March
Indonesia Serukan G20 Jadi Garda Terdepan untuk Bantuan Kemanusiaan
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat dunia yang membutuhkan.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada sesi kedua pertemuan para Menteri Luar Negeri (FMM) G20 di New Delhi, India.
“Kemakmuran dan kemaslahatan manusia harus terus menjadi fokus G20,” kata Menlu RI dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis (2/3), yang diterima di Jakarta.
Pada Sesi 2 pertemuan yang mengusung tema Perang Melawan Terorisme, Pemetaan Keterampilan Global, Bantuan Kemanusiaan dan Penanganan Bencana, Menlu Retno menyoroti isu kemanusiaan dan penanganan bencana.
“Mengenai masalah kemanusiaan, perang dan konflik selalu membawa kesengsaraan bagi umat manusia, mulai dari Myanmar, Afghanistan, Palestina, hingga Ukraina,” kata Retno.
Dalam kaitan dengan kemanusiaan, Menlu Retno mengingatkan sebagian negara telah abai dan mengadopsi standar ganda terhadap masalah kemanusiaan di Palestina.
“Pada saat pembukaan Pertemuan Dewan HAM di Jenewa beberapa hari lalu, tidak ada satu pun pembicara menyinggung masalah Palestina,” kata Retno.
Sementara terkait isu penanganan bencana, Retno mengatakan, negara-negara G20 harus memperkuat aspek pencegahan dan kesiapsiagaan. Menurutnya, mencegah terjadinya bencana akan menyelamatkan nyawa dan ekonomi.
“Sebagai negara rentan bencana, Indonesia memahami betul pentingnya pencegahan dan kesiapsiagaan. Kami telah mengakumulasi pengetahuan dan pengalaman terkait ini dan siap berbagai dengan seluruh dunia,” ujar Menlu Retno Marsudi.
Selain itu Menteri Retno juga menggaris bawahi pentingnya investasi di bidang sains, teknologi, dan inovasi. Demikian pula dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemangku kepentingan secara luas.
“Presidensi G20 Indonesia tahun lalu telah mengambil inisiatif dengan meluncurkan Pandemic Fund. Praktek ini dapat diperluas ke area kerja sama yang lain,” katanya.
Lebih lanjut, Retno Marsudi menyoroti pentingnya mendorong ketahanan yang lebih kuat agar dapat menghadapi guncangan dari luar. Menurutnya, G20 harus mencari cara untuk membantu negara-negara memperluas proteksi sosial, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperkuat upaya mengatasi perubahan iklim.
Selain itu, ia mengatakan, G20 juga harus mendorong implementasi komitmen internasional di bidang pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim, termasuk Agenda 2030, Paris Agreement, dan Sendai Framework.
“Di kawasan, keketuaan Indonesia di ASEAN akan memperkuat mekanisme kawasan untuk menghadapi kondisi darurat di masa depan, terutama di bidang kesehatan, ketahanan pangan dan energi, dan stabilitas ekonomi,” kata Menlu.
Pertemuan FMM dilaksanakan dalam dua sesi dengan topik “Memperkuat Multilateralisme, Keamanan Pangan dan Energi, dan Kerja Sama Pembangunan” dan “Perang Melawan Terorisme, Pemetaan Keterampilan Global, Bantuan Kemanusiaan dan Penanganan Bencana.”
March
VOInews, Jakarta: Indonesia menerima estafet keketuaan MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia) dari Turki dalam pertemuan MIKTA di New Delhi, India (3/2).
“Dengan serah terima tersebut, maka Indonesia akan menjadi ketua MIKTA hingga satu tahun ke depan,” demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri dalam keterangan resmi, Kamis (2/3) di Jakarta.
Dalam sambutannya saat serah terima keketuaan, Menlu Retno Marsudi menyampaikan sejumlah prioritas keketuaan Indonesia di MIKTA.
“Pertama, penguatan multilateralisme,” kata Retno.
Ia mengatakan, saat ini multilateralisme sedang berada di bawah tekanan. Oleh karena itu, menurutnya, MIKTA harus menjadi yang terdepan dalam menjaga multilateralisme guna mendorong keamanan, stabilitas, dan kemakmuran bersama.
“Indonesia percaya bahwa multilateralisme merupakan cara terbaik untuk memastikan semua negara berdiri sama tinggi dan mencegah kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa,” kata Menlu.
Hal kedua yang menjadi prioritas Indonesia dalam Keketuaan MIKTA adalah pemulihan yang inklusif. Menurut Retno Marsudi, negara berkembang terus menghadapi prospek yang suram karena berbagai tantangan global.
Ia mengatakan, jika ini terus berlanjut, dunia tidak akan bisa benar-benar pulih. Oleh karena itu dirinya mendorong MIKTA untuk mengkoordinasikan aksi untuk mewujudkan pemulihan global yang kuat dan inklusif.
“Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tetap menjadi agenda inti MIKTA yang diperkuat dengan dialog inklusif bersama mitra-mitra eksternal,” ujar Menlu.
Hal lain yang menjadi prioritas Indonesia adalah transformasi digital. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan digitalisasi menjadi masa depan ekonomi MIKTA yang sejahtera.
Menurutnya, digitalisasi menciptakan peluang-peluang besar namun sekaligus disertai tantangan-tantangan, seperti mis-informasi dan disinformasi.
“Oleh karena itu, tahun ini MIKTA harus mengintensifkan upaya-upaya untuk membangun norma, berbagi best practices, dan menggalang respons kolektif,” kara Menlu.
