16
February

 

(voinews.id) Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengatakan. Pemerintah Indonesia akan terus berupaya memperkuat kerja sama kawasan regional ASEAN untuk mengatasi tantangan yang mencakup regional dan global di tengah kondisi pemulihan dunia pascapandemi. Menteri Sri Mulyani dalam wawancara bersama Nikkei Asia seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta Rabu (15.2) menyebutkan penguatan dilakukan dengan keketuaan Indonesia pada forum ASEAN.

Pada jalur keuangan Indonesia mengusung tiga inisiatif yaitu terkait pemulihan-membangun kembali, ekonomi digital dan keberlanjutan. Dengan inisiatif ini Indonesia turut mendorong transisi dari sektor keuangan untuk mendukung keberlanjutan dari implementasi ekonomi hijau. Melalui keketuaan Indonesia ASEAN akan terus berupaya menjadi kawasan yang stabil, kuat, inklusif serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dunia yang berkelanjutan. Ant

16
February

 

(voinews.id) Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Mahfud MD mengatakan, Pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata -KKB soal permintaan memerdekakan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia -NKRI. Menteri Mahfud usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu menegaskan. Papua adalah bagian yang sah dari NKRI.

Oleh sebab itu Pemerintah  akan mempertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian dari NKRI. Ia menyampaikan hal itu sekaligus untuk menanggapi video yang beredar di masyarakat tentang salah satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata meminta Indonesia mengakui Papua merdeka. Anggota Kelompok Kriminal Bersenjata tersebut mengatakan, penyanderaan terhadap pilot Susi Air dilakukan karena Indonesia tidak pernah mengakui kemerdekaan Papua. Menteri menjelaskan. Pemerintah telah menempuh pendekatan persuasif terkait upaya pembebasan pilot Susi Air di Paro, Nduga, Papua Pegunungan. Ant

16
February


(voinews.id) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Adapun Rancangan Undang-Undang Penetapan Perppu Cipta Kerja telah disetujui oleh Badan Legislasi DPR untuk dibawa ke sidang Rapat Paripurna DPR RI, guna dilakukan pengambilan keputusan tingkat II dan disahkan menjadi Undang-Undang. Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu. 

Menko Airlangga bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wakil Menteri Agama, serta para perwakilan Fraksi DPR RI telah melakukan penandatanganan persetujuan Badan Legislasi DRP RI atas RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, Kementerian.Lembaga telah melakukan sosialisasi dan konsultasi publik sebanyak 610 kali dan sebanyak 29 kali oleh Satgas Sosialisasi Cipta Kerja. (ANTARA)

15
February

Jakarta (voinews.id) : Presiden Joko Widodo menerima Presiden World Water Council, Loic Fauchon, dan delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (15/2).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo antara lain menekankan enam topik yang harus dibahas dalam penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali tahun 2024 mendatang, salah satunya adalah kebutuhan air untuk manusia dan lingkungan.

“Kami dari World Water Council dan juga dari National Organizing Committee untuk World Water Forum Ke-10 di Bali tahun 2024, baru saja diterima oleh Bapak Presiden. Beliau memesankan kepada enam topik yang harus dibahas di dalam World Water Forum nanti, di antaranya adalah kebutuhan air untuk human dan environment,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden dalam pertemuan. 

Menurut Menteri PUPR, topik kebutuhan air untuk manusia dan lingkungan menjadi perhatian karena Presiden Joko Widodo memandang saat ini dunia sudah menghadapi krisis air global.

Oleh karena itu, Presiden berharap World Water Forum ke-10 di Bali nanti dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi nyata.

“Beliau melihat the global water crisis sekarang ini sudah kita hadapi. Untuk itu, beliau berharap World Water Forum Ke-10 nanti tidak hanya sebagai conference biasa, tapi juga menghasilkan concrete recommendations untuk dilakukan aksinya,” ungkap Menteri PUPR.

Lebih lanjut, Menteri PUPR menyampaikan bahwa pada Senin-Selasa 15-16 Februari ini, akan dimulai pertemuan awal yang akan dihadiri oleh seluruh Dewan Gubernur World Water Council yang terdiri atas 56 orang. Selain itu, pertemuan perdana ini juga akan dihadiri lebih dari 1.400 orang peserta.

“Mudah-mudahan kick-off meeting ini bisa berjalan dengan baik untuk bisa menggerakkan semua. Jadi tujuannya adalah memobilisasi, menggerakkan semua stakeholders di water sector untuk lebih aware terhadap problem-problem pengelolaan sumber daya air,” imbuh Menteri Basuki.

Sementara itu, Presiden World Water Council, Loic Fauchon, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Presiden Joko Widodo dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam bidang air.

Ia pun mengajak semua pihak untuk mempersiapkan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali dengan baik.

“Kita harus mempersiapkan World Water Forum berikutnya yang akan diadakan di Bali tahun depan dan bersama-sama dalam proses koordinasi kita mencoba memberikan solusi baru, respons baru yang memungkinkan kita meningkatkan akses air untuk miliaran orang,” ujarnya.