VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengatakan KTT ASEAN 2023 memberikan dampak yang sangat positif terhadap perekonomian. Dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin, (15/5) di Jakarta, Ia menjelaskan, dampak ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada KTT ASEAN 2023 diprediksi mencapai sekitar 15 sampai 30 Miliar US Dollar. Nilai ini diperoleh dari kegiatan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition atau MICE dan pembelian produk UMKM.  Selain itu, KTT ASEAN 2023 juga memberikan dampak positif pariwisata secara menyeluruh dan promosi investasi yang mencapai 1 Triliun Rupiah.

“Namun yang paling besar menurut saya adalah dampak dari pariwisata secara menyeluruh dan juga promosi investasi, karena di setiap negara-negara Asean itu gambarnya di medianya itu adalah Pak Jokowi beserta presiden di negaranya dengan latar belakang Pinisi, wah itu luar biasa promosi dan mungkin media baliknya itu di atas 75 juta US Dollar secara kasar saya hitung mungkin lebih ini yang bisa mencapai angka 1 Triliun Rupiah dari segi value untuk media, “ katanya.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga telah melakukan survey terhadap 350 delegasi dari total 600 delegasi KTT ASEAN 2023 yang dilakukan pada 9 hingga 12 Mei 2023. Hasilnya, 64 persen responden menilai penyelenggaran KTT ASEAN 2023 sangat baik, 87,6% responden menyatakan akan kembali mengunjungi Labuan Bajo dan 80% responden akan merekomendasikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata pilihan. Menurut responden, layanan yang dianggap memuaskan adalah layanan hotel, venue tempat meeting, akomodasi serta kemudahan informasi dalam kegiatan.

"Semua pemimpin negara ASEAN terpukau dan menyanjung keindahan alam di Labuan Bajo. Mereka tertarik untuk mengajak lebih banyak kunjungan wisatawan dari negaranya maupun mereka sendiri untuk kembali ke Labuan Bajo," ujar Sandiaga.

Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf, Agustini Rahayu, menambahkan hasil survei ini membuktikan bahwa Labuan Bajo telah menjadi salah satu destinasi pilihan bagi wisatawan asal negara-negara ASEAN yang ingin berkunjung ke Indonesia. "Secara branding, Labuan Bajo itu sudah menjadi top of mind (di pasar negara ASEAN)," kata Ayu, sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan serupa, Direktur Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Shana Fatina mengungkapkan antusiasme masyarakat Labuan Bajo untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN 2023 ini sangat tinggi, terutama saat pelaksanaan side event seperti Pesta Rakyat Labuan Bajo Street Carnival dan Festival Goa Batu Cermin yang juga didukung oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

"Di setiap event tersebut selalu dipenuhi oleh masyarakat, dan pelaku parekraf bisa menjual produknya dengan lebih banyak dan memasarkan ke anggota delegasi. Kemudian yang paling penting juga, dengan kehadiran Tourist Information Center yang kami siapkan di lapangan bersama asosiasi, banyak paket-paket wisata yang terjual hingga sebesar Rp136 juta untuk para delegasi yang sengaja extend pascameeting di ASEAN Summit," kata Shana.

VOInews, Jakarta : Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan beberapa isu krusial terkait pencucian uang saat Pemilu 2024 kepada Rapat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme di Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta, Senin (15/5/2023).

Mengutip bawaslu.go.id, dalam forum tersebut Herwyn menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017, setidaknya ada dua hal yang patut menjadi perhatian bersama terkait pencucian uang di Pemilu 2024. Pertama, merujuk pada pasal 339, terkait penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang salah satunya adalah mengenai larangan untuk menerima sumber dana kampanye yang berasal dari pihak yang tidak jelas atau juga hasil tindak pidana. Untuk hal ini menurut Herwyn, Bawaslu telah melakukan kerja sama dengan PPATK per tanggal 7 Februari 2023 yang menyasar padakerja sama dalam penindakan pelanggaran dan penerapannya pada Pemilu Serentak 2024.

“Tindak lanjut dari nota kesepahaman yang kami tawarkan adalah optimisasi pertukaran informasi dan sosialisasi sebagai pencegahan terhadap dugaan pelanggaran terkait dana kampanye yang sebagaimana kita ketahui bersama itu akan berjalan pada 28 November nanti hingga 3 hari sebelum masa pemungutan suara. Selain itu, penting untuk mencermati sumber dana kampanye saat Pemilu 2024, terlebih hal ini kerap dikesampingkan dan belum menjadi perhatian bersama” ujar Herwyn yang juga Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu ini.

Berikutnya, merujuk pasal 523 pada undang-undang yang sama, Herwyn menyatakan tindak pidana pencucian uang bisa terjadi ada politik uang. Menurutnya, hal ini menjadi isu krusial yang kerap terjadi di setiap pemilihan. Dalam konteks politik uang, Herwyn mengatakan bahwa Bawaslu akan memberi perhatian pada pencegahan politik uang di Pemilu 2024.

“Kami akan melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga terkait informasi untuk adanya aliran dana menjelang hari H pemungutan suara. Dan bukan tidak mungkin lembaga-lembaga terkait akan memberikan informasi tentang aliran dananya. Sambil kita juga menghimbau apabila dimungkinkan apakah satu minggu sebelum hari-H pemungutan suara bisa diupayakan untuk tidak ada pencairan dana dalam uang tunai kecuali untuk kepentingan rakyat banyak yang memang perlu diberikan bantuan,” kata Herwyn.

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyimpulkan agar seluruh pemangku kepentingan dalam Pemilu 2024 (Bawaslu dan KPU) dapat saling bekerja sama dengan PPATK dan Penegak Hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang bisa terjadi kedepan mengingat saat ini telah memasuki tahun politik.

“Agar seluruh pihak pemangku kepentingan kunci dalam penanganan kontestasi politik (Bawaslu dan KPU) dapat melakukan analisis kolaboratif dan menentukan strategi pengawasan bersama PPATK, Aparat Penegak Hukum maupun pihak terkait lainnya terhadap penanganan Pemilu dan Pemilukada yang bersih dan berintegritas sebagaimana telah dimaksudkan dalam Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU-TPPT Tahun 2023”, ungkap Mahfud sambil menutup forum tersebut.(bawaslu.go.id/gus)