Keketuaan Indonesia di MIKTA juga bersamaan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN. Menlu RI juga menyampaikan harapan Indonesia agar MIKTA dan ASEAN dapat menjadi jembatan dan kekuatan positif di kancah politik global.
Pertemuan MIKTA kali ini menghasilkan Joint Communiqué dan dilakukan di sela-sela rangkaian penyelenggaraan Pertemuan Menlu Negara-negara G20 di New Delhi, India.
March
Menlu RI akan Hadiri 8th Indonesia-Japan Ministerial Level Strategic Dialogue di Tokyo, Jepang
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi, direncanakan berkunjung ke Tokyo, Jepang dalam rangka melaksanakan 8th Indonesia-Japan Ministerial Level Strategic Dialogue pada Senin (6/3) mendatang.
Menurut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI pada Kamis (2/3), Strategic Dialogue tahun ini bertepatan dengan peringatan 65 tahun hubungan diplomatik RI-Jepang serta 50 tahun kemitraan ASEAN-Jepang.
Dalam pertemuannya dengan Menlu Jepang Hayashi Yoshimasa, kedua Menlu akan membahas penguatan kerja sama bilateral Indonesia-Jepang.
“Termasuk di bidang perdagangan dan investasi, infrastruktur, transisi energi, ketenagakerjaan, serta kelautan dan perikanan,” tulis Kemlu RI.
Selain itu disebutkan, kedua Menlu juga akan membahas isu-isu regional dan global, termasuk kemitraan ASEAN-Jepang dan implementasi konkret dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
“Selama berada di Jepang, Menlu RI juga dijadwalkan bertemu dan melakukan diskusi dengan beberapa tokoh setempat mengenai Keketuaan Indonesia di ASEAN dan peningkatan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik,” sambung Kemlu.
Pada tahun 2022, Jepang merupakan mitra dagang ke-3 terbesar dan sumber investasi ke-4 terbesar di Indonesia.
Tahun lalu, nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai USD 42 milyar. Jumlah ini meningkat sebesar 29% dari tahun sebelumnya. Sementara investasi Jepang di Indonesia tahun lalu mencapai USD 3,56 milyar.
Strategic Dialogue ke-7 diselenggarakan di Jakarta pada 10 Januari 2020 bersama dengan Menlu Jepang sebelumnya, Motegi Toshimitsu.
March
Menlu Sebut G20 Harus Jadi Katalis untuk Bangkitkan Semangat Kolaborasi
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri (FMM) G20 di New Delhi, India (2/3). Dalam pertemuan tersebut, Menlu menyerukan agar G20 dapat menjadi katalis untuk membangkitkan kembali semangat kolaborasi global.
Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (2/3), pada pertemuan Sesi 1 dengan topik Memperkuat Multilateralisme, Keamanan Pangan dan Energi, dan Kerja Sama Pembangunan, Retno Marsudi menyampaikan bencana gempa bumi di Turki menunjukkan semangat kolaborasi masih ada.
Menurutnya, semangat seperti itulah yang sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan global saat ini.
“Tahun lalu para pemimpin G20 menunjukkan spirit serupa di Bali. Di tengah situasi yang sulit, mereka dapat mengesampingkan perbedaan dan menyepakati hasil konkret yang bermanfaat bagi seluruh dunia,” kata Menlu Retno.
Ia mengatakan semangat kolaborasi perlu terus dihidupkan untuk mempercepat pemulihan global dan mengakhiri perang di Ukraina.
Menurutnya, saat ini pertumbuhan ekonomi global berada di titik terendah dalam dua dekade. 349 juta orang di 79 negara mengalami krisis pangan.
Retno mengatakan, jika krisis amonia tidak diatasi, krisis pangan akan semakin parah, terutama bagi negara berkembang.
“Jika perang di Ukraina terus berlanjut, situasi global akan makin memburuk. Oleh karena itu, perang harus dihentikan. Penyelesaian secara damai harus terus diupayakan,” kata Menlu.
Menlu menambahkan, perang di Ukraina semakin menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan pembangunan arsitektur keamanan kawasan yang inklusif guna menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran.
Menurutnya, hal inilah yang selama lima dekade terakhir terus diupayakan oleh ASEAN.
“Keketuaan Indonesia di ASEAN akan bekerja keras untuk memperluas upaya ini ke kawasan Indo-Pasifik. Indonesia akan fokus mendorong implementasi konkret ASEAN Outlook on the Indo-Pacific agar semua negara dapat berkembang bersama,” ujar Menlu.
Lebih lanjut, Menlu mengatakan multilateralisme dibangun di atas fondasi kolaborasi yang inklusif. Hanya dengan demikian, maka multilateralisme dapat membuahkan hasil dan mengatasi berbagai tantangan masa kini.
“Dengan pengaruh kolektif yang dimilikinya, G20 harus dapat menjadi katalis untuk membangkitkan kembali spirit kolaborasi. Kolaborasi inklusif akan membawa kita menuju dunia yang damai, stabil, dan sejahtera,” tandas Menlu.
Pertemuan FMM terdiri dari dua sesi, yaitu sesi 1 dengan topik “Memperkuat Multilateralisme, Keamanan Pangan dan Energi, dan Kerja Sama Pembangunan”; dan sesi 2 dengan topik “Perang Melawan Terorisme, Pemetaan Keterampilan Global, Bantuan Kemanusiaan dan Penanganan Bencana.”