VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 612 triliun pada tahun 2023. "Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp612 triliun atau sekitar 40 miliar dolar AS," katanya melalui video dalam diskusi pada acara Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC) yang diikuti di Badung, Bali, Rabu.

Menurut konstitusi, Menkeu Sri mengatakan Pemerintah Indonesia harus membelanjakan 20 persen dari anggaran untuk pendidikan. Dia mengatakan anggaran ini dialokasikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. "Hal ini untuk menunjukkan bahwa struktur pengelolaan pendidikan, dari pendidikan dasar sampai sekolah menengah atas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," ujarnya.

Sebagian besar anggaran pendidikan, sambungnya, dialokasikan untuk mendukung pendidikan dasar hingga sekolah menengah, karena komposisi demografi Indonesia yang masih didominasi oleh usia muda. Dia menyebutkan kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara terorganisir, serta bertanggung jawab atas pengeluaran pendidikan dasar menjadi sangat penting. Dia mengungkapkan prioritas Indonesia pada peningkatan pendidikan, seperti membangun bangunan fisik di sejumlah sekolah yang ada di Indonesia menjadi sebuah pencapaian dalam 20 tahun terakhir. "Ini benar-benar merupakan tantangan besar mengingat bahwa kita sangat besar secara geografis dan populasi yang tidak merata," tuturnya.

Dia menyebutkan sejak tahun 2005, pemerintah juga memperkenalkan bantuan yang langsung diberikan kepada sekolah atau kami sebut sebagai Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, sambungnya, bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan rentan, pemerintah juga telah memberikan beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang dimulai sejak tahun 2014.

Dengan hal tersebut, angka pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan substansial dengan peningkatan pendaftaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari 35,18 menjadi 35 ,28 persen, Sekolah Dasar (SD) dari 27,2 menjadi 29,10 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari 82,6 menjadi 95,9 persen, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) dari 52,8 menjadi 73,15 persen.

antara

VOInews.id- Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur akan dikembangkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi pada 2045, kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Pembangunan ibu kota baru adalah bagian dari Visi Indonesia 2045 guna menciptakan arus ekonomi yang inklusif dan lebih merata sebagai syarat Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi. “Pembangunan ibu kota baru yang berada di lokasi strategis di Indonesia diharapkan dapat menjadi katalisator pemerataan ekonomi yang lebih besar, dan nantinya akan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi negara,” kata Bambang dalam “Forum Investasi di IKN” yang diselenggarakan KBRI Astana secara daring pada Selasa. Menurut Bambang, luas wilayah daratan Nusantara sebesar 256.142 hektare empat kali lebih besar dari pada Jakarta. IKN akan memiliki sembilan area penggerak ekonomi yang meliputi sektor ekonomi dan keuangan, energi terbarukan, pariwisata dan hiburan, layanan pendidikan, inovasi dan riset, perdagangan dan logistik komoditas pertanian, industri agrikultur, serta perikanan dan pertanian. Bambang menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan ditunjang dengan jalan tol yang akan mempersingkat waktu tempuh dari Balikpapan menjadi 30 menit dari pada waktu tempuh saat ini sekitar 90 menit, dan infrastruktur pendukung konektivitas lainnya.