May
VOInews.id- Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan pihaknya bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah berupaya untuk menghadirkan lebih banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di berbagai desa nelayan di Indonesia. "Kami melihat pentingnya kita membangun jaringan SPBU mini untuk nelayan. Kami menyadari 60 persen biaya produksi nelayan habis hanya untuk membeli bahan bakar. Selama ini nelayan membeli BBM di pasar eceran yang mahal antara Rp10 ribu sampai Rp12 ribu. Persoalan ini harus segera diselesaikan," kata MenKopUKM Teten dalam keterangan di Jakarta.
Menteri Teten yang hadir langsung pada Peresmian SPBUN Koperasi Tunas Usaha Sejahtera sekaligus Mukernas IV Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Lhoknga, Aceh, itu menegaskan bahwa program SPBU nelayan bertujuan untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan sekaligus membenahi bisnis model perikanan di Indonesia. "Ada 11 ribu desa nelayan, tapi baru ada 338 SPBU.
Maka Pemerintah akan bangun secara bertahap SPBU mini supaya pasokan BBM dekat dengan desa nelayan," ucapnya. Lebih lanjut, Menteri Teten menambahkan saat ini sudah ada 7 SPBUN yang hadir melalui program Solusi yakni di Lhoknga, Deli Serdang, Indramayu, Pekalongan, Semarang, Surabaya, dan Lombok Timur. Dia memastikan pemerintah akan memperbanyak SPBUN melalui program Solusi di Indonesia.
"Tahun ini ada 7 piloting dan bahkan Presiden meminta diperbanyak menjadi 250. Insya Allah kita akan kejar target itu," ujarnya. Lebih lanjut ia menuturkan, sektor kelautan Indonesia sebenarnya memiliki potensi keunggulan dengan keragaman sumber daya laut yang besar.
Namun, pengembangannya saat ini belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, dia berharap Koperasi Tunas Usaha Sejahtera tidak hanya mengelola solar bagi para nelayan, tapi juga mengembangkan potensi sumber daya yang ada agar bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan anggotanya. "Koperasi nelayan jangan hanya menyalurkan solar tapi juga bisa mengelola bisnis turunan hasil dari para nelayan," sebutnya.
antara
May
VOInews.id- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen untuk mewujudkan target rasio kewirausahaan 3,95 persen dengan menciptakan satu juta wirausaha baru hingga 2024, sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam keterangan tertulis di Jakarta, mengatakan, target tersebut dapat tercapai melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yakni pusat memiliki tanggung jawab untuk mencetak 600 ribu wirausaha baru, sedangkan 400 ribu sisanya menjadi tugas bagi daerah.
"Hingga akhir 2022, kami sudah mencetak 392.847 wirausaha baru lewat berbagai strategi yang dirancang oleh KemenKopUKM, mulai dari program inkubasi usaha, digitalisasi KUMKM, konsultasi bisnis dan pendampingan, kegiatan pengembangan kewirausahaan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), hingga pendataan lengkap di masing-masing daerah," kata Teten. Sepanjang 2022 KemenKopUKM melakukan 36 kegiatan pengembangan kewirausahaan, baik yang dilakukan untuk calon wirausaha, wirausaha pemula dan wirausaha mapan.
Dari kegiatan yang telah dilakukan tersebut, KemenKopUKM berhasil melakukan pendampingan kepada 36.821 wirausaha, dengan rincian sebanyak 17.790 merupakan calon wirausaha, 16.144 wirausaha pemula, dan 2.887 wirausaha mapan. “Untuk pengembangan kewirausahaan tahun ini, kami akan mengagendakan berbagai kegiatan untuk mengulang sukses di 2022, dengan beragam inovasi yang kami harapkan dapat lebih banyak menghasilkan wirausaha baru yang berkualitas,” ujar Teten.
Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah mengatakan, pada tahun ini pihaknya telah mengagendakan inkubasi usaha bagi 100 hingga 120 perusahaan rintisan (startup) yang dilakukan di delapan lembaga inkubator. Kedelapan lembaga inkubator tersebut antara lain Badan Riset dan Inovasi Daerah NTB, INBIS-Universitas Syiah Kuala, Badan Pengembangan Riset Inovasi Universitas Sumatera Utara (USU), Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Institut Teknologi Indonesia (PI2B-ITI), Lembaga Inkubator Bisnis Bali, LPPM UNNES, STIA-LAN Bandung, Lembaga Inkubator Universitas Trilogi.
antara
May
VOInews.id-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, dalam pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2024. "Kami mengapresiasi seluruh proses yang telah dilakukan oleh teman-teman Bawaslu dan KPU, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota yang pada saat bersamaan melakukan pendaftaran, penerimaan (dokumen persyaratan) bakal caleg di seluruh kota dan provinsi masing-masing," ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta.
