August
Pemerintah Fokus Tingkatkan Kualitas SDM Agar RI Jadi Negara Maju
Written by Akbar
VOinews.id, Jakarta:Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, investasi terhadap sumber daya manusia (SDM) harus terus ditingkatkan sehingga akan mendukung semua program penguatan kualitas SDM agar Indonesia menjadi negara maju pada 2045. “Prasyarat Indonesia Emas 2045 itu ada tiga. Satu, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya manusia.
Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan untuk mencapai Indonesia Emas," kata Airlangga dalam acara Penyerahan Surat Keputusan dan Sertifikat Penghargaan kepada Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis. Selain itu, Airlangga mengatakan untuk mencapai Indonesia Emas diperlukan adanya transformasi kegiatan dari nilai tambah rendah menjadi nilai tambah lebih tinggi, dan dari upah minimum menjadi upah profesional yang lebih tinggi. Pemerintah menggalakkan berbagai program peningkatan kualitas SDM, salah satunya yakni Program Kartu Prakerja.
Program tersebut merupakan inovasi Pemerintah dalam pengembangan SDM untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi melalui pemberian bantuan pelatihan kepada masyarakat dengan pendekatan end-to-end digital dan mendorong public private partnership (PPP). Sejak dilaksanakan dari tahun 2020 hingga saat ini memasuki tahun kelima, total pendaftarnya telah mencapai lebih dari 56 juta pendaftar, dengan total penerima manfaat sebanyak 18 juta orang yang berasal dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
Menurut Airlangga, guna meraih visi Indonesia Emas itu diperlukan pendapatan per kapita sekitar 29 ribu dolar AS. Beberapa daerah di Indonesia, misalnya Jakarta memiliki pendapatan per kapita mencapai 21 ribu dolar AS, kemudian Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah di atas 17 ribu dolar AS. “Beberapa daerah lainnya bisa kita petakan, dan ini seperti yang dilakukan waktu penanganan pandemi COVID-19 maupun inflasi.
Jadi yang membedakan Indonesia dengan negara lain, kita punya solusi praktis yang negara lain tidak punya. Kalau rumus ekonomi normal, penanganan inflasi itu hanya dengan menaikkan tingkat suku bunga, tetapi kita tidak, (melainkan dengan) kerja sama antar kepala daerah. Misalnya untuk mengendalikan inflasi volatile food, memindahkan (bahan pangan) dari daerah produsen ke daerah demand, juga tentang mengendalikan transportasi, pergudangan, dan ini dibahas secara detail dalam rapat rutin," ujarnya.
Airlangga juga mengapresiasi seluruh civitas akademika UNNES atas dedikasinya mencetak generasi penerus bangsa yang kompeten. Berbagai prestasi telah diraih UNNES, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal itu menjadi bukti nyata kualitas dan komitmen UNNES dalam menciptakan SDM unggul. “Jadi yang kita lakukan hari ini akan menjadi pendorong peningkatan tingkat kemampuan mahasiswa dari kemampuan dasar menjadi kemampuan yang lebih tinggi, dan juga dapat mendukung saudara-saudara kita yang kesulitan masuk universitas karena akses dan pembiayaan mereka yang terbatas,” tutupnya.
Antara
August
Menteri ATR Tegaskan Buat Mafia Tanah Tak Nyaman Hingga Ke Akarnya
Written by Akbar
VOinews.id, Jakarta:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pihaknya bakal membuat mafia tanah tidak nyaman hingga ke akar-akarnya karena akan diusut tuntas demi memberikan keadilan bagi masyarakat. "Kolaborasi dan semangat kita untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya, ini bukan hanya menjadi jargon semata," kata Menteri ATR di Jakarta, Senin (5/8).
Selain menjadi komitmen jajaran Kementerian ATR/BPN, tambahnya, hal itu juga merupakan atensi langsung dari Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan adanya masyarakat Indonesia tidak mendapatkan keadilan di negeri sendiri. Ia menuturkan bahwa negara akan hadir memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan tidak memandang latar belakang, profesi dan sebagainya.
Menteri ATR tidak menginginkan ada masyarakat yang tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga tidak bisa tidur nyenyak dan was-was akan digusur dari tempat tinggal. Sedangkan para mafia tanah dapat bersenang-senang. "Apalagi kalau kemudian seolah-olah justru mafia-mafia tanah tersebut yang bisa hidup dengan tenang, nyaman, bermewah-mewahan di atas penderitaan rakyat kecil, di atas penderitaan negara," tegas Menteri ATR.
Ia mengakui bahwa salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa, termasuk konflik pertanahan khususnya yang disebabkan atau dimotori oknum-oknum mafia tanah. Konflik tanah seperti sengketa antarwarga, antarwarga dengan korporasi, antarwarga dengan pemerintah atau kombinasi di antaranya. Bahkan tidak jarang aset-aset TNI dan Polri juga menjadi objek sengketa, tumpang tindih. Kondisi itu terjadi belasan tahun, bahkan puluhan tahun akibat ulah mafia tanah.
