April
"unBALIvable" diluncurkan sebagai Merek Kolektif Provinsi Bali
Written by Thiodor
VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan "unBALIvable" sebagai merek kolektif Provinsi Bali guna meningkatkan daya saing, kualitas, dan keberlanjutan produk serta jasa pariwisata dan ekonomi kreatif Bali.
Merek kolektif "unBALIvable" adalah hasil dari Project Penguatan Kekayaan Intelektual atau IP Branding Project yang diinisiasi oleh Kemenparekraf/Baparekraf bersama Kemenkumham, Pemerintah Provinsi Bali, dan World Intellectual Property Organization (WIPO).
"Karena Bali ini merupakan destinasi nomor satu dari pariwisata Indonesia, maka kita harus lengkapi dengan produk-produk spa dan juga kerajinan di Bali yang unBALIvable," kata Menparekraf Sandiaga dalam sambutannya pada kegiatan closing ceremony IP Branding Project Bali di Ballroom Pulmeria Padma Legian, Bali, Jumat (19/4/2024).
Adapun sejumlah merek kolektif yang tergabung meliputi UMKM lokal Bali di bidang spa dan kerajinan tangan di antaranya Organic Spa, Calm Spa, Roepa Jewellry, The Bless Shop, Bali Spa & Wellness, Maheswari Bali, Sekar Bali Jewelry, Wenten Art, Fresh Spa, MK Ceramic, Krisna Silver, EthneeQ, Woodsantara, LookASwarna, dan Machastore.
Pelaku UMKM tersebut telah memperoleh serangkaian training dan mentoring dari para ahli mengenai legalitas, manajemen kekayaan intelektual, branding, dan desain melalui pilot project penguatan kekayaan intelektual (IP) yang telah berlangsung selama 11 bulan.
Yang kemudian sukses mengantarkan 13 peserta mendaftarkan merek usaha dan 2 bisnis yang mendombrak akses ke pasar internasional. Ada pula 3 perusahaan yang rencananya mendaftarkan desain industri karena memiliki keunikan dan 3 pelaku usaha yang mendaftarkan merek dagangnya melalui sistem Madrid.
"Hasil project ini kita serahkan kepada Pemprov Bali. Kita harapkan langsung berdampak terhadap nilai ekspor dan juga kualitas dari produk-produk para pelaku UMKM. Tentunya seiring dengan pulihnya ekonomi Bali maka hal ini akan membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang luas," kata Sandiaga.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan komitmennya untuk terus berupaya menguatkan kelembagaan mengenai kekayaan intelektual sebagai tindak lanjut agar program ini dapat berkelanjutan. Karena sangat bermanfaat bagi pengembangan produk pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Bali.
"Karena kita tahu dengan pendaftaran kekayaan intelektual kita bisa mendapatkan added value dari produk-produk kita. Karena ini bermanfaat, mari kita lanjutkan," kata Dewa.
April
Indonesia Sesalkan Kegagalan DK PBB Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Indonesia menyampaikan penyesalan atas kegagalan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam mengesahkan keanggotaan Palestina di PBB. DK PBB untuk kesekian kalinya gagal menghasilkan Resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB akibat veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat selaku anggota tetap DK PBB.
"Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu Anggota Tetap DK PBB," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam akun media sosial X yang dipantau dari Jakarta, Jumat (19/4/2024).
Dalam pemungutan suara (12 suara mendukung dan satu menolak, dengan dua abstain), DK PBB tidak mengadopsi rancangan resolusi yang akan merekomendasikan Majelis Umum untuk mengadakan pemungutan suara dengan keanggotaan PBB yang lebih luas untuk mengizinkan Palestina bergabung sebagai Negara Anggota penuh PBB.
Rancangan resolusi tersebut merupakan salah satu yang terpendek dalam sejarah Dewan Keamanan: “Dewan Keamanan, setelah memeriksa permohonan Negara Palestina untuk diterima di PBB (S/2011/592), merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB.”
Indonesia menilai Palestina tidak mengalami kemajuan dalam hal mencapai keanggotaan penuh PBB. Palestina mendapatkan status negara pengamat (observer) PBB pada 2012.
"Kemajuan menuju keanggotaan penuh Palestina tersendat sejak Palestina memperoleh status negara pengamat PBB pada tahun 2012, meskipun terdapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB," tulis Kemlu RI.
Indonesia menegaskan mekanisme veto dalam sidang DK PBB oleh Amerika Serikat menghambat upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah.
"Veto ini sekali lagi mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah," tulis Kemlu RI.
Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung Palestina di PBB. Indonesia optimis PBB akan memberikan kedudukan yang setara terhadap Palestina di antara negara-negara dalam proses perdamaian menuju solusi dua-negara.
"Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang akan memberikan Palestina kedudukan yang patut di antara negara-negara dan kedudukan yang setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara," tutup Kemlu RI.
April
Menlu Tiongkok: Hubungan Indonesia-Tiongkok Berhasil Karena "Saling Percaya"
Written by Rama
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok, Wang Yi menyebut kunjungannya ke Indonesia bertujuan menerapkan konsensus penting dari kedua negara. Selain itu, kunjungannya Kamis (18/4/2024) itu bertujuan mendorong hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok guna mencapai pembangunan yang lebih besar.
April
VOInews.id, Jakarta: Indonesia menjadi tuan rumah forum internasional yang berfokus pada pengembangan UMKM di negara-negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC SMEWG) ke-57 di Nusa Dua, Bali pada 24-25 April 2024. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim di Jakarta, Kamis, menilai forum tersebut sangat strategis untuk membahas perkembangan dan isu-isu terkini terkait usaha mikro, kecil, menengah di kawasan Asia-Pasifik.
APEC SMEWG ke-57 ini akan dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara/wilayah anggota APEC. Ke-21 anggota APEC adalah Indonesia, Australia, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. "Dalam penyelenggaraan APEC SMEWG ke-57 ini, Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga sebagai inkubator ide, yakni sarana bagi pertukaran ide, gagasan, dan pengalaman serta praktik terbaik untuk meningkatkan daya saing produk UMKM Indonesia," kata Arif dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Selain pertemuan APEC SMEWG, Dialog Kebijakan APEC bertajuk "Inklusi Keuangan untuk UMKM: Memahami Pentingnya Literasi Keuangan Digital" juga akan diselenggarakan pada 23 April 2024. Ia menjelaskan agenda dialog ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam membantu UMKM meningkatkan kesadaran dan wawasan terhadap sistem keuangan digital sehingga mampu mendorong peningkatan akses inklusi keuangan. Menurut Arif, pertemuan ini akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa program dan kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia sejalan dengan Rencana Strategis SMEWG untuk tahun 2021-2024.
“Salah satu hal yang ingin kita tunjukkan adalah terkait pengembangan kemampuan inklusif menuju digitalisasi serta akses terhadap keuangan dan solusi keuangan alternatif,” kata Arif. Ia berharap para pemangku kebijakan yang hadir dapat mendukung pengembangan UMKM Indonesia, termasuk dalam pelatihan teknis dan pembangunan kapasitas, yang akan melibatkan anggota ekonomi dan dibiayai oleh APEC. Selain mengikuti pertemuan, para delegasi APEC dijadwalkan untuk ikut serta dalam kunjungan ke pusat oleh-oleh Krisna sebagai representasi usaha yang memberdayakan UMKM dalam menjalankan bisnisnya, serta menikmati tari kecak di Uluwatu.
Antara