February
(voinews.id) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengembangkan sistem informasi dan layanan ketenagakerjaan agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat. sehingga berdampak positif terhadap pembangunan ketenagakerjaan. Dikutip dari Antara. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Senin (13.2.di Jakarta mengatakan Kemnaker telah memiliki sistem informasi dan layanan ketenagakerjaan berupa Sistem dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPKerja) yang mencakup berbagai layanan ketenagakerjaan seperti peningkatan kompetensi (Skill Hub) sertifikasi kompetensi (Serti Hub) penempatan (Karir Hub) hingga pengembangan dan pendampingan kewirausahaan (Biz Hub).
Sementara itu Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan aplikasi SIAPKerja adalah salah satu upaya Kemnaker dalam melakukan transformasi digital di bidang ketenagakerjaan.Pihaknya akan terus mengembangkan aplikasi ini mengingat saat ini angkatan kerja Indonesia berjumlah 144 juta dan terus bertambah tiap tahunnya.Antara
February
Wamenkeu Sebut Indonesia tak akan bisa tumbuh jika porsi impor lebih besar
Written by Sumarno
(voinews.id) Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan Indonesia tak akan bisa tumbuh jika porsi impor terus menerus lebih besar daripada penggunaan produk dalam negeri. Menurutnya impor yang berlebihan bisa menghambat pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Dikutip dari Antara, dalam sebuah seminar di Jakarta. Senin (13.2) ia mengatakan penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru ekonomi di Indonesia.
Ia menambahkan penggunaan produk dalam negeri juga menjadi perhatian saat melakukan hilirisasi yang juga merupakan sumber lainnya dalam pertumbuhan baru ekonomi di Tanah Air. Hilirisasi menurutnya merupakan kegiatan yang kini terus digencarkan pemerintah agar Indonesia bisa maju keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah hingga menciptakan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Selain penggunaan produk dalam negeri dan hilirisasi, ia menyebutkan terdapat pula empat sumber pertumbuhan ekonomi baru lainnya, yaitu pemanfaatan ekonomi digital pengembangan UMKM pengembangan ekonomi hijau dan transisi menuju energi terbarukan. Antara
February
(voinews.id)- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan dukungan atas usulan berbagai organisasi pemerintahan desa terkait perubahan alokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) dari sekurang-kurangnya 40 persen menjadi maksimal 40 persen. "Perubahan alokasi ini bisa memberikan keleluasaan bagi para kepala desa untuk mengkreasikan anggaran dana desa untuk berbagai program pembangunan yang bersifat fisik," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Ketua MPR mengatakan hal itu usai menerima jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) di Jakarta. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mengamanatkan dana desa diutamakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 persen.
Namun, usulan perubahan alokasi dari sekurang-kurangnya 40 persen menjadi maksimal 40 persen itu juga sudah disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kala menghadiri Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 di Istora Senayan, Jakarta, pada 29 Maret 2022.
Oleh karena itu, Ketua MPR turut mendukung usulan agar alokasi dana desa untuk BLT dibuat menjadi maksimal 40 persen. "Sehingga (dana desa) bisa tetap memberikan manfaat dalam penyediaan infrastruktur serta berbagai kebutuhan lainnya, dengan tetap menggerakkan berbagai sektor perekonomian rakyat," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu.
Mantan Ketua DPR RI itu mengingatkan bahwa sejak pertama kali disalurkan pada tahun 2015, jumlah dana desa yang tersalurkan sudah mencapai sekira Rp400,1 triliun hingga tahun 2022. Bamsoet mengapresiasi dari jumlah tersebut telah mewujudkan pembangunan 227 ribu kilometer jalan desa, 4.500 embung, 71 ribu unit irigasi, 1,3 juta meter jembatan, 10.300 pasar desa, 57.200 badan usaha milik desa (bumdes), 6.100 fasilitas tambatan perahu, dan 62.500 penahan tanah.
"Pemerintah desa juga tidak perlu khawatir dalam memanfaatkan dana desa. Karena Jaksa Agung dan Kapolri telah berkomitmen untuk mengawal pemanfaatan dana desa dan memberikan bimbingan bagi perangkat desa," tuturnya. (antara)
February
Menlu Retno : Indonesia negara pertama yang evakuasi warganya di Turki
Written by Andy Romdoni
Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar RI di Ankara, Turki, menjadi perwakilan asing pertama yang mengevakuasi warga negaranya usai bencana gempa melanda Turki, Senin (6/2) lalu.
“Indonesia adalah perwakilan asing pertama yang mengevakuasi warganya sendiri di Turki,” katanya dalam keterangan yang diterima, Senin (13/2) di Jakarta.
Retno Marsudi mengatakan, jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak gempa di Turki diperkirakan sekitar 500 orang.
Dari jumlah itu, menurutnya, 123 orang telah dievakuasi pada tahap pertama, termasuk 2 warga negara Malaysia dan 1 warga negara Myanmar).
“Sementara 8 orang yang terdiri dari 5 WNI dan 3 warga negara Filipina sedang dalam proses evakuasi tahap kedua,” katanya.
Hingga Senin (13/2), tercatat 2 orang WNI meninggal dunia, yaitu seorang ibu dan anak. Menurut Retno Marsudi, keduanya telah dimakamkan di Kahramanmaras.
Sementara untuk korban luka, Retno menambahkan, tercatat 10 orang WNI mengalami luka berat dan telah dirawat di rumah sakit.
Ia juga mengatakan, KBRI Ankara telah mendistribusikan 189 paket bantuan logistik untuk WNI.
“Sementara di Suriah tidak ada WNI yang terdampak oleh gempa,” katanya.
Meskipun demikian, ia menegaskan, tim KBRI Damaskus terus dan akan tetap melakukan pemantauan perkembangan di lapangan.