July
Menlu Retno: Dialog Inklusif Merupakan Satu-Satunya Cara Wujudkan Perdamaian di Myanmar
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan dialog yang inklusif merupakan satu-satunya cara untuk mewujudkan perdamaian di Myanmar. Hal itu ia sampaikan dalam keterangan yang disampaikan terkait kesiapan Indonesia menggelar ASEAN Ministerial Meetings/Post Ministerial Conference ke-56 di Jakarta, Jumat (7/7).
“Dialog inklusif merupakan satu-satunya way forward. Jika para pihak menginginkan perdamaian yang durable di Myanmar,” katanya.
Retno Marsudi menjelaskan Indonesia menjalankan prinsip menjadikan Konsensus Lima Poin (5PC) sebagai rujukan utama, menjadikan keputusan para pemimpin ASEAN sebagai dasar bertindak, menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN dan siap untuk menjembatani perbedaan, dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. Menurutnya, dialog dengan semua pihak adalah kunci dalam mengimplementasikan 5PC.
“Dalam waktu hampir 7 bulan, Indonesia telah melakukan engagements yang sangat intensif dan secara inklusif. 110 engagements telah dilakukan, baik berupa pertemuan in person, virtual, maupun melalui percakapan per telepon,” kata Menlu Retno.
Ia menjelaskan, dialog yang intensif dan inklusif penting untuk dilakukan dan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan, mendengarkan posisi masing-masing pihak, dan mencoba membangun jembatan untuk mempersempit perbedaan. Selain itu, menurutnya, dialog juga penting untuk mendorong de-eskalasi kekerasan dan menolak penggunaan kekerasan, mendorong dialog inklusif, serta mengajak semua pihak untuk membantu dan mendukung pemberian bantuan kemanusiaan dengan prinsip ‘tidak ada seorangpun yang ditinggalkan.’
“Engagements bukan merupakan tujuan namun merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu dialog inklusif untuk mencapai perdamaian yang durable,” katanya.
Retno menjelaskan, dialog merupakan building block yang pertama. Saat ini, menurutnya, sudah waktunya untuk mulai membangun building block kedua yaitu mendorong dialog antara para pihak menuju dialog inklusif nasional.
Selain dengan para pihak di Myanmar, menurut Retno, Indonesia juga membangun komunikasi dengan negara-negara tetangga Myanmar dan pemain kunci lainnya.
“Dengan pesan utama agar mereka mendukung implementasi 5 points consensus,” tutupnya.
Selain itu, ASEAN juga masih sangat prihatin dengan masih meningkatnya penggunaan kekerasan di Myanmar yang mengakibatkan korban sipil dan hancurnya fasilitas umum. Menurut Menlu Retno, hal ini harus segera dihentikan.
"Di semua engagements yang dilakukan Indonesia dengan semua pihak di Myanmar, dorongan untuk menghentikan kekerasan ini terus disampaikan dan menjadi prioritas," katanya.
July
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, situasi dunia saat ini masih dipenuhi dengan rivalitas tinggi termasuk konflik di Ukraina. Menurutnya, kondisi ini telah berdampak pada suasana pembahasan di semua forum multilateral dan internasional. Oleh karena itu, menurutnya, ASEAN memiliki peran yang semakin penting untuk memainkan sentralitasnya.
“Di dalam situasi seperti ini, maka menjadi semakin penting bagi ASEAN untuk memperkuat soliditas dan kesatuannya agar dapat terus memainkan sentralitas,” kata Retno dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Jumat (7/7).
Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Ministerial Meetings/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) pada 11-14 Juli mendatang. Menurut Retno, AMM/PMC merupakan salah satu mekanisme ASEAN yang memiliki peran penting sebagai pendorong perdamaian dunia berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB, Piagam ASEAN dan Hukum Internasional.
Terkait hal ini, Retno Marsudi menjelaskan, untuk menjaga stabilitas, perdamaian dan ketahanan ekonomi kawasan, pertemuan AMM/PMC akan ditekankan pada upaya penegakan prinsip di ASEAN Charter hingga penguatan diplomasi pencegahan.
“Pertama, memperkuat penegakan prinsip-prinsip di ASEAN Charter dan berbagai tata perilaku seperti TAC, SEANWFZ maupun AOIP guna terciptanya perdamaian, keamanan, stabilitas dan kemakmuran kawasan,” kata Retno.
Selain itu, menurutnya, pertemuan AMM/PMC juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat upaya mengatasi, mencegah dan penyelesaian permasalahan antar negara (CBM) dan diplomasi pencegahan (preventive diplomacy).
“Dalam kaitan ini, saya akan mendorong agar mekanisme China, Japan, Korea dapat direvitalisasi kembali. Mekanisme ini sangat penting bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan,” katanya.
Lebih lanjut Retno menambahkan, pertemuan AMM/PMC juga akan mendorong Nuclear Weapon States (NWS) untuk aksesi Protokol Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), penyelesaian Guidelines untuk mempercepat penyelesaian negosiasi Code of Conducts di Laut China Selatan dan menyelesaikan pembentukan ASEAN Maritime Outlook.
