March
Indonesia Serukan Penguatan Kemitraan Global untuk Dukung LDCs
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Indonesia menyerukan penguatan kemitraan global untuk mendukung pembangunan ekonomi negara-negara yang kurang berkembang atau least-developed countries (LDCs) pada pertemuan Fifth UN Conference on the Least Developed Countries (LDC5) di Doha, Qatar, pada 5-9 Maret 2023.
Dalam pernyataan nasional Indonesia, Dubes RI untuk Qatar Ridwan Hassan selaku Ketua Delegasi RI mengatakan bahwa LDCs masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya kapasitas produksi, kemampuan fiskal yang kurang memadai, tekanan utang, dan kurangnya akses terhadap teknologi.
Kondisi negara LDCs ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 serta berbagai tantangan multi-dimensional lainnya, termasuk perubahan iklim serta kerentanan pangan dan energi. Saat ini terdapat 46 negara yang termasuk dalam kategori LDCs, dimana 33 di antaranya negara Afrika, 9 di Asia, 3 di Pasifik dan 1 di Karibia.
“Adopsi Doha Programme of Action 2022 merupakan bukti komitmen kolektif kita untuk mendukung LDCs. Namun kita perlu bekerja keras untuk memastikan implementasi efektifnya,” kata Ridwan.
Untuk mendorong pembangunan negara-negara LDCs, Indonesia mengusulkan sejumlah hal. Pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendanaan pembangunan di LDCs. Saat ini LDCs menghadapi keterbatasan pendanaan, baik dalam bentuk investasi asing langsung (FDI) maupun bantuan pembangunan.
Indonesia menilai, masyarakat internasional perlu mendukung LDCs melalui pemberian bantuan pembangunan, investasi, dukungan teknis, inovasi model pendanaan, dan pembebasan tekanan utang.
“Di bawah Presidensi Indonesia, G20 sepakat untuk meningkatkan pendanaan campuran (blended finance) kepada negara berkembang, termasuk LDCs,” kata Ridwan.
Kedua, Indonesia memandang pentingnya memajukan pembangunan sumber daya manusia di LDCs. Besarnya populasi usia muda di LDCs menjadi aset berharga yang harus dikembangkan, antara lain melalui pelatihan dan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Selama ini Indonesia aktif memberikan bantuan kapasitas kepada LDCs.
Ketiga, memperkuat kemitraan Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan Kerja Sama Triangular. Kerja sama tersebut harus berdasarkan permintaan dari LDCs dan mengusung prinsip solidaritas, inklusivitas, keseteraan, dan leave no one behind.
“Pandemi mengajarkan kita bahwa tidak ada satupun negara yang sanggup menghadapi tantangan global sendirian. Solidaritas, inklusivitas, kerja sama, dan kemitraan adalah kunci untuk mengatasi tantangan global. Mari gunakan kesempatan ini untuk memperkuat kemitraan global untuk dukung LDCs,” kata Ridwan.
UN Conference of the Least Developed Countries diselenggarakan setiap 10 tahun sekali sejak 1981 untuk memobilisasi dukungan internasional terhadap pembangunan ekonomi LDCs. Konferensi kelima (LDC 5) antara lain dihadiri oleh perwakilan 131 negara, dimana 25 negara diwakilkan pada tingkat Kepala Negara/Pemerintah, serta 21 Organisasi Internasional.
Delegasi RI pada konferensi LDC5 dipimpin oleh Dubes RI untuk Qatar serta terdiri dari unsur Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan KBRI Doha.
March
Luhut: Bali tidak butuh turis nakal karena hanya akan merusak
Written by Sumarno 
(voinews.id) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, Bali tidak membutuhkan wisatawan asing yang nakal melanggar aturan karena itu hanya akan mengganggu ketertiban di Pulau tersebut. Hal itu dikatakannya di sela-sela kegiatannya di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu, Denpasar, Bali, Kamis Luhut pandjaitan menegaskan, pemerintah pusat mendukung seluruh langkah dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan hukum, serta norma yang berlaku di Pulau Bali.
Sementara itu Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan, Pemerintah Provinsi Bali menginisiasi terbentuknya satuan tugas terpadu, yang nantinya bakal mengawasi dan menindak warga negara asing, termasuk wisatawan, yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus warga negara asing yang bermasalah menjadi sorotan publik terutama mereka yang melanggar aturan hukum di Indonesia. misalnya mengendarai motor tanpa kelengkapan surat dan helm, berkendara ugal-ugalan, membuat KTP palsu dan menyalahgunakan izin tinggal dan bekerja secara ilegal. (antara)
March
IDI sebut pandemi COVID-19 buka sejarah baru dunia kesehatan Indonesia
Written by Sumarno
(voinews.id) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyebut. kehadiran pandemi COVID-19 yang sudah tiga tahun melanda dunia telah membuka catatan sejarah baru dalam dunia kesehatan di Indonesia. Hal itu dikatakan Ketua Umum PB IDI Moh, Adib Khumaidi dalam Temu Media: Pembelajaran 3 Tahun Pandemi di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, pandemi COVID-19 membuka mata dunia kesehatan bahwa dalam melayani pasien tidak bisa hanya melihat kuantitas atau jumlah dari tenaga kesehatan maupun jenis layanan saja, melainkan juga kualitas yang dibangun dari upaya promotif dan preventif. Adib menambahkan pandemi COVID-19 juga mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat. Dalam hal ini beberapa kebiasaan baru yang timbul dan menjadi gaya hidup selama pandemi adalah lebih banyak mengkonsumsi makanan bergizi, rajin berjemur di pagi hari, rutin minum suplemen, istirahat yang cukup dan lebih peduli terhadap pemeriksaan kesehatannya. (antara)
March
(voinew.id) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak seluruh pelaku usaha khususnya UMKM untuk memanfaatkan program Akselerasi Keuangan Syariah Ekonomi Kreatif dan Pariwisata (AKSES) 2023 yang dihadirkan Kemenparekraf membantu UMKM memperoleh alternatif permodalan sehingga usahanya naik kelas. Hal tersebut disampaikan Sandiaga dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Adapun program AKSES, lanjut Menteri, merupakan kerja sama antara Kemenparekraf dan LBS Urun Dana berkolaborasi dengan Dinas Parekraf DKI Jakarta dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), untuk menghadirkan program akselerasi bisnis UMKM melalui mekanisme securites crowdfunding (SCF), yakni pendanaan yang berasal partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi investor.
Lebih lanjut, berdasarkan data ASeAN Investment Report per September 2022, pelaku usaha pada kategori ini di Indonesia mencapai 65,46 juta unit dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,3 persen. Namun di balik peran dan kontribusi yang cukup baik terhadap perekonomian Indonesia, sektor ini masih menghadapi kendala yang sangat mendasar, sehingga masih banyak yang belum mampu untuk menaikkan kapasitas usahanya. (ANTARA)