April
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama sejumlah perwakilan Indonesia telah melakukan rapat koordinasi untuk upaya evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Sudan. Rapat tersebut diselenggarakan bersama KBRI Khartoum, Kairo, Riyadh, Addis Ababa, dan KJRI Jeddah.
“Persiapan evakuasi terus dimatangkan sambil menunggu saat tepat untuk dapat melakukan evakuasi dengan terus mempertimbangkan keselamatan WNI. Sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa keselamatan adalah prioritas utama,” katanya dalam keterangan yang disampaikan, Kamis (20/4/3023).
Menlu Retno mengatakan pertempuran yang terjadi antara Militer Sudan (Sudan Armed Forces/SAF) dan Rapid Support Force/RSF antara lain ditujukan dengan sasaran memperebutkan objek vital, antara lain terjadi di Istana Presiden, Markas Komando Militer dan Bandara Internasional Khartoum.
Selain itu menurutnya, titik pertempuran juga terjadi di Markas RFS, salah satunya berlokasi di dekat Universitas Internasional Afrika, di mana banyak WNI bertempat tinggal.
“Status keamanan saat ini adalah Siaga 1,” katanya.
Namun demikian menurutnya upaya evakuasi belum dapat dilakukan mengingat eskalasi pertempuran yang terjadi.
“Dan perlu saya sampaikan, saya baru berkomunikasi dengan Dubes kita di Khartoum, bahwa hingga saat ini belum ada evakuasi WNA dari Khartoum. Jadi belum ada evakuasi, atau belum ada yang berhasil mengevakuasi warga negaranya dari Khartoum, karena sekali lagi kondisi keamanan yang tidak memungkinkan,” katanya.
Saat ini jumlah WNI yang tercatat di KBRI Khartoum adalah 1.209 orang. Dari jumlah tersebut, menurut Menlu, sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa dan bertempat tinggal di Khartoum.
Retno mengatakan, sejak awal terjadinya konflik bersenjata, KBRI Khartoum terus melakukan kontak dengan para WNI.
“Satu hari setelah pertempuran terjadi, yaitu tanggal 16 April 2023, Kemlu RI dan KBRI Khartoum mengadakan pertemuan virtual dengan para WNI dan berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Sudan guna memberikan update situasi keamanan dan menjelaskan langkah-langkah kontingensi,” katanya.
Selain itu, Retno menambahkan, KBRI Khartoum bekerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Indonesia di Sudan juga telah mendistribusikan bahan pangan dan logistik kepada WNI yang memerlukannya. Namun menurutnya, distribusi logistik tersebut tidak mudah dilakukan.
“Seperti yang saya sampaikan tadi, pemberian bantuan logistik tidak mudah dilakukan di tengah pertempuran yang terus terjadi. Tentunya, keselamatan selalu menjadi prioritas utama,” katanya.
Meskipun demikian, menurut Retno, Tim Pelindungan WNI dari KBRI Khartoum sejauh ini telah berhasil mengevakuasi 43 WNI yang terjebak di lokasi pertempuran ke safe house di KBRI Khartoum.
“Jadi, saat ini 43 WNI berada di KBRI Khartoum,” katanya.
Ia pun mengimbau agar para WNI di Sudan dan keluarga di Indonesia untuk tetap tenang. Ia menegaskan, pemerintah Indonesia akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelindungan kepada WNI yang berada di Sudan.
“Saya sampaikan kepada teman-teman di KBRI Khartoum untuk menyampaikan pesan kepada para WNI bahwa kita semua sedang berusaha semaksimal mungkin dan kita semua bersama dengan mereka,” tandasnya.
April
Indonesia Desak Jeda Kemanusiaan di tengah Konflik Sudan
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Pemerintah Indonesia mendesak adanya jeda kemanusiaan di tengah konflik bersenjata yang terjadi di Sudan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan jeda kemanusiaan dibutuhkan untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat, baik lokal maupun asing, di Sudan yang membutuhkan bantuan.