Hal tersebut disampaikan oleh Bagja usai jajaran Bawaslu RI mengawasi tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI di Ruang Sidang Utama, Kantor KPU RI, Jakarta, mulai hari pertama pendaftaran Senin (1/5) hingga hari terakhir pendaftaran Minggu (14/5) pukul 23.59 WIB. Ke depannya di tahapan verifikasi administrasi persyaratan bakal caleg itu, Bagja berharap KPU dan Bawaslu dapat meningkatkan kinerja mereka.
Ia pun berharap Bawaslu diberikan kesempatan untuk mengawasi secara langsung atau serta merta tahapan tersebut. "Kami berharap proses-proses ke depan nanti akan ada proses verifikasi dilakukan oleh KPU dan Bawaslu akan serta merta juga mengawasi proses yang dilakukan oleh teman-teman KPU," kata dia. Hingga Minggu (14/5) pukul 22.41 WIB, sejak pendaftaran bakal calon anggota DPR RI dibuka pada Senin (1/5), seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 di tingkat nasional telah mendaftarkan bakal calon anggota DPR. Mereka adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hanura, PDI Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, Partai Ummat, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Berikutnya, Partai Kesatuan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Golkar, dan Partai Buruh.
antara
May
VOInews, Jakarta: Di sela-sela Pertemuan European Union Indo-Pacific Ministerial Forum di Stockholm, Swedia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga melakukan pertemuan dengan 22 Menlu atau setara Menlu. Pertemuan dilakukan dengan Swedia, Maladewa, Latvia, Sri Lanka, Luksemburg, Bulgaria, Austria, Rumania, Siprus, Finlandia, Fiji, India, Kroasia, Lithuania, Denmark, Persatuan Emirat Arab, Jepang, Prancis, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan juga dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa (HRVP Uni Eropa).
“Di dalam pertemuan-pertemuan tersebut, ada beberapa isu yang sifatnya generik. Misalnya di hampir semua pertemuan, mereka menanyakan hasil dari KTT ke-42 ASEAN, termasuk isu Myanmar,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (14/5).
Menurut Retno, para negara mendukung keketuaan Indonesia di ASEAN dan memiliki harapan besar dari keketuaan Indonesia. Ia mengatakan, hasil KTT ke-42 dinilai oleh pihak luar berhasil dengan baik.
“Dan mereka terus memberikan dukungan mengenai implementasi 5PC, terutama oleh militer Myanmar. Dan saya jelaskan kepada mereka bahwa posisi ASEAN kokoh mengenai urgensi implementasi 5PC,” katanya.
Saya juga menjelaskan di dalam pertemuan-pertemuan bilateral mengenai apa yang telah dilakukan Indonesia di dalam 4 bulan selama keketuaan Indonesia di ASEAN mengenai Myanmar, terutama mengenai engagements yang sudah dilakukan Indonesia, kemudian upaya untuk menurunkan kekerasan, dan bantuan kemanusiaan yang sudah mulai berjalan secara bertahap.
“Masih terkait dengan ASEAN, Indonesia sebagai Ketua ASEAN menerima surat dari Swedia mengenai keinginan Swedia untuk melakukan aksesi terhadap Treaty of Amity and Cooperation (TAC),” katanya.
Hal lain yang dibahas dalam rangkaian pertemuan bilateral tersebut adalah kerja sama bilateral dengan masing-masing negara. Menurut Retno, dirinya mengundang para negara untuk berinvestasi di Indonesia, terutama untuk sektor energi hijau, kendaraan listrik, dan juga pembangunan IKN.
“Saya juga minta dukungan terhadap hilirisasi industri yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia,” katanya.
Selain itu dirinya juga meminta dukungan para negara mengenai pentingnya dihapuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya diskriminatif termasuk dari Uni Eropa dan penyelesaian segera negosiasi Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-EU CEPA).
“Untuk mendorong kerja sama perdagangan, saya juga mengundang mereka untuk hadir pada Trade Expo Indonesia, Indonesia-Europe Business Forum, dan Indonesia-Central and Eastern Europe Business Forum (INA-CEE),” tambahnya.
Isu lain yang dibahas dalam Pertemuan bilateral adalah untuk mendapatkan dukungan terhadap beberapa pencalonan Indonesia. Menurut Retno, Indonesia mencalonkan diri untuk menjadi Anggota Dewan HAM PBB 2024-2026 dan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2029-2030.
Selain itu dibahas pula isu Afghanistan dengan Menteri Negara untuk Timur Tengah, Afrika Utara, dan PBB, Inggris, Lord Tariq Ahmed. Menurut Retno, Inggris menyampaikan penghargaan atas peran aktif Indonesia di isu Afghanistan, terutama dalam isu pendidikan untuk perempuan Afghanistan.