May
Wakil Ketua MPR ingatkan anggota PII gunakan haknya pada Pemilu 2024
Written by agus santika
VOInews, Jakarta :Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan anggota Pelajar Islam Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 karena partisipasi dalam memilih presiden, wakil presiden dan anggota legislatif menjadi salah satu upaya merawat demokrasi.
"Sekarang adik-adik, terutama yang SMA, kita akan memasuki tahun politik, yaitu pada 2024 kita akan melaksanakan pemilu pada 14 Februari 2024. Kita akan melaksanakan pencoblosan presiden dan legislatif. Berdasarkan data yang ada, 58 persen pemilih pada Pemilu 2024 nanti adalah generasi Gen Z," kata Ahmad Muzani dalam sambutannya saat menghadiri Muktamar Nasional Pelajar Islam Indonesia (PII) ke-32 di Balikpapan, Kalimantan Timur, seperti dikutip Antara, Jumat (05/05/2023).
Oleh karena itu, dia meminta para anggota PII, terutama para pelajar yang telah memiliki hak pilih, untuk menggunakan haknya itu saat Pemilu 2024.
"Adik-adik semua harus memperhatikan, gunakan hak pilihmu dengan baik," kata Muzani sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.
Muzani menjelaskan partisipasi dalam politik merupakan hal mendasar dalam merawat demokrasi di Indonesia sebab politik menjadi alat yang dapat memajukan dan membawa kebaikan bagi suatu bangsa.
"Mekanisme pemilu adalah mekanisme demokrasi dan mekanisme demokrasi itu adalah proses politik. Maka pilihlah pemimpin yang bisa membawa kebaikan untuk negara, yang bisa memberikan kemajuan untuk bangsa kita, dan bisa memberikan kemakmuran untuk rakyat Indonesia, termasuk memberikan perbaikan bagi dunia pendidikan kita," katanya.
Sementara terkait Muktamar PII ke-32, Ahmad Muzani mengingatkan peran penting PII sejak zaman kemerdekaan.
Dia mengatakan PII yang merupakan himpunan organisasi-organisasi pelajar Islam dari berbagai daerah yang terbentuk pada 4 Mei 1947. PII terbentuk karena adanya kesadaran untuk bersama-sama mempertahankan kemerdekaan dari ancaman agresi Belanda pada 1947.
"Bagi kader PII, keselamatan Indonesia adalah segala-galanya. Ketika agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II, ada banyak kader PII yang bergabung dalam Tentara Rakyat di bawah komando Panglima Besar Jenderal Soedirman,” kata Muzani.
Oleh karena itu, lanjut Muzani, semangat untuk terus berjuang perlu selalu dirawat oleh para anggota PII, termasuk dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.(gus)
May
VOInews, Jakarta :Komisioner KPU RI August Melaz mengatakan, hasil penelitian tentang penataan regulasi kampanye politik di media sosial (medsos) sangatlah penting. Hal itu disampaikannya merespon hasil riset Center for Publik Policy Research, terkait penataan kampanye politik di medsos.
"Jelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024 (harus berikan informasi) yang informatif dan edukatif. Terima kasih atas temuan catatan dan rekomendasi yang diberikan kepada KPU," kata August dari siaran YouTube KPU RI, dikutip rri.co.id Kamis (4/5/2023).
August mengungkapkan, dalam Undang-Undang Pemilu, KPU menerima mandat untuk menyusun regulasi terkait kampanye. Seluruh tahapan Pemilu harus dapat diselenggarakan dengan baik.
"KPU punya kewenangan untuk meregulasi tahapan-tahapan. Nah konteksnya ini kan konteks tahapan, PKPU kampanye menjadi salah satu prioritas," ucap August.
KPU RI, kata August, kampanye Pemilu 2024 diproyeksi akan banyak memanfaatkan kekuatan medsos. Pihaknya akan memonitoring kampanye yang dilakukan di dalam jejaring sosial dunia maya tersebut.
"Oleh karena itu, sebagai lembaga mau tidak mau harus menjangkau itu semua. Makanya kemudia, apa pengaturan itu makin di intensifkan," ujar August.(gus)
May
Perwakilan Indonesia Fasilitasi Kerja Sama B to B Indonesia - Australia
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: KBRI Canberra, bersama dengan KJRI Sydney memfasilitasi penguatan kerja sama B to B Indonesia-Australia. Duta Besar RI Siswo Pramono dan Konjen RI Sydney Vedi Kurnia Buana menghadiri networking event bertajuk “Unlocking Digital Insights” yang diselenggarakan oleh perusahan Indonesia, Privy, bekerja sama dengan mitranya Digital Identity Solutions.
Privy merupakan perusahaan penyedia layanan Identifikasi (ID) dan tanda tangan digital di Indonesia, yang sedang melakukan upaya ekspansi dan penetrasi ke Australia. Networking event tersebut dihadiri oleh lebih dari 100 undangan pelaku bisnis.
Duta Besar RI Canberra, Dr. Siswo Pramono yang membuka acara secara resmi dan menggarisbawahi pentingnya acara tersebut untuk membangun jembatan antara Indonesia dan Australia. Dalam sambutannya, Siswo mengatakan, reputasi Privy menjadi modal penting dalam memperluas pasar Privy secara global terutama di Australia.