Menteri ATR menambahkan lembaganya juga akan memperkuat pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan. Namun, hal utama yang dilakukan adalah pencegahan. Perlunya penyelesaian sengketa tanah karena kerap hal itu menjadi masalah yang berlarut-larut, bukan hanya menjadi akar permasalahan antar sesama warga bangsa, namun juga bahkan mengganggu investasi.
Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN membangun sinergi dengan aparat penegak hukum, seperti Polri dan kejaksaan, untuk selalu memberikan keadilan kepada seluruh pemilik tanah di Indonesia. "Karena ingat, bukan hanya nilai tanah yang kita hitung dari kerugian sengketa lahan, tetapi potensial lost," ucapnya. Dia mencontohkan salah satunya di Jawa Tengah ketika masalah sengketa tanah terjadi di daerah Grobogan yang berlarut-larut, mengakibatkan batalnya investasi masuk. Padahal dengan masuknya investor yang ingin berinvestasi di daerah itu akan dapat menghidupkan industri, membuka ribuan lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Namun, hal itu berhenti akibat adanya sengketa tanah. "Merugilah kita semuanya. Oleh karena itu, berbicara urusan tanah ini dari lahir sampai mati, dari rakyat kecil sampai pengembangan investasi, kita ingin menegakkan keadilan dan juga membangun kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia," kata Menteri ATR.
Antara
August
Menkeu Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Masuk Postur APBN 2025
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan beberapa program inisiatif baru Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka seperti makan bergizi gratis masuk dalam postur APBN 2025. Ia mengatakan telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih untuk postur APBN 2025 terkait dengan pembahasan awal dari DPR RI. Dalam hal ini, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF).
"Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR," ungkap Sri Mulyani usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi membahas rencana kerja Pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Sesuai dengan arahan, Sri Mulyani mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin agar postur APBN 2025 dapat menampung program-program prioritas dari Presiden terpilih, salah satunya makan bergizi gratis.
"Namun, karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih.
Jadi, kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis. Kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025." ungkapnya. Sementara perihal anggaran untuk makan bergizi gratis tersebut, ia mengatakan belum ada perubahan, yakni masih sebesar Rp71 triliun.
"Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggarannya Rp71 triliun. Mengenai detilnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya," tuturnya. Program makan bergizi gratis untuk anak-anak dicetuskan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pemerintahan Joko Widodo sudah menganggarkan Rp71 triliun dalam RAPBN 2025 guna menjalankan program tersebut. Anggaran untuk satu porsi makanan bergizi gratis diperkirakan senilai Rp15.000.
Dalam perjalanannya berhembus isu anggaran makan bergizi gratis dipangkas menjadi Rp7.500. Namun isu tersebut dibantah langsung oleh Wapres Terpilih RI Gibran Rakabuming Raka yang menegaskan anggaran satu porsi makanan bergizi gratis akan tetap Rp15.000.
Antara
August
VOinews.id, jakarta:Bank Indonesia (BI) mengatakan inovasi digital telah memperkuat perumusan kebijakan ekonomi syariah untuk tumbuh inklusif dan berkelanjutan. "Bank Indonesia berkomitmen membangun ekosistem riset yang andal dan mengadopsi keunggulan digital untuk mendorong terobosan inovasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah ke depan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Minggu. Untuk memperkuat digitalisasi ekonomi dan keuangan sesuai prinsip syariah, Perry menekankan tiga hal penting.
Pertama, memperkuat aspek kewirausahaan dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah, dengan mengembangkan industri halal melalui digitalisasi proses sertifikasi halal dan memfasilitasi e-commerce untuk penjualan produk halal, mendorong tumbuhnya crowdfunding syariah, dan penguatan data analytics serta market research untuk perumusan kebijakan strategis.
Kemudian, orientasi bagi kemanfaatan masyarakat luas melalui pengembangan inklusi keuangan melalui perluasan akses kepada lembaga keuangan Islam menggunakan platform digital dan penguatan program literasi digital. Ia juga menekankan perlunya mendorong adopsi dan adaptasi teknologi serta inovasi digital melalui pengembangan produk dan jasa keuangan syariah berbasis digital dengan memanfaatkan artificial intelligence (AI) dan machine learning (ML).
Hal tersebut disampaikan Perry dalam Konferensi Internasional Journal of Islamic Economics and Finance dan Call for Papers ke-10 dengan tema "Promoting Inclusive and Sustainable Growth with Sharia Economy amid the Age of Digitalization and Global Uncertainty" di Jakarta, Jumat (2/8/2024). Konferensi Internasional dan Call for Papers Journal of Islamic Economics and Finance (JIMF) bertujuan untuk mengembangkan ekosistem riset dan mendorong pertukaran gagasan ilmiah dalam perumusan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Sejak 2023, JIMF telah meraih peringkat Q2 terindeks Scopus dan pada 2024 kinerja JIMF kian membaik, ditunjukkan oleh capaian "the Top 1 Scopus journal ranking in Indonesia" dan "Top 2 in the Asia-Pacific under Islamic economics and finance category". JIMF 2024 merupakan bagian dari rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDIxKKI) yang berlangsung pada 1-4 Agustus 2024 di Jakarta.
Antara