February
Indonesia Sampaikan Kekhawatiran terhadap Meningkatnya Rivalitas di Kawasan
Written by Andy Romdoni
Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri pertemuan Indonesia-Australia 2+2 di Canberra. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan kekhawatiran terhadap meningkatnya rivalitas di kawasan. Retno Marsudi mengatakan, rivalitas tersebut dikhawatirkan dapat berubah menjadi konflik terbuka jika tidak dikelola dengan baik.
“Indonesia terus mengajak Australia agar bersama-sama dapat menjadi positive force dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera,” katanya dalam keterangan yang disampaikan secara virtual, Kamis (9/2) dan diterima di Jakarta.
Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan Menteri Pertahanan Australia Richard Harles, Menteri Retno juga kembali menyampaikan cara pandang Indo-Pasifik yang mengedepankan kerja sama inklusif di bidang ekonomi dan pembangunan.
“Harapannya, dengan kerja sama inklusif, ketegangan ini dapat diturunkan. Dalam kaitan inilah Indonesia menekankan pentingnya sinergi implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP),” katanya.
Hal lain yang juga disampaikan terkait dinamika kawasan, menurut Menteri Retno, adalah mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional khususnya UNCLOS 1982, agar laut menjadi kekuatan yang mendukung perdamaian dan kemakmuran.
“Kondisi kondusif harus diciptakan oleh semua pihak di Laut Tiongkok Selatan,” katanya.
Dirinya pun menekankan pentingnya mengatasi tantangan maritim non- tradisional khususnya perdagangan manusia dan penangkapan ikan secara ilegal.
Didalam pertemuan Indonesia-Australia 2+2 itu, Indonesia juga menjelaskan mengenai prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN. Mengenai hal ini, Retno menyampaikan prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN yang mengambil tema “ASEAN Matters, Epicentrum of Growth” yang memiliki tiga pilar utama, ASEAN Matters, Epicentrum of Growth dan Implementasi AOIP.
“Saya juga jelaskan mengenai flagship events Keketuaan Indonesia di bawah payung ASEAN Indo-Pacific Forum yang merupakan implementasi dari AOIP dan mengundang partisipasi Australia,” katanya.
Lebih lanjut, menurut Retno, dirinya juga menjelaskan mengenai komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama dengan Pasifik, termasuk melalui kerja sama triangular dengan Australia, dan terus meningkatkan hubungan Indonesia dengan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan organisasi kerjasama negara-negara Milanesia (MSG).
“Indonesia berupaya untuk menghubungkan Pasifik dengan kawasan Indo-Pasifik secara lebih luas dan juga tentunya dengan dunia,” katanya.
Selain itu, Retno juga menambahkan, Indonesia percaya stabilitas dan kemakmuran di Pasifik akan berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran Indo-Pasifik.
February
Menparekraf Optimistis Target Pembangunan Parekraf Sesuai Arahan Presiden Dapat Segera Dituntaskan
Written by Thiodor
(voinews.id) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimistis target kinerja pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan arahan Presiden dalam RPJMN 2020-2024 dapat segera dituntaskan sebelum masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir. Menparekraf Sandiaga dalam Rapat Koordinasi Program Kerja Tahun 2023-2024 K/L dan Pelaksanaan IKU Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional, Janji Presiden, Major Project, SDGS, dan Direktif Presiden yang berlangsung di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (8/2/2023) mengatakan salah satu yang menjadi fokus pengembangan yang harus segera dituntaskan adalah lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Sebagai contoh Likupang yang masih terkendala di lahan hingga infrastruktur seperti ketersediaan air bersih. Kemenparekraf akan memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk bisa mempercepat pembangunan dan menyelesaikan kendala yang masih ditemui di lapangan.
"Semua yang berkaitan dengan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas kita targetkan untuk rampung di akhir tahun 2023 atau pertengahan tahun 2024," kata Menparekraf Sandiaga.
Target kinerja lainnya yang perlu dicapai adalah pergerakan wisatawan nusantara sebesar 1,4 miliar di tahun 2023. Ini adalah target yang terbilang cukup besar. Menparekrat memerlukan data berbasis mobile positioning yang dapat menghitung jumlah pergerakan wisatawan secara absolut.
Sementara untuk wisatawan mancanegara, Menparekraf akan mengeluarkan data riil tiap bulannya. Sehingga kunjungan wisman bisa dipantau tiap bulannya. Hingga mencapai target batas atas sebesar 7,4 juta pergerakkan. PDB sektor parekraf terhadap ekonomi Indonesia sendiri saat ini masih berada di bawah 4 persen. Sementara target PDB sektor parekraf tahun 2023 berada di angka 4,1 persen.
"Tapi saya yakin, jika kita terus lakukan perbaikan-perbaikan maka kita akan capai ini di tahun 2024 di atas target 4,2 persen," kata Menparekraf.
Menparekraf Sandiaga juga menyampaikan kesan-kesan para delegasi yang mengikuti ASEAN Tourism Forum 2023. Banyak dari mereka (delegasi) yang menyampaikan pemulihan sektor parekraf Indonesia sangat baik dibanding negara-negara tetangga.
"Karena itu, tahun 2023 kami optimistis direktif Presiden semua bisa kita lakukan," ujar Sandiaga.
Rapat Koordinasi Program Kerja Tahun 2023-2024 K/L dan Pelaksanaan IKU Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional, Janji Presiden, Major Project, SDGS, dan Direktif Presiden digelar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan, berpesan kepada seluruh k/l agar dapat berkoordinasi lebih erat dan bekerja secara cepat, efisien, dan efektif mengingat jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak terlalu lama.
