VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, Jakarta:Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Berdasarkan salinan Perpres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Senin, pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional yakni dalam rangka memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional. Badan Gizi Nasional dipimpin seorang kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. Selain itu juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan pesantren. Selain itu juga kepada anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Perpres ini diterbitkan Jokowi tertanggal 15 Agustus 2024 dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Perpres berlaku pada tanggal diundangkan. Berdasarkan informasi yang diterima dari Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Presiden akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin hari ini.

Antara

VOinews.id, Jakarta:Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pentingnya memitigasi risiko kemarau panjang melalui pompanisasi, sebagai langkah strategis dalam membantu petani mengatasi kekeringan dan menjaga stabilitas produktivitas pertanian. "Mohon kiranya mitigasi risiko kemarau dengan pompanisasi dilakukan secara masif di seluruh Indonesia," kata Mentan saat memberikan arahan bagi para pejabat yang tengah siaga di Posko Perluasan Areal Tanam (PAT) Kementan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan bahwa pompanisasi adalah solusi cepat untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri di tengah ancaman kekeringan. Program itu sudah dijalankan sejak awal tahun 2024. Dengan pompanisasi, pengairan sawah bisa dilakukan dengan menyedot air dari sungai atau embung menggunakan pompa, kemudian dialirkan melalui pipa ke ladang sawah. Lebih lanjut Mentan mengatakan bahwa hingga saat ini, total realisasi luas tanam atau perluasan areal tanam (PAT) per 7 Agustus 2024 telah mencapai 915.394 hektare.

Mentan menekankan bahwa kesuksesan program PAT sangat didukung oleh percepatan pompanisasi yang sudah menjangkau lebih dari 716.293 hektare. "Sementara untuk tahun ini, Kementan mengalokasikan bantuan pompa air sebanyak 62.378 unit dan irigasi perpompaan 9.904 unit," jelasnya. Mentan menambahkan, dampak pompanisasi telah terasa dan positif bagi para petani di daerah. Karenanya pemasangan pompa air di wilayah sentra pertanian harus dipercepat. Dia juga meminta hal itu agar menjadi perhatian khusus para gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis kekeringan parah yang terjadi saat ini meluas ke berbagai daerah. Hal ini seperti yang terlihat pada data monitoring kondisi cuaca Hari Tanpa Hujan (HTH) yang terjadi selama pemantauan BMKG di akhir Juli 2024. "Monitoring HTH menunjukkan mayoritas wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sudah mengalami HTH ekstrem panjang yaitu lebih dari 60 hari tidak mengalami hujan," ujar Plt. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam keterangan di Jakarta, Selasa. Menurut Dwikorita, HTH terpanjang sejauh ini terjadi di daerah Naoini, Tenau, Futubena dan Mapoli wilayah NTT.

Di sana, kekeringan bahkan mencapai 102 hingga 103 hari tanpa hujan. "Karena itu, saya berharap untuk melakukan mitigasi potensi dampak kekeringan pada daerah sentra pangan dengan memastikan kecukupan air irigasi dan ketersediaan air pada jaringan irigasi," katanya. Sementara itu, analisis curah hujan dan analisis sifat hujan untuk dua dasarian terakhir juga menunjukkan bahwa kekeringan meluas hingga sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, Nusa tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan dan sebagian Sulawesi dengan rata-rata curah hujan kurang dari 20 mm/dasarian.

"Selanjutnya diprediksi akan segera memasuki musim kemarau adalah sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi dan Maluku," katanya. Berdasarkan monitoring tersebut, kata dia, BMKG mengimbau agar para petani menyesuaikan pola tanam terutama pada tanaman pangan dan hortikultura agar ke depan mampu memenuhi ketahanan pangan nasional. "Segera melakukan penyesuaian terhadap pola tanam tanaman pangan dan hortikultura di wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan," katanya.

Antara