“Melalui Watapri (Wakil Tetap RI) New York, Indonesia mendesak DK PBB segera melakukan pertemuan darurat, paling tidak untuk membahas desakan dilakukannya jeda kemanusiaan. Desakan ini juga telah disampaikan melalui Twitter Kemlu RI,” katanya dalam keterangan yang disampaikan pada Kamis (20/4/2023).
Berdasarkan data WHO, korban meninggal akibat konflik bersenjata antara Militer Sudan (Sudan Armed Forces/SAF) dan Rapid Support Force/RSF telah mencapai 300 orang, sementara korban luka-luka telah mencapai lebih dari 3.000 orang. Bahkan, menurut Menlu Retno, beberapa upaya gencatan senjata juga belum membuahkan hasil.
“Tanpa jeda kemanusiaan, distribusi bahan pangan dan juga operasional rumah sakit akan terhambat. Kondisi ini dapat menciptakan bencana kemanusiaan yang lebih buruk,” katanya.
Konflik bersenjata di Sudan telah memasuki hari ke-6, sejak Sabtu (15/4/2023). Menlu Retno mengatakan KBRI Khartoum telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan evakuasi WNI menuju ke safe house dan juga memberikan bantuan logistik untuk WNI.
“Upaya ini juga beberapa kali mengalami tantangan, sekali lagi, karena pertempuran antara para pihak yang bertikai masih terus berlangsung,” katanya.
Menurut Retno, akibat konflik yang terjadi, beberapa kali Wisma Indonesia dan KBRI Khartoum juga terimbas oleh terus berlangsungnya pertempuran. Namun demikian, ia mengatakan, seluruh WNI dan staf KBRI dalam keadaan selamat.
“Perkembangan ini menimbulkan keprihatinan yang sangat dalam dan kewaspadaan yang sangat tinggi,” katanya.
Ia mengatakan, KBRI Khartoum terus melakukan komunikasi dan permintaan pelindungan WNI kepada Kementerian Luar Negeri Sudan. Menlu Retno bahkan mengaku telah mencoba untuk berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Sudan Ali Al-Shadiq.
“Saya juga telah mengirim pesan ke Menlu Sudan untuk meminta pembicaraan per telepon. Namun sampai saat ini belum ditanggapi,” katanya.
April
Terus Galakkan Net Zero Emission 2060, PLN Tandatangani MoU dengan Perusahaan Hidrogen Prancis
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: PT. PLN (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Hydrogen de France SA (HDF Energy) untuk pengembangan teknologi hidrogen di Indonesia. Penandatanganan MoU dilaksanakan pada Selasa (18/4/2023) dan disaksikan oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis, Olivier Becht, bersama dengan Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monako, dan UNESCO, Mohamad Oemar.
“Kerjasama antara PLN dan HDF merupakan salah satu cara dalam menghadapi tantangan kenaikan kebutuhan energi di masa mendatang dengan memanfaatkan energi terbarukan dan investasi terhadap solusi inovatif,” jelas Dubes Oemar dalam keterangan resmi KBRI Paris yang diterima di Jakarta, Rabu (19/4/2023).
Duta Besar Mohamad Oemar mengatakan, MoU antara PLN dan HDF bertujuan untuk membangun kerjasama antar kedua perusahaan dalam pengembangan bisnis hidrogen, khususnya di sektor pembangkit.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis, Olivier Becht, dalam sambutannya menyampaikan, kerja sama Indonesia – Prancis terus meningkat dari tahun ke tahun. Ia mengatakan, Pemerintah Prancis berkomitmen untuk mendorong kerjasama dengan Indonesia sebagai mitra strategisnya, sesuai dengan kebijakan pemerintahan Prancis di Indo-Pasifik.