"Karena pemerintaahan ini tinggal 19 bulan, jadi kita harus betul-betul menyiapkan jangan sampai nanti ada project yang tidak selesai," ujar Luhut.
February
Jakarta (voinews.id) : Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar RI di Ankara, berhasil mengevakuasi 123 orang korban gempa yang melanda Turki, Senin (6/2) lalu.
Menurut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI yang diterima pada Rabu (8/2) di Jakarta, sebanyak 4 tim yang diturunkan KBRI Ankara berhasil mengevakuasi korban dari 4 wilayah yang terkena dampak paling parah, yaitu Gaziantep, Kahramanmaras, Diyarbakir, dan Hatay.
“Dalam rombongan evakuasi tersebut juga terdapat 2 warga negara Malaysia dan 1 warga negara Myanmar,” tulis Kemlu.
Menurut keterangan tersebut, tercatat 1 orang warga negara Indonesia dan anaknya yang berusia 1 tahun meninggal dunia di wilayah Kahramanmaras.
“Tim evakuasi KBRI Ankara yang berada di lokasi telah mengurus pemulasaraan jenazah,” tulis Kemlu RI.
Terdapat 10 orang WNI korban luka-luka. 4 orang diantaranya telah ditangani di rumah sakit setempat dan 6 orang lainnya dievakuasi ke Ankara untuk mendapatkan penanganan medis lanjut.
Kondisi di lokasi gempa tergolong berat sehingga menyulitkan akses masuk, khususnya di Gaziantep City Center, Nurdagi, Hatay dan Kahramanmaras.
“Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan pengiriman tim SAR dan medis ke Turki,” kata Kemlu.
Pemerintah Indonesia melalui KBRI Ankara akan terus memantau perkembangan situasi, utamanya yang terkait dengan kondisi WNI dan persiapan pengiriman bantuan kemanusiaan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Hotline KBRI Ankara +90 532 135 22 98.
February
Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan
Written by Akbar
(voinews.id)Komisi Ilmu Sosial - Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan The Habibie Center menyelenggarakan seminar nasional bertajuk, “Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan” bertempat di Ruang Serbaguna Lantai 4, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Selatan No.11, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Seminar ini dibuka dengan sambutan dari Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro selaku Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Pidato kunci disampaikan oleh H.E. Sidharto R. Suryodipuro selaku Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pidato penutup disampaikan oleh Bapak Mohammad Hasan Ansori, Ph.D. selaku Direktur Eksekutif The Habibie Center. Narasumber dalam seminar ini adalah Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A.
(Anggota Komisi Ilmu Sosial - Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, dan Profesor Riset BRIN), H.E. Yuyun Wahyuningrum M.A. (Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)), Prof. Hikmahanto Juwana, Ph.D. (Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia), dan dimoderatori oleh Prof. Mayling Oey-Gardiner (Ketua Komisi Ilmu Sosial - Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia).
Sebagaimana diketahui, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menerima palu tanda estafet kepemimpinan di ASEAN dari Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, pada Upacara Penutupan KTT Ke-40 dan Ke-41, yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 13 November 2022. Dengan penyerahan ini, Indonesia secara resmi menggantikan posisi Kamboja sebagai ketua ASEAN untuk tahun 2023. Keketuaan Indonesia mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.”
Tema tersebut memuat aspirasi Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global untuk menyongsong potensi ekonomi Indonesia selepas pandemi. Selain itu, komponen “ASEAN Matters” menggarisbawahi keinginan Indonesia untuk menegaskan relevansi ASEAN di dalam dan luar kawasan. Relevansi ASEAN kerap dipertanyakan dalam menghadapi berbagai isu intra dan ekstra-regional.
Penyelesaian kasus Myanmar merupakan salah satu isu internal yang kerap menghadirkan perdebatan intens terhadap peran ASEAN dalam mencapai stabilitas kawasan. Indonesia berulang kali menegaskan pendiriannya dalam mengimplementasikan Five-Point Consensus dalam menghadapi krisis kemanusiaan dan politik di Myanmar. Secara bersamaan, Indonesia turut mendorong dialog mengenai isu Rohingya. Peran ASEAN pun turut diuji dalam menanggapi isu Laut Cina Selatan.
Indonesia secara konsisten mempromosikan dialog di bawah mekanisme ASEAN. Meskipun negosiasi Code of Conduct (CoC) masih bergulir, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi telah menyampaikan keinginan Indonesia untuk mengintensifkan dialog mengenai CoC.
Upaya tersebut merepresentasikan tradisi Indonesia dalam mengedepankan dialog dan mengupayakan posisi yang kohesif di antara negara-negara ASEAN. Dinamika dan interaksi dari kedua isu di atas akan mendefinisikan kemampuan ASEAN dalam mempertahankan relevansinya dalam merespons isu-isu politik keamanan di bawah keketuaan Indonesia. Melalui seminar ini, Komisi Ilmu Sosial - AIPI dan The Habibie Center bertujuan untuk mensosialisasikan peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dan untuk memberikan masukan kebijakan pemerintah, mengingat aspirasi komunitas ASEAN adalah people-oriented dan people at the centre.
Seminar ini juga kan mengkaji dan mengeksplorasi prioritas dan tantangan kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dalam bidang politik dan keamanan, serta mengkaji peran aktif Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dalam memberikan berbagai alternatif solusi untuk menjaga kestabilan politik dan keamanan regional.
Seminar ini merupakan seri pertama dari rangkaian seminar yang akan dilaksanakan selama tiga kali pada 2023. Rangkaian seminar ini akan menghadirkan praktisi dan akademisi yang berpartisipasi aktif untuk memberikan masukan dan mempertemukan berbagai perspektif mengenai Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023.
voinews.id