August
VOinews.id, Jakarta:Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan hasil Pemilu 2024 setelah putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) jilid 2 Mahkamah Konstitusi. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional pada Pemilu 2024. "Kami semua mengucapkan alhamdulillah bersyukur atas proses rapat pleno terbuka.
Hasil pemilu pascaputusan PHPU jilid 2 di Mahkamah Konstitusi yang selesai pada tanggal 19 Agustus kemarin, dan kami sudah tuangkan dalam berita acara maupun surat keputusan," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin usai menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis. Dikatakan bahwa seluruh rangkaian PHPU telah selesai dan hasil Pemilu 2024 telah didapatkan. Adapun hasil Pemilu 2024 yang ditetapkan dalam rapat pleno tersebut adalah Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku, Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat, Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Paniai.
Sementara itu, anggota KPU RI August Mellaz juga bersyukur terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 usai hasil PHPU jilid 2 telah ditetapkan. "Tentu kami ingin mengucapkan terima kasih seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu, juga kepada lembaga penyelenggara pemilu yang lain, selain KPU, ada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," ujarnya. Mellaz turut mengucapkan terima kasih kepada pers yang sejak tahapan Pemilu 2024 dipublikasikan senantiasa memberitakan berbagai informasi relevan yang dibutuhkan publik.
Antara
August
Menteri PUPR: Kuota FLPP 2025 Sesuaikan Program Presiden Terpilih
Written by Akbar
VOinews.id, Jakarta:Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto. "Saya lupa angkanya, (kuota) pasti lebih (dari tahun sebelumnya), karena programnya Pak Prabowo (presiden terpilih) kan 3 juta rumah itu, jadi kita sesuaikan dengan itu, pasti lebih besar (kuota yang diusulkan)," kata Menteri PUPR usai Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.
Menteri PUPR mengungkapkan bahwa sebelumnya kuota FLPP pada 2024 sebanyak 166 ribu unit rumah. Namun kuota tersebut saat ini telah habis. "Sekarang ini kita sudah laporkan, bahwa ini sudah habis, kami minta tambahan kuota lagi untuk FLPP," ucap Basuki. Oleh karena itu, Basuki menuturkan bahwa pihaknya saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kementerian Keuangan. "Sekarang ini kita lagi minta tambahan di Kementerian Keuangan, kalau targetnya itu habis sebelum kan berarti bagus, iya kan? Karena BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), bukan DIPA-nya PUPR, itu BA BUN, langsung di bawah Kementerian Keuangan," ucapnya. Meski begitu, Basuki tidak menyebutkan berapa kuota yang diajukan Kementerian PUPR untuk program tersebut di 2025. Hanya saja, dia mengatakan kuota di tahun berikutnya akan lebih tinggi bila dibandingkan 2024. Dia juga optimistis bahwa Kementerian Keuangan ke depan akan tetap menyalurkan anggaran untuk program tersebut.
"Sama saja dengan di tahun depan pasti akan dialokasikan oleh Menteri Keuangan," imbuh Basuki. Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp13,72 triliun untuk 2024 untuk 166.000 unit rumah. Pemerintah, melalui Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana Rp0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan dana peserta tabungan perumahan rakyat untuk Pembiayaan Tapera sebesar Rp0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah. "Namun, sesuai dengan hasil Rapat Internal 27 Oktober 2023 Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dana FLPP di 2024 menjadi 220.000 unit," kata Menteri PUPR di Jakarta, Rabu (28/2). Pada 2023, Pemerintah telah menyalurkan Rp26,3 triliun dana FLPP untuk 229.000 unit rumah, Rp895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp1,09 triliun dana peserta Tapera untuk penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera. Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencanangkan akan membangun sebanyak 3 juta rumah, masing-masing 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta perkotaan, dan 1 juta daerah pesisir.
Antara
August
VOInews.id, Jakarta:Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan, Bali International Airshow 2024 merupakan kegiatan yang mampu menghadirkan solusi inovatif bagi masa depan yang lebih ramah lingkungan. “Forum ini akan menyatukan para pemangku kepentingan global untuk mengeksplorasi solusi inovatif untuk mendorong masa depan yang lebih ramah lingkungan untuk penerbangan dan meningkatkan kemampuan kita dalam merespons bencana alam,” kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan lewat keterangannya di Jakarta, Senin.