“Pemerintah Prancis mendukung Indonesia dalam melakukan transisi energi dan untuk itu kami sangat mendukung kerjasama antara HDF dan PLN ini,” katanya.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan HDF dan PLN memiliki komitmen bersama dalam memastikan hadirnya energi bersih yang handal dan terjangkau. Melalui kolaborasi ini, PLN berencana untuk mempercepat pengembangan teknologi hidrogen di Indonesia, serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Darmawan juga menambahkan, PLN menyadari pentingnya kegiatan penurunan emosi di sektor pembangkit. Oleh karenanya, PLN merasa bangga menjadi bagian dari masyarakat global dalam mencari solusi inovatif dalam penyediaan energi yang lebih bersih untuk generasi mendatang.
“Kerjasama ini menandai era baru pemanfaatan energi terbarukan yang dapat berperan sebagai baseload dan menghadirkan listrik 24 jam dari berbagai sumber energi, termasuk hidrogen. Kami juga berharap bahwa kolaborasi PLN dan HDF dapat memperkuat Kerjasama bilateral Indonesia dan Prancis,” kata Darmawan.
HDF adalah perusahaan Prancis yang merupakan pelopor pemanfaatan hydrogen di sektor pembangkit. HDF mengembangkan dan mengoperasikan infrastruktur hidrogen berskala megawatt untuk memasuk kebutuhan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan.
Dalam keterangan KBRI Paris disebutkan, kerjasama ini dapat mendorong percepatan pengembangan pembangkit berskala megawatt yang menghasilkan listrik yang stabil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, ke jaringan 24/7, melalui pembangkit Renewstable®. Pembangkit ini menggabungkan sumber energi terbarukan intermittent (surya atau bayu) dan penyimpan tenaga listrik jangka panjang menggunakan hidrogen.
Pembangkit Renewstable® merupakan pembangkit alternatif yang ramah lingkungan karena hanya memanfaatkan energi dari surya atau bayu serta air untuk menghasilkan listriik yang stabil, sehingga tidak menghasilkan emisi atau polusi suara. Keunikan Renewstable® terletak pada kemampuannya untuk berperan sebagai pembangkit baseload yang seluruhnya memanfaatkan energi terbarukan.
Direktur Asia HDF Energy, Mathiew Geze, menyatakan HDF Energy merasa sangat bangga dapat bermitra dan berkolaborasi dengan PT PLN (Persero) untuk mempercepat pengembangan proyek pembangkit hidrogen di Indonesia.
“Pembangkit Renewstable® kami dapat berkontribusi terhadap upaya dekarbonisasi Indonesia di sektor pembangkit sambil mendukung agenda Pemerintah terkait pembangunan di Indonesia Timur,” ujar Geze.
Dirinya pun menyampaikan komitmen untuk menyiapkan sejumlah proyek yang akan menempatkan Indonesia sebagai negara terdepan dalam pemanfaatan hidrogen hijau di Asia.
April
Sandiaga Uno: Proyeksi Perputaran Ekonomi Saat Mudik dan Libur Lebaran 2023 Capai Rp240,1 Triliun
Written by Thiodor
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memproyeksikan perputaran ekonomi saat momen mudik dan libur lebaran tahun ini akan meningkat dibanding tahun sebelumnya bahkan diperkirakan akan mencapai Rp240,1 triliun.
"Ini tentunya patut kita syukuri, tapi kita harus juga mengantisipasi agar pengelola destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif tetap menerapkan seluruh protokol CHSE, protokol keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan lingkungan," kata Menparekraf Sandiaga Uno dalam "The Extended Weekly Brief With Sandi Uno" yang berlangsung secara hybrid dari Jakarta, Senin (17/4/2023).
Menparekraf Sandiaga menjelaskan, proyeksi perputaran ekonomi tersebut tidak lepas dari prediksi pertumbuhan pergerakan masyarakat saat musim mudik tahun ini yang diperkirakan naik sebesar 44,8 persen dibanding tahun lalu atau total sebesar 123,8 juta orang. Tahun lalu, jumlah pergerakan masyarakat ketika momen mudik sebesar 85,5 juta orang.
Beberapa faktor penunjang yang diprediksi menjadi penyebab kenaikan pergerakan masyarakat di antaranya adalah jumlah hari libur yang lebih panjang juga relaksasi kebijakan pembatasan perjalanan.
