May
Presiden Joko Widodo Ajak Para Pemimpin ASEAN untuk Tindak Tegas Pelaku TPPO
Written by Andy Romdoni 
VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pemimpin negara-negara ASEAN untuk bersama-sama mengambil tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Menurutnya hal itu menjadi perhatian para Kepala Negara karena menyentuh kepentingan rakyat, termasuk tentang pelindungan pekerja migran.
“Hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para Leader, termasuk pelindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya,” katanya dalam keterangan pers usai KTT ASEAN di Labuan Bajo, Kamis (11/5).
Presiden Joko Widodo mengatakan KTT ASEAN ke-42 telah berhasil diselenggarakan dengan lancar dan hasil yang baik. Menurutnya, Indonesia ingin melihat ASEAN yang kuat, mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika dan tetap memegang peran sentral di kawasan.
“Oleh karena itu, kemarin saya ajak para leader berlayar bersama naik kapal phinisi, agar suasananya relaks dan kekeluargaan. Karena memang ASEAN ini satu keluarga,” katanya.
Presiden Joko Widodo mengatakan ikatan antar negara ASEAN sangat kuat. Menurutnya kesatuan ASEAN sangat penting untuk mencapai ASEAN Matters : Epicentrum of Growth, kawasan yang damai dan sejahtera.
Sementara itu, terkait penguatan kerja sama ekonomi, menurut Presiden, ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia.
“Sehingga hilirisasi industri menjadi kunci,” katanya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyebut Kepala Negara ASEAN telah sepakat untuk memperkuat implementasi transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran digital antar-negara.
“Ini sejalan dengan tujuan sentralitas ASEAN supaya ASEAN semakin kuat dan semakin mandiri,” tutupnya.
May
Indonesia Siap Bicara dengan Junta untuk Kepentingan Kemanusiaan di Myanmar
Written by Andy Romdoni
VOInews, Labuan Bajo: Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 menyatakan siap untuk melakukan komunikasi dengan junta militer dan semua pihak di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan.
“Indonesia siap berbicara dengan siapapun, termasuk dengan junta dan seluruh stakeholders di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5).
Menurut Presiden, pencederaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat ditoleransi. Ia mengatakan, 5 Poin Konsensus (5PC) memandatkan ASEAN untuk melakukan pendekatan dengan semua pihak di Myanmar.
“Inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan,” katanya.
Namun demikian dirinya menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak berarti pengakuan. Oleh karena itu dirinya menekankan pentingnya kesatuan ASEAN agar tidak mudah dipecah belah.
“Dan yang penting untuk saya tegaskan bahwa engagement bukan recognition. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan. Sehingga saya tadi sampaikan di pertemuan bahwa kesatuan ASEAN sangat penting. Tanpa kesatuan akan mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN. Saya yakin, tidak satupun negara ASEAN menginginkan hal tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menekankan agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari konflik Myanmar. Dirinya pun menegaskan pentingnya penghentian kekerasan agar rakyat terlindungi.
“Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi,” tutupnya.
May
Mistam Tantang Akademisi Berikan Pendidikan Politik Publik Via RRI
Written by agus santika
VOInews, Jakarta : Dalam menyongsong pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) sejak sejak awal tahun 2023 terus menggalakkan Gerakan Cerdas Memilih (GCM) melalui semua kanal dan platform yang dimiliki, baik di stasiun daerah seluruh Indonesia maupun sejumlah satuan kerja di pusat, Jakarta termasuk di Stasiun Siaran Luar Negeri (Voice of Indonesia).
Hal tersebut dikemukakan Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, dalam sambutannya saat membuka Gelar Wicara Youth Forum di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Kamis (11/05/2023).
“RRI dalam tahun ini sampai Februari (2024) itu gencar-gencarnya melaksanakan gerakan cerdas memilih. Semua lorong programa Pro-1, Pro-2, Pro-3, Pro-4, Voice of Indonesia, portal kita rri.co.id dan juga RRI-Net, (online streaming) Voice of Indonesia sekarang ini, mulai awal tahun sampai akhir tahun dan Januari dan Februari tahun 2024 itu betul-betul memaksimalkan segala potensinya untuk mengajak berbagai pihak untuk melakukan gerakan cerdas memilih”, jelas Mistam.
Menurut Mistam, pihaknya menantang semua akademisi baik mahasiswa maupun pengajar-pengajar di kampus untuk berkontribusi mengedukasi politik terhadap publik melalui siaran RRI dengan memanfaatkan berbagai kanal tersebut.
Secara terpisah Kepala LPP RRI Stasiun Luar Negeri Soleman Yusuf mengatakan, para pemilih muda ini tentu perlu mengetahui dan memahami nilai penting dari penyelenggaraan pemilu. Untuk itu lewat Youth Forum yang diselenggarakan bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Voice of Indonesia akan memainkan perannya sebagai media main stream untuk mengedukasi pemilih muda tentang pentingnya pemilu.
“Mereka harusnya mengetahui dan memahami bahwa pemilu tidak hanya sebagai sarana untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah, tetapi sarana integrasi bangsa dan menentukan pemimpin yang mampu menghadirkan masa depan lebih baik bagi Indonesia”, kata Soleman.
Soleman menjelaskan gelar wicara Youth Forum yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret Surakarta, pada hari Kamis (11/05/2024), mengangkat tema Gerakan Cerdas Memilih, “Mengapa Saya Harus Memilih?”. Tema ini akan dibahas para narasumber Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti, Komisioner BAWASLU Kota Surakarta Poppy Kusuma N.W., Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UNS Andrine Prima Afneta dan Duta Mahasiswa UNS Muhammad Rizki.
Selain itu dalam Youth Forum ke-6 ini, juga dihadiri Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Mohamad Kusnaeni, Kepala Stasiun LPP RRI Stasiun Luar Negeri Soleman Yusuf, Dekan FISIF UNS Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M. Si. dan 100-an mahasiswa.(gus)
May
VOInews, Labuan Bajo: Presiden Joko Widodo membuka sesi Retreat KTT ASEAN ke-42, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5), yang membahas tentang implementasi 5 Poin Konsesus (5PC) dan implementasi ASEAN Outlook on The Indo-Pacific (AOIP). Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi 5PC yang telah dilakukan melalui komunikasi dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian Joint Needs Assesment melalui AHA centre, dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan.
“Namun saya harus berterus terang bahwa implementasi 5PC belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah kedepan,” katanya.
Meskipun demikian, menurut Presiden, isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan Komunitas ASEAN.
“Karena pembangunan Komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN,” katanya.
Terkait dengan implementasi AOIP, Presiden Joko Widodo mengatakan, diperlukan kerja sama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo- Pasifik.
“Yang salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerja sama konkret bersama negara mitra,” katanya.
Selain sesi Retreat, rangkain pertemuan KTT ASEAN ke-42 di hari kedua akan dilanjutkan dengan 2 pertemuan lain yaitu pertemuan sub-regional Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dan pertemuan sub-regional Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina East Asia Growth Area (BIMP-EAGA). Sesi pertemuan BIMP-EAGA dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Anwar Ibrahim.