May
VOInews, Jakarta: Indonesia selaku Ketua ASEAN menghadiri pertemuan European Union Indo-Pacific Ministerial Forum yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia, Sabtu (13/5). Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang hadir mewakili Indonesia menyampaikan kolaborasi di Indonesia-Pasifik merupakan salah satu isu yang dibahas di KTT ASEAN ke-42.
“Saya sengaja menekankan kata kolaborasi karena inilah yang memang diinginkan dan disampaikan selama KTT ASEAN. ASEAN tidak ingin melihat Indo-Pasifik menjadi teater rivalitas kekuatan besar,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (14/5).
Menteri Retno menjelaskan, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai dan sejahtera, termasuk upaya yang harus dilakukan melalui forum tersebut.
“Jadi forum ini harus membahas upaya kerja sama dan kolaborasi untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai dan sejahtera,” lanjutnya.
Menteri Retno juga menyampaikan komitemen ASEAN yang terbuka untuk bekerja sama dengan semua negara tanpa kecuali, atau inklusif. Namun, menurutnya, seluruh pihak harus memegang teguh prinsip penghormatan terhadap hukum internasional dan paradigma kolaborasi harus diadopsi oleh semua.
“Dua prinsip ini terus dipegang teguh oleh ASEAN selama setengah abad. Dua prinsip ini pula yang memang cocok untuk diterapkan di Indo-Pasifik,” katanya.
Hal lain yang juga menjadi perhatian Indonesia adalah pentingnya pendekatan dengan Indo-Pasifik yang bersifat inklusif. Ia menegaskan, inklusivitas ini harus bermakna terbuka untuk semua negara.
“Indo-Pasifik terlalu besar untuk hanya dikelola dinikmati oleh segelintir negara. Dan jangan sampai Indo-Pasifik menjadi proxy kekuatan tertentu. Perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik harus dapat dinikmati oleh semua,” tegasnya.
Dirinya pun mengingatkan kerja sama di Indo-Pasifik yang harus konkret dan bermanfaat bagi rakyat. Menurutnya, kerja sama semacam ini bukan hanya terkait dengan politik dan keamanan atau sekedar bersifat norm-setting.
“Di sinilah arti penting implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, kerja sama konkret inklusif yang memprioritaskan 4 area kerja sama,” katanya.
Di dalam pertemuan, Menlu Retno juga menekankan kerja sama harus bersifat forward looking untuk mengatasi berbagai tantangan masa depan. Menurutnya, kerja sama yang konkret dan inklusif akan meredakan ketegangan, memperkuat rasa saling percaya, dan menciptakan kesalingtergantungan antara negara di kawasan.
“Dan sebagai penutup dalam keynote speech, saya menyampaikan undangan Indonesia kepada semua negara yang hadir, terutama dari kalangan bisnisnya, untuk menghadiri ASEAN-Indo-Pacific Infrastructure Forum yang akan dilakukan di Jakarta pada bulan September nanti, dan akan dilakukan back-to-back dengan KTT ke-43 ASEAN,” tutupnya.
ASEAN-Indo-Pacific Infrastructure Forum adalah sebuah platform yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi kerja sama di kawasan Indo-Pasifik.
May
Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan, Bawaslu Upayakan Semangat Gotong-Royong
Written by agus santika
VOInews, Jakarta : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Totok Hariyono mengungkapkan, Bawaslu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengawasi terpenuhinya hak pilih, termasuk kelompok rentan. Menurutnya, dengan semangat gotong-royong, maka pemenuhan hak pemilih dapat terpenuhi secara maksimal.
"Bawaslu membawa 'tagline' gotong royong, sehingga melibatkan semua pengawasan pemilu. Pemilih menjadi konsens utama karena perlu memastikan hak pilihnya terpenuhi," katanya saat menjadi narasumber Lokakarya Nasional Pemenuhan Hak Konstitusional Kelompok Rentan pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang diadakan Komnas HAM di Jakarta, Jumat (12/5/2023).
Mengutip situs resmi bawaslu.co.id, Totok mengungkapkan, Bawaslu diamanatkan tugas untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu sesuai Pasal 93 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sementara desain partisipasi masyarakat, lanjutnya, diamanatkan pada Pasal 94 ayat (1) UU 7/2017. “Partisipasi masyarakat kemudian diturunkan secara rigid dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif,”urai dia.
Dia menegaskan, sejumlah rekomendasi Komnas HAM mengenai hak pilih, khususnya terhadap kerentanan kelompok rentan telah dilakukan tindak lanjut dan pula memberikan saran kepada KPU. "Untuk rekomendasi Komnas HAM itu, kami sudah mencoba melakukan berbagai antisipasi seperti di daerah perbatasan, pertambangan, perkebunan, penghuni lapas (lembaga permasyarakatan), daerah terpinggirkan, atau perkotaan yang perpindahan penduduknya cukup pesat," ungkap dia.