"Hal ini sesuai dengan strategi kita. Maka, dengan asumsi menggunakan basis pengeluaran wisatawan nusantara saat mudik lebaran periode 2019-2021 sekitar 1,94 juta, maka diproyeksikan perputaran ekonomi naik dari angka estimasi awal Rp150 triliun ke Rp240,1 triliun," kata Menparekraf Sandiaga.
Lebih lanjut Sandiaga menjelaskan, Kemenparekraf/Baparekraf melalui Deputi Bidang Kebijakan Strategis melakukan survei lapangan ke beberapa lokus yang menjadi titik pergerakan mudik. Yaitu Pulau Jawa terutama Jateng dan Jabar (Cirebon), Sulawesi terutama Makassar, Lampung, dan Sumatra khususnya di daerah sekitar Kota Padang, sebagai jalur utama arus mudik untuk perwakilan wilayah barat tengah dan timur.
Lima daerah asal perjalanan terbanyak pada lebaran 2023 adalah Jawa Timur sebesar 17,1 persen, Jawa Tengah 15,1 persen, Jabodetabek 14,8 persen, Jawa Barat Non Bodebek 12,1 persen, dan Sumatra Utara 3,6 persen.
"Kemudian lima daerah tujuan perjalanan terbanyak adalah Jawa Tengah sebesar 26,45 persen, Jawa Timur sebesar 19,87 persen, dan beberapa daerah lainnya," ujar Sandiaga.
Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga melakukan survei secara online yang dilakukan mulai 31 Maret hingga 28 April 2023. Berdasarkan data sementara survei hingga 14 April 2023, sebanyak 77,6 persen responden menyatakan akan melakukan perjalanan mudik selama libur lebaran 2023 dan 92 persen responden menyatakan akan berwisata selama periode libur lebaran 2023.
Adapun untuk preferensi daya tarik wisata, responden yang memilih pantai/danau/laut sebesar 64,5 persen, pusat kuliner 54 persen, pegunungan/agrowisata 51,3 persen, taman rekreasi 36,5 persen, dan desa wisata 29,6 persen.
"Ini adalah peluang buat rekan-rekan semua dalam upaya memperkuat kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja," kata Sandiaga.
Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, Nia Niscaya, menambahkan, dari hasil survei juga diketahui bahwa masyarakat yang tidak mudik sebesar 92 persen menyatakan juga akan berwisata di momen libur lebaran dengan memilih destinasi di sekitar lokasi sekitar.
Lebih lanjut Nia mengajak, dalam merencanakan liburan masyarakat hendaknya dapat melakukan perencanaan dari jauh-jauh hari. Karena berdasarkan hasil survei tersebut juga, diketahui sebanyak 63,4 persen menyatakan merencanakan liburan mereka kurang dari satu bulan.
"Ketika (memesan perjalanan) last minute, pasti harga menjadi mahal. Ini juga menjadi satu hal yang harus kita edukasi kepada masyarakat bahwa berlibur itu direncanakan dari jauh-jauh hari. Marilah jadi traveler yang bijak merencanakan perjalanan yang jauh lebih awal sehingga harga-harga pasti lebih bagus," ujarnya.
Surat Imbauan dan Sosialisasi
Dalam upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan, Kemenparekraf/Baparekraf juga telah mengirimkan surat himbauan dan sosialisasi peningkatan keamanan dan keselamatan wisatawan bahari.
Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, Oneng Setya Harini, menjelaskan, Kemenparekraf telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga lainnya terkait persiapan libur lebaran tahun 2023 untuk turut serta mengatur dan memantau arus mudik serta destinasi-destinasi pariwisata yang berpotensi mengalami lonjakan pengunjung.
"Kemenparekraf juga telah mengeluarkan Surat Imbauan Pemantauan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 kepada seluruh Dinas Pariwisata Provinsi di Indonesia untuk memastikan kesiapan destinasi dan lokasi daya tarik wisata dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik serta persiapan koordinasi dengan pihak terkait seperti rumah sakit, kepolisian dan lainnya," kata Oneng.