VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa pemerintah terus berkomitmen penuh mendorong pembangunan desa, salah satunya melalui pengucuran lebih dari 10 persen dana APBN untuk didistribusikan ke daerah. Demikian disampaikan Wapres dalam keterangan persnya usai menghadiri acara Hari Desa Asri Nusantara 2023 di Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, Senin sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.

“Saya kira memang pemerintah sudah punya komitmen kuat untuk membangun desa. Kalau menurut hitung-hitungannya itu lebih dari Rp400 triliun ya sejak tahun 2015. Jadi sebenarnya lebih dari 10 persen (dana APBN)," ujar Wapres di Riau.

Wapres menyebutkan berbagai kementerian juga menujukan program kerjanya kepada masyarakat desa, seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. “Kalau yang di Kementerian PDTT itu Rp70 triliun, tapi dari kementerian lain yang juga fokusnya di desa itu lebih dari Rp400 triliun. Kalau dihitung secara keseluruhan, besar sekali,” ujarnya.

Turut mendampingi Wapres saat memberikan keterangan persnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Riau Syamsuar, dan Bupati Pelalawan H. Zukri.

antara

VOInews, Jakarta: Indonesia mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) agar menjadi organisasi yang bersatu, adaptif dan bermanfaat bagi Umat dan dunia.

“OKI harus terus memperkuat kesatuan, solidaritas dan spirit kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Umat dan dunia saat ini,” kata Direktur Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Tri Tharyat dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-49 OKI di Nouakchott, Mauritania, pada 16-17 Maret 2023.

Melalui keterangan resmi Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Senin (20/3), Tri Tharyat yang hadir mewakili Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan Indonesia mendorong agar OKI menjadikan isu hak-hak perempuan sebagai salah satu agenda yang menjadi perhatian utama.

Menurutnya, Islam sangat mengormati dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Selain itu ia mengatakan kontribusi perempuan dalam dunia Islam juga sangat nyata.

“OKI harus berada di garda terdepan dalam mendorong pemajuan hak-hak perempuan dalam Islam,” ujar Dirjen Tri Tharyat. 

Indonesia juga menggaris bawahi pentingnya OKI memainkan peran yang lebih besar dalam mengatasi situasi di Afghanistan. Menurut Tri Tharyat, Indonesia mendorong agar OKI mendesak Pemerintah Taliban untuk membatalkan kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan. Ia mengatakan Indonesia juga siap untuk berpartisipasi dalam kunjungan ulama negara-negara anggota OKI ke Afghanistan. 

“Komitmen Indonesia dalam mendorong pemajuan hak-hak perempuan di Afghanistan sangat jelas. Pada bulan Desember 2022, Indonesia bersama Qatar menyelenggarakan Konferensi Internasional mengenai Pendidikan bagi Perempuan Afghanistan yang berhasil mengumpulkan komitmen bantuan internasional untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Afghanistan,” katanya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurut Tri Tharyat, di tengah kesewenang-wenangan penjajahan Israel, OKI harus bersatu dan lakukan langkah konkrit untuk dukung Palestina.

“Hal ini termasuk melalui dukungan terhadap permintaan pendapat hukum (Advisory Opinion) dari Mahkamah Internasional  (ICJ) serta dorongan terhadap proses perdamaian,” katanya.

Hal lain yang juga menjadi perhatian Indonesia adalah pentingnya OKI untuk memperkuat kerja sama konkrit dalam bidang pembangunan. Tri Tharyat mengatakan hal ini terutama agar OKI dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan umat. 

“Beberapa bidang kerja sama yang diusulkan Indonesia antara lain dalam pengembangan vaksin, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan industri halal. Indonesia juga mendorong kolaborasi OKI dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pusat Kerja Sama Selatan-Selatan yang berkedudukan di Jakarta,” katanya.

OKI dibentuk tahun 1967 untuk meningkatkan solidaritas Islam serta menjadi wadah kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. OKI beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia senantiasa memainkan peran aktif dalam mendorong kiprah dan kerja sama OKI.