“Outlook ini akan menjadi dokumen yang sangat strategis untuk memperkuat sinergi dan menghindari duplikasi kerjasama maritim, yang selama ini dilakukan oleh badan sektoral ASEAN dan sebagai rujukan negara mitra dalam kerja sama maritim dengan ASEAN,” katanya.
Menlu Retno juga menyampaikan, AMM/PMC juga akan membahas kerja sama konkret dalam rangka memperkuat ketahanan pangan, arsitektur kesehatan kawasan, penguatan kerja sama maritim dan transisi energi termasuk ekosistem kendaraan listrik.
“Hasil pembahasan dari berbagai isu ini akan disampaikan ke KTT ke-43 bulan September mendatang,” katanya.
Pada pertemuan AMM/PMC ke-56 tahun 2023 juga untuk pertama kalinya implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) diarusutamakan dalam pembicaraan dengan negara mitra, dengan fokus pada pembahasan kerja sama konkret. Menurut Retno, prinsip utama AOIP adalah inklusifitas dan membangun kerja sama konkret.
“Oleh karena itu, ASEAN siap melakukan kerja sama dengan mitra manapun dalam rangka implementasi AOIP dan ini tercermin dalam berbagai dokumen ASEAN dengan mitra, baik di tingkat politis maupun tingkat teknis seperti pembuatan kerja sama yang konkret,” tambahnya.
Dalam AMM/PMC ke-56, ASEAN juga akan memperkuat hubungan dengan Asosiasi Negara-negara Pesisir Samudera Hindia (IORA) dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF).
“Engagement dengan IORA dan PIF akan dilakukan pada KTT September nanti. Roadmap MoU kerja sama sekretariat antara Sekretariat ASEAN dan Sekretariat PIF terus dimatangkan,” kata Retno.
Retno Marsudi pun menyampaikan komitmen Indonesia sebagai tuan rumah AMM/PMC dan Ketua ASEAN. Menurutnya, Indonesia akan berusaha maksimal agar dialog dan pembahasan selama berlangsungnya AMM/PMC berlangsung konstruktif.
“Indonesia siap menjembatani semua perbedaan yang muncul dan kita siap mencoba agar pembahasan dapat menghasilkan kerja sama konkret yang akan dapat dibawa ke KTT ke-43 bulan September nanti. Tentunya, dukungan negara anggota ASEAN dan negara mitra ASEAN sangat diharapkan,” tutupnya.
July
VOInews, Jakarta: Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, akan menggelar rangkaian pertemuan ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) di Jakarta pada 11-14 Juli. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kegiatan itu akan diikuti oleh 29 negara, Sekretariat ASEAN dan Uni Eropa.
“Tingkat kehadiran pada tingkat Menlu sangat tinggi, regardless beberapa hari sebelum pertemuan, akan berlangsung pertemuan tingkat Menteri NATO di Vilnius (Lituania),” kata Retno dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Jumat (7/7).
Sampai Jumat, tercatat 1.165 delegasi dan 493 wartawan akan menghadiri rangkaian AMM/PMC. Menlu Retno menyebut, di dalam 4 hari pertemuan itu, akan dilangsungkan 18 pertemuan dan dua pertemuan Trilateral.
“Namun tentunya angka ini masih akan terus bergerak, disesuaikan dengan dinamika di lapangan dan alokasi waktu,” katanya.
Rangkaian pertemuan AMM/PMC akan dimulai dengan pertemuan tingkat teknis yaitu di tingkat pejabat senior (SOM) dan komite negara perwakilan (CPR). Menurut Retno, dari keseluruhan pertemuan, AMM/PMC akan menghasilkan 12 dokumen sebagai hasil dari rangkaian pertemuan.
“Negosiasi masih terus berjalan sampai saat ini dan tentunya masih akan terus berlanjut sampai pertemuan berlangsung, termasuk Joint Communique para Menlu ASEAN yang merefleksikan berbagai perkembangan kerja sama ASEAN selama setahun, prioritas kerja sama ke depan dan isu-isu kawasan serta global yang menjadi perhatian ASEAN,” jelasnya.
July
Pemerintah-DPR pastikan tak ada PHK dan pengurangan gaji bagi non-ASN
Written by Akbar
VOInews.id- Pemerintah dan DPR RI memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pengurangan pendapatan dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia. Adapun penyelesaian tenaga non-ASN telah diatur oleh UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Aturan tersebut menyebutkan tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November 2023.
“Dari awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000, ternyata begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Perintah presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal.
Maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR RI, mengkaji opsinya di RUU ASN, kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Alex Denni dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat. Alex menegaskan bahwa pedoman pertama yang harus dipahami semua pihak adalah tidak boleh ada pemberhentian. “Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November 2023. Maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” katanya.
antara