March
Sandiaga Uno: Keikutsertaan Indonesia di MATTA Fair 2023 Ciptakan Potensi Transaksi hingga Rp 5,3 miliar
Written by Thiodor
VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengungkapkan keikutsertaan Indonesia dalam Malaysia Association of Tour and Travel Agent (MATTA) Fair 2023 di Kuala Lumpur, Malaysia, berhasil menciptakan potensi transaksi hingga Rp53 miliar.
Dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno" di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (20/3), Menparekraf Sandiaga mengatakan, dalam kegiatan yang digelar pada 17-19 Maret 2023 ini, Kemenparekraf mengajak 20 sellers untuk mengisi "Paviliun Indonesia" dengan mengusung tema lima destinasi pariwisata super prioritas.
"Hari ini (MATTA Fair) ditutup dengan sales mission di mana angka (pencapaian) terakhir mencapai potensi kunjungan 1.351 pax dengan nilai transaksi Rp5,3 miliar dan ini masih terus bertambah," kata Sandiaga.
Sandiaga mengungkapkan angka ini diperkirakan terus bertambah. "Harapannya jumlah kunjungan wisatawan Malaysia ke Indonesia akan semakin meningkat mengingat Malaysia adalah salah satu pasar utama pariwisata Indonesia," katanya.
March
VOInews.id- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa pemerintah terus berkomitmen penuh mendorong pembangunan desa, salah satunya melalui pengucuran lebih dari 10 persen dana APBN untuk didistribusikan ke daerah. Demikian disampaikan Wapres dalam keterangan persnya usai menghadiri acara Hari Desa Asri Nusantara 2023 di Desa Makmur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, Senin sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.
“Saya kira memang pemerintah sudah punya komitmen kuat untuk membangun desa. Kalau menurut hitung-hitungannya itu lebih dari Rp400 triliun ya sejak tahun 2015. Jadi sebenarnya lebih dari 10 persen (dana APBN)," ujar Wapres di Riau.
Wapres menyebutkan berbagai kementerian juga menujukan program kerjanya kepada masyarakat desa, seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. “Kalau yang di Kementerian PDTT itu Rp70 triliun, tapi dari kementerian lain yang juga fokusnya di desa itu lebih dari Rp400 triliun. Kalau dihitung secara keseluruhan, besar sekali,” ujarnya.
Turut mendampingi Wapres saat memberikan keterangan persnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Riau Syamsuar, dan Bupati Pelalawan H. Zukri.
antara
March
VOInews.id- DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Selasa, beragendakan mengambil keputusan beberapa rancangan undang-undang (RUU), seperti Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan pukul 09.30 WIB tersebut akan melakukan Pembicaraan Tingkat Il atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang. Dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI pada Rabu (15/2) menyetujui untuk membawa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna agar selanjutnya dapat disahkan menjadi undang-undang.
Rapat Paripurna DPR RI hari ini mengagendakan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang dilanjutkan Pengambilan Keputusan menjadi RUU usul DPR RI.
Dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, Selasa (14/3), memutuskan RUU PPRT untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI terdekat untuk disahkan menjadi RUU usul DPR RI. Selain itu, Rapat Paripurna DPR RI mengagendakan persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Agenda selanjutnya adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Kemudian agenda Rapat Paripurna DPR mengagendakan laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan ("fit and proper test") calon Gubernur Bank Indonesia yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
antara
March
Indonesia Dorong Pemajuan Hak-Hak Perempuan dalam Konferensi Tingkat Menteri OKI
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Indonesia mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) agar menjadi organisasi yang bersatu, adaptif dan bermanfaat bagi Umat dan dunia.
“OKI harus terus memperkuat kesatuan, solidaritas dan spirit kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Umat dan dunia saat ini,” kata Direktur Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Tri Tharyat dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-49 OKI di Nouakchott, Mauritania, pada 16-17 Maret 2023.
Melalui keterangan resmi Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Senin (20/3), Tri Tharyat yang hadir mewakili Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan Indonesia mendorong agar OKI menjadikan isu hak-hak perempuan sebagai salah satu agenda yang menjadi perhatian utama.
Menurutnya, Islam sangat mengormati dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Selain itu ia mengatakan kontribusi perempuan dalam dunia Islam juga sangat nyata.
“OKI harus berada di garda terdepan dalam mendorong pemajuan hak-hak perempuan dalam Islam,” ujar Dirjen Tri Tharyat.
Indonesia juga menggaris bawahi pentingnya OKI memainkan peran yang lebih besar dalam mengatasi situasi di Afghanistan. Menurut Tri Tharyat, Indonesia mendorong agar OKI mendesak Pemerintah Taliban untuk membatalkan kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan. Ia mengatakan Indonesia juga siap untuk berpartisipasi dalam kunjungan ulama negara-negara anggota OKI ke Afghanistan.
“Komitmen Indonesia dalam mendorong pemajuan hak-hak perempuan di Afghanistan sangat jelas. Pada bulan Desember 2022, Indonesia bersama Qatar menyelenggarakan Konferensi Internasional mengenai Pendidikan bagi Perempuan Afghanistan yang berhasil mengumpulkan komitmen bantuan internasional untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Afghanistan,” katanya.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurut Tri Tharyat, di tengah kesewenang-wenangan penjajahan Israel, OKI harus bersatu dan lakukan langkah konkrit untuk dukung Palestina.
“Hal ini termasuk melalui dukungan terhadap permintaan pendapat hukum (Advisory Opinion) dari Mahkamah Internasional (ICJ) serta dorongan terhadap proses perdamaian,” katanya.
Hal lain yang juga menjadi perhatian Indonesia adalah pentingnya OKI untuk memperkuat kerja sama konkrit dalam bidang pembangunan. Tri Tharyat mengatakan hal ini terutama agar OKI dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan umat.
“Beberapa bidang kerja sama yang diusulkan Indonesia antara lain dalam pengembangan vaksin, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan industri halal. Indonesia juga mendorong kolaborasi OKI dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pusat Kerja Sama Selatan-Selatan yang berkedudukan di Jakarta,” katanya.
OKI dibentuk tahun 1967 untuk meningkatkan solidaritas Islam serta menjadi wadah kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. OKI beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia senantiasa memainkan peran aktif dalam mendorong kiprah dan kerja sama OKI.