingkat Tinggi para Pemimpin Grup Ujung Tombak Melanesia (KTT MSG) ke-22 2023 merupakan bentuk protes dalam isu Papua karena sudah menyangkut kedaulatan nasional. "Keputusan walk out delegasi Indonesia itu menunjukkan posisi tegas kebijakan luar negeri Indonesia soal isu kedaulatan," kata Marinus dalam rilis pers di Jakarta.
Dia juga aksi itu juga sebagai tekanan diplomatik terhadap forum KTT MSG dan Vanuatu sebagai tuan rumah, bahwa Indonesia adalah aktor aktor besar di kawasan Indo-Pasifik. "Indonesia bukan negara kecil. Forum MSG jangan dikte Indonesia soal kebijakan atas Papua," tegas Marinus.
Marinus mengingatkan Vanuatu, Benny Wenda, dan delegasi ULMWP agar sadar diri dan memiliki kalkulasi politik yang baik serta tidak menyamakan status politik Papua dengan Timor Timur (kini Timor Leste). "27 tahun Timor Timur dengan Indonesia di mata hukum internasional, Timor Timur tetap wilayah tak bertuan.
Bukan milik Indonesia," kata Marinus. Marinus menduga Vanuatu dan MSG berusaha mengulang cerita Timor Timur yang menggelar referendum penentuan nasib sendiri pada 1999 atas desakan Australia, Vanuatu, organisasi MSG, dan komunitas internasional, di Papua. "Terlalu naif dan keliru.
Papua di mata hukum internasional adalah sah wilayah kedaulatan Indonesia," tegas Marinus. Marinus menyebut upaya Vanuatu dan forum KTT MSG dalam mempertanyakan status politik Papua sebagai serangan langsung terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.
antara
August
Indonesia Dorong Penguatan Toleransi Global melalui Jakarta Plurilateral Dialogue 2023
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Dalam beberapa tahun terakhir, perilaku diskriminasi dan intoleransi berbasis agama dan kepercayaan kerap terjadi di seluruh belahan dunia. Setiap negara perlu memberikan perhatian serius karena sikap tercela ini jika dibiarkan hanya akan menghambat kemajuan sebuah negara dan bahkan bisa berakhir pada perpecahan.
Oleh karena itu, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Quomas menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan budaya toleransi, sekaligus mendorong setiap negara di dunia memandang United Nations Human Rights Council (UNHRC) Resolution 16/18 sebagai sebuah kebutuhan.
“Melalui spirit Resolusi 16/18 dalam mengatasi intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama, setiap warga negara secara bersama-sama mampu belajar dan memahami bahwa kebencian dan diskriminasi bukanlah bagian dari adab manusia. Dan ia dapat dikalahkan," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (24/8/2023).
Menteri Yaqut mengatakan Pemerintah Indonesia memandang perlunya kesepakatan untuk mengarusutamakan budaya toleransi guna menanggulangi ancaman diskriminasi dan kekerasan berbasis agama atau kepercayaan dalam sebuah forum internasional yang diberi tajuk Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 dan akan dilaksanakan di Jakarta pada 29-31 Agustus 2023 mendatang.
Senada dengan Menteri Agama, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani juga kembali mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan yang pada intinya mengecam intoleransi secara global. Termasuk juga mempromosikan penghilangan segala bentuk praktik intoleransi yang sepatutnya menjadi perhatian berbagai pihak.
“Moderasi beragama dan penanggulangan praktik intoleransi harus terus didorong, hal ini menjadi pesan utama yang akan disampaikan dalam JPD 2023. Pembahasan didesain inklusif, menampung berbagai pandangan dari organisasi keagamaan, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, mitra pembangunan dan stakeholder lainnya, termasuk pandangan pemerintah," tutur Jaleswari.
Agenda JPD 2023 yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri. Menurut Dirjen Informasi Diplomasi Publik Kemenlu, Teuku Faizasyah.Agenda ini akan berkontribusi pada upaya global Indonesia dalam memerangi intoleransi beragama, kekerasan dan diskriminasi.
"JPD adalah forum strategis untuk menunjukkan komitmen Indonesia, diantaranya berbagai inisiatif nasional dalam moderasi beragama dan penguatan budaya toleransi untuk dapat menjadi lesson learned bagi negara-negara sahabat. Hal ini yang akan Indonesia perjuangkan lebih lanjut apabila terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB 2024-2026,” katanya.
Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 sendiri meliputi 5 sesi dialog yang mengeksplorasi praktik terbaik dan pembelajaran dari berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dalam memperkuat implementasi Resolusi 16/18 UNHCR. Wakil Presiden Dewan HAM PBB, Muhammadou MO Kah, serta para duta besar negara anggota dijadwalkan akan hadir dalam perhelatan ini untuk menemukan kemungkinan kolaborasi dan rekomendasi dalam memerangi intoleransi di masa mendatang.
Sebagai informasi, resolusi PBB ini merupakan resolusi untuk memerangi intoleransi, stereotip negatif dan stigmatisasi, serta diskriminasi, hasutan terhadap kekerasan, dan kekerasan terhadap orang berdasarkan agama atau kepercayaan.
August
VOInews, Jakarta: Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengadakan lokakarya pengelolaan potensi konflik Laut Tiongkok Selatan ke-32. Lokakarya yang telah diselenggarakan sejak 1990 ini kini digelar kembali setelah pandemi COVID-19. Menurut Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kemlu RI Yayan Ganda Hayat Mulyana, lokakarya ini menghasilkan pencapaian positif.