“Ekspansi Privy merupakan tonggak penting dalam pertumbuhan hubungan ekonomi antara kedua negara kita. Ekspansi ini akan menciptakan peluang kerja baru bagi warga Indonesia dan Australia dan memperkuat hubungan antara kedua negara dan yang paling penting mendorong lebih banyak inovasi dan kolaborasi di sektor digital. Ekonomi digital akan terus memainkan peran yang semakin penting dalam hubungan antara Indonesia dan Australia”, kata Dubes Siswo dalam keterangan resmi KJRI Sydney yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/5).
Lebih lanjut Dubes Siswo mengatakan kerja sama dan pemanfaatan kekustan ekosistem digital akan menciptakan peluang baru kerja sama dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat kedua negara.
“Hari ini kita melihat kembali wajah baru Indonesia, anak muda Indonesia yang berpendidikan tinggi, kreatif, visioner dan pekerja keras. Ini adalah masa depan kita, dan di sinilah warga Australia perlu melihat masyarakat kita, untuk membangun fondasi kepercayaan yang kuat dan kemitraan yang berkelanjutan dengan Indonesia dan Australia” lanjut Dubes RI Canberra dalam pidato pembukanya.
Dengan lebih dari 39 juta pengguna individu terverifikasi dan 2.800 perusahaan menggunakan Privy di Indonesia, perusahaan ini menjadi mitra potensial bagi pelaku bisnis Australia yang ingin memperkuat tindakan perlindungan data pribadi mereka dari kebocoran data.
“Privy menyediakan identitas digital yang berpusat pada pengguna, memberikan kontrol yang lebih besar kepada subjek data dan mendorong minimalisasi berbagi data dan pencegahan pencurian identitas,” tulis KJRI.
CEO Privy, Marshall Pribadi, menyampaikan paparan mengenai verifikasi identitas digital, privasi data dan keamanan dunia maya, serta memberikan wawasan bagi bisnis Australia tentang cara merangkul pelanggan secara digital dengan cara yang mudah namun lebih aman. Marshall juga memamerkan pendekatan sukses mereka dalam verifikasi identitas digital di acara tersebut.
Ia menjelaskan, Privy didukung oleh Pemerintah Indonesia dan otoritas sertifikat yang dilisensikan oleh Kementerian Kominfo, serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia sebagai penyedia e-KYC.
Marshall menambahkan, Privy telah berhasil mengimplementasikan produk teknologi teruji yang kini menjadi pemimpin industri identitas digital di Indonesia. Menurutnya, Privy memiliki visi untuk membagikan model mereka ke negara maju di Australia dan memberikan solusi ID digital yang dapat memitigasi risiko pencurian data.
Privy, yang baru-baru ini memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27701:2019 tentang Manajemen Informasi Privasi, juga berhasil membangun reputasi sebagai mitra yang tepercaya dalam menyediakan solusi keamanan digital. Kehadiran Privy di acara "Unlocking Digital Insights" menjadi kesempatan penting bagi bisnis Australia untuk belajar dari pengalaman Privy dan memperluas jaringan mereka dengan perusahaan Indonesia.
May
VOInews, Jakarta : Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan ada beberapa modus operandi yang dijalankan oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk merekrut warga negara termasuk dari Indonesia untuk bekerja di luar negeri dan menjadi korban. Menurutnya, para pelaku kejahatan TPPO melakukan perekrutan melalui media sosial dan menjanjikan penghasilan yang cukup tinggi bagi para korban.
“Modus perekrutan dilakukan melalui social media kemudian mayoritas yang ditawarkan bekerja sebagai customer service dengan gaji antara 1000 sampai 1200 USD namun tidak meminta kualifikasi khusus. Kemudian berangkat ke luar negeri untuk bekerja tidak menggunakan Visa kerja yang proper dari kedutaan asing yang ada di Jakarta melainkan mereka masuk menggunakan bebas Visa kunjungan wisata sesama negara ASEAN,” kata Judha dalam keterangan yang disampaikan, di Jakarta, Jumat (5/5).
Ia mengatakan, kasus 20 orang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban TPPO di Myanmar menjadi pembelajaran bagi WNI lain agar tidak mudah tertipu dengan modus demikian. Selain itu, dirinya pun menyebut sejumlah negara yang kerap menjadi negara penempatan para calon pekerja yang menjadi korban TPPO, mulai dari Kamboja hingga Laos.
“Ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa hati-hati dengan modus-modus tawaran tersebut utamanya ketika ditawarkan bekerja di wilayah Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Filipina,” katanya.
Lebih lanjut, Judha Nugraha menjelaskan, pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada Myanmar terkait ke-20 WNI yang menjadi korban TPPO. Menurutnya nota diplomatik tersebut telah mendapatkan respon dari otoritas Myanmar dan disebutkan ke-20 WNI tersebut tidak masuk ke dalam data keimigrasian Myanmar.
“Namun tentu saja upaya kita tidak berhenti hanya dengan mengirimkan nota diplomatik. Kita lakukan berbagai macam upaya langkah antara lain melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang ada di Myawaddy. Memang kami tidak bisa sampaikan secara detail di sini akademi keselamatan warga negara kita, namun kami tegaskan berbagai macam upaya baik formal maupun informal kita lakukan,” tegasnya.