Lalu kaitannya dengan TPS khusus, Totok menambahkan, masukan telah disampaikan kepada KPU agar memperhatikan berbagai hal. "Kita juga sedang melakukan mitigasi untuk di bandara seperti untuk memfasilitasi hak pilih pilot yang baru melakukan pekerjaan. Kita akan coba buat jadwal kapan mendaratnya, sehingga harapannya nanti tersedia surat suara. Begitu juga di terminal-terminal," jelasnya.
Totok menyatakan, dalam mengawasi terpenuhinya hak pilih di TPS khusus seperti di lapas, Bawaslu menjalin kerja sama dengan Kemenkumham dan sejumlah pihak."Bawaslu akan mengikuti yang dilakukan KPU untuk melakukan pengawasan supaya gak pilih digunakan," tuturnya.
"Pengawasan pemilu dilakukan secara bersama-sama, salah satunya kita bekerja sama dengan pemantau pemilu serta dengan masyarakat seperti dalam forum desa," imbuh dia.
Perlu diketahui, Komnas HAM RI telah membentuk Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 telah menetapkan 17 kelompok rentan, yakni disabilitas, tahanan, narapidana, pekerja perkebunan dan pertambangan, pekerja migran, pekerja rumah tangga, masyarakat perbatasan, masyarakat adat, kelompok minoritas agama, kelompok lanjut usia, kelompok LGBTQ, Orang dengan AIDS (ODHA), pengungsi konflik sosial atau bencana alam, tunawisma, perempuan, pasien beseta tenaga kesehatan, dan pemilih pemula.
Atas hal ini Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada Bawaslu. Pertama, melakukan pengawasan atas setiap tahap pelaksanaan pemilu secara transparan dan partisipatif dengan membuka partisipasi berbagai kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Rekomendasi kedua, melakukan pengawasan lebih intensif di wilayah-wilayah rawan seperti kawasan pertambangan, perkebunan, pabrik, dan wilayah perbatasan dengan negara lain.(bawaslu.go.id/gus)
May
Tio Aliansyah: Sesama Penyelenggara Pemilu harus Saling Mengingatkan dan Menguatkan
Written by agus santika
VOInews, Surakarta : Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengingatkan sesama penyelenggara Pemilu harus saling mendukung dengan selalu mengingatkan dan menguatkan.
Hal tersebut diperlukan karena tugas penyelenggara Pemilu periode ini sangat berat, di mana Pemilu nasional beririsan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Demikian disampaikan Muhammad Tio Aliansyah dalam kegiatan Sosialisasi Perbawaslu dan Produk Hukum Non Perbawaslu dengan tema Sosialisasi Peraturan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Menghadapi Tahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, di Kota Surakarta, Rabu (10/5/2023).
“DKPP, KPU, maupun Bawaslu harus saling menguatkan dan mengingatkan serta menjalin hubungan yang baik sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilu,” ungkapnya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi menegakan kode etik, sambungnya, DKPP lebih menggunakan pendekatan preventif atau pencegahan untuk mengurangi gesekan antar penyelenggara Pemilu.
Oleh karenanya, menurut mantan Anggota KPU Provinsi Lampung ini, DKPP sangat terbuka dan menerima masukan, saran, serta kritik dari berbagai pihak termasuk dari sesama penyelenggara Pemilu.
“Kami sangat terbuka menirima teman-teman untuk berdiskusi, pintu kami akan selalu terbuka untuk teman-teman di daerah” pungkasnya.
Dalam kegiatan ini, Tio juga mengajak penyelenggara Pemilu tidak hanya selalu memperhatikan peraturan dan hukum yang berlaku tapi juga prinsip-prinsip kode etik sebagai penyelenggara Pemilu.
“Perhatikan prinsip jujur, mandiri, adil, akuntabel, berkepastian hukum, aksesbilitas, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan menjaga kepentingan umum” tegas Tio.( Humas DKPP/gus)
May
VOInews, Jakarta: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis yang dikutip Antara Kamis mengatakan ekspor produk serat rayon viskose atau viscose staple fibre (VSF) berpeluang meningkat setelah terbebas dari perpanjangan kedua pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) di India. Pembatalan BMAD produk VSF ini berdasarkan laporan Semi-Annual Report Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang diterbitkan Pemerintah India pada 19 April 2023.
Dengan demikian eksportir Indonesia tidak lagi dikenakan BMAD sebesar 0,103 hingga 0,512 dolar AS per kilogram. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kinerja ekspor VSF Indonesia ke India mencapai nilai tertinggi pada 2022 yaitu sebesar 110 juta dolar AS. Sementara itu untuk periode Januari-Februari 2023 nilai ekspor VSF Indonesia ke India tercatat sebesar 11,05 juta dolar AS atau naik 32,18 persen dari periode yang sama pada 2022 yang sebesar 8 juta dolar AS.(antara)