Selain itu, gelaran ini juga memperkuat dan secara aktif mendorong para pemangku kepentingan untuk meningkatkan dedikasi terhadap inisiatif Environmental, Social, and Governance (ESG), yang merupakan salah satu yang pertama dalam jenisnya. Adapun Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian Perhubungan, Angkatan Udara Indonesia (TNI AU) dan didukung oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, AirNav Indonesia, Otoritas Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, dan Angkasa Pura Airports menggelar Bali International Airshow 2024 sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin di sektor kedirgantaraan.
Rangkaian kegiatan ini akan dimulai dengan perhelatan forum Bali Regional Air & Space Power Forum dan Asia Pacific Air Transport Forum yang akan digelar pada 17 September 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center sebagai pembuka, dilanjutkan dengan pameran Bali International Airshow 2024. Bali Airshow 2024 telah meresmikan kemitraan dengan Yayasan Care Peduli (CARE Indonesia) dan menetapkan komitmen signifikan dalam menangani isu-isu lingkungan, kesehatan dan sosial di Nusa Tenggara Timur (NTT). Perhelatan ini menargetkan sebanyak 6.000 trade visitors dari 100 perusahaan serta lebih dari 100 delegasi dari 35 negara dan wilayah akan menghadiri pameran ini. Lebih jauh, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Wiko Migantoro mengungkapkan, pihaknya siap mendukung gelaran tersebut lewat pengembangan sustainable aviation fuel (SAF). “Pertamina menilai bahwa SAF adalah kunci untuk pertumbuhan industri penerbangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Ke depannya diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan mitra global dan memperkenalkan teknologi terbaru demi kemajuan penerbangan berkelanjutan di Indonesia,” ucap Wiko. Selain itu, badan konsultan pemerintah Tony Blair Institute for Global Change (TBI) juga hadir menjadi salah satu mitra pengetahuan dengan mengadakan serangkaian diskusi panel yang mencakup berbagai isu.
Antara
August
Kementerian Investasi Catat Terbitkan 10 Juta Izin Usaha Lewat OSS
Written by Akbar
VOinews.id, Jakarta:Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan telah menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem pendaftaran terintegrasi atau Online Singgle Submission (OSS) yang memberikan kemudahan para pelaku usaha dan investor. Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa di Jakarta, Minggu, mengatakan, sejak diluncurkannya OSS pada Agustus 2021, angka kumulatif NIB yang terdaftar mengalami lonjakan peningkatan setiap tahunnya. "Sistem OSS semakin banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas.
Lonjakan penerbitan NIB ini menandakan bahwa kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas sudah semakin tinggi. Alhamdulillah, ini merupakan suatu prestasi yang patut kita banggakan dan syukuri,” katanya. Tina mengatakan, melalui OSS, calon pebisnis tidak perlu lagi mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU). Sehingga melalui efisiensi perizinan itu menjadi komitmen pihaknya dalam memajukan iklim investasi yang berkelanjutan.
ia menyampaikan, apabila dirincikan, NIB yang terdaftar didominasi oleh skema bisnis Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tercatat sebanyak 9.909.900 izin usaha, selanjutnya usaha menengah 28.303 NIB, dan usaha besar sebanyak 61.816 NIB. Lebih lanjut, Tina menilai capaian 10 juta NIB yang terdaftar melalui sistem OSS di bulan Agustus ini turut menjadi kado spesial bagi Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79, sekaligus pengingat untuk terus meningkatkan pelayanan publik.
"Momen 10 juta NIB di ulang tahun OSS bulan ini menjadi kado spesial pada peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Bukan untuk berpuas diri, namun menjadi momen refleksi bagi kami untuk memberikan layanan yang lebih baik. Terima kasih kepada teman-teman pelaku usaha yang terus memberikan masukan kepada kami,” katanya. Sebelumnya Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan akan memberikan kemudahan berinvestasi di Indonesia dengan implementasi skema proses fasilitas dari awal hingga akhir (end to end) untuk menarik investor ke Indonesia. Kemudahan itu meliputi pendampingan penjajakan rencana investasi, layanan konsultasi, fasilitasi perizinan, serta menjembatani komunikasi dengan pihak terkait.
Antara