VOINews,Jakarta: Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengemukakan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada usianya yang menginjak 75 tahun telah banyak berkontribusi untuk kesehatan di Indonesia. Budi Gunadi Kamis mengatakan, Indonesia bergabung dengan WHO pada 1950 saat kondisi harapan hidup masyarakat Indonesia rata-rata sekitar 40 tahun.
Saat ini rata-rata angka harapan hidup orang Indonesia naik menjadi 72 tahun. Menurut Budi gunadi menunjukkan kontribusi yang luar biasa dari WHO kepada masyarakat Indonesia. Menurut Budi Gunadi, WHO selalu mendampingi masyarakat dan Pemerintah Indonesia, memberikan ide-ide baru, memberi masukan untuk program-program kesehatan di Indonesia terutama bagi kesehatan masyarakat. (antara)
VOINews,Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem serta penurunan stunting.
Muhadjir Effendy dalam keterangannya dikutip Antara Kamis menilai pemerintah daerah di wilayah setempat telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan secara intensif guna menangani kedua isu prioritas tersebut. Berdasarkan laporan dari pemerintah daerah setempat, tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat mengalami penurunan dari 10,28 persen pada tahun 2021 menjadi 9,43 persen pada tahun 2022. (antara)
VOInews, Jakarta: Indonesia mengecam keras sikap Israel melalui Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang mengingkari eksistensi Bangsa Palestina dalam pidatonya di Paris beberapa waktu yang lalu.
“Indonesia mengecam keras sikap Menteri Keuangan Israel yang mengingkari eksistensi Bangsa Palestina dan tidak menghormati eksistensi serta kedaulatan wilayah Yordania,” tulis akun Twitter resmi Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (22/3).
Kementerian Luar Negeri RI juga menyatakan sikap untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina secara konsisten.
“Indonesia terus konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina dan menghormati kedaulatan wilayah Yordania,” tulis Kemlu.
Smotrich memicu kemarahan banyak pihak usai berpidato dalam sebuah konferensi di Paris, Prancis.
“Apakah ada sejarah atau budaya asli Palestina? Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang namanya orang Palestina,” katanya dalam cuplikan pidato Minggu (19/3/2023) di sebuah konferensi di Prancis yang dibagikan secara luas di media sosial, dikutip Reuters.
Smotrich, yang memimpin partai nasionalis-agama dalam koalisi kanan pro-Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyampaikan pidato pada hari yang sama saat para pejabat Israel dan Palestina bertemu di resor Mesir Sharm el-Sheikh untuk pembicaraan deeskalasi menjelang bulan suci Ramadan dan hari raya Paskah Yahudi.
“Siapa raja Palestina pertama? Bahasa apa yang digunakan orang Palestina? Apakah pernah ada mata uang Palestina?” katanya.
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengecam keras pernyataan Smotrich. Ia mengatakan bahwa itu merupakan hasutan untuk melakukan kekerasan.
Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengatakan bahwa dengan menyangkal keberadaan rakyat Palestina dan hak-hak nasional mereka yang sah di tanah air mereka, para pemimpin Israel telah mendorong lingkungan yang memicu ekstremisme dan terorisme Yahudi terhadap rakyat Palestina.
Bezalel Smotrich juga membuat marah negara tetangga Yordania karena berbicara di podium yang ditutupi dengan variasi bendera Israel yang menunjukkan negara Israel dengan batas yang mencakup Tepi Barat, Yerusalem Timur, Gaza, dan Yordania.
Yordania, yang berdamai dengan Israel pada 1994, juga menyuarakan kemarahan atas bendera di atas panggung di sampingnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Sinan al Majali mengatakan pihaknya mengatakan telah memanggil duta besar Israel untuk memprotes langsung.
“Ini adalah perilaku provokatif yang tidak bertanggung jawab oleh seorang menteri petahana dan melanggar norma-norma internasional dan perjanjian perdamaian Yordania-Israel. Perilaku ekstremis ini mendorong ke arah eskalasi,” kata Sinan al Majali.
Majali menyebut Yordania meminta pemerintah Israel untuk mengambil sikap jelas dan jujur.
VOInews, Jakarta: Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri Voice of Indonesia RRI Soleman Yusuf mengatakan Voice of Indonesia RRI menyiapkan sebuah program khusus Ranah Diplomasi bagi perwakilan RI di luar negeri untuk berbagi informasi mengenai kegiatan diplomasi luar negeri Indonesia yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri.
“Ada beberapa usulan yang bisa kita manfaatkan bersama dalam menyampaikan pesan-pesan informasi keindonesiaan yang mengangkat citra positif bangsa. Ada program yang bisa diisi oleh bapak ibu sekalian di Ranah Diplomasi,” katanya dalam Webinar Sinergi Voice of Indonesia RRI dengan Kementerian Luar Negeri RI, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/3).
Ia menjelaskan Ranah Diplomasi merupakan program dialog antara Voice of Indonesia RRI dengan para perwakilan Indonesia di luar negeri dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Menurutnya program ini dilaksanakan secara live namun memungkinkan untuk direkam mengingat situasi dan kondisi di masing-masing kantor perwakilan yang beragam.
“Dan disiarkan melalui kanal streaming voinews.id dan youtube. Tentu saja partisipasi dan konsistensi dalam mengisi acara ini sangat diperlukan,” jelasnya.
Selain Ranah Diplomasi, Soleman Yusuf mengatakan Voice of Indonesia RRI juga membuka peluang bagi perwakilan Indonesia di luar negeri untuk menjadi kontributor dalam diseminasi informasi bagi masyarakat. Ia mengatakan, Voice of Indonesia RRI akan memberikan pelatihan jurnalistik secara khusus kepada perwakilan Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Sementara itu Duta Besar Indonesia di Panama City Sukmo Harsono yang menjadi salah satu peserta webinar mengatakan sinergi Voice of Indonesia RRI dan Kementerian Luar Negeri RI menjadi peluang bagi perwakilan Indonesia di luar negeri untuk menyampaikan informasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perwakilan asing kepada masyarakat.
“Voice of Indonesia sebagai sarana penyebaran informasi yang ada di Indonesia kepada negara-negara kami bertugas, sebaliknya juga kami menginformasikan berita-berita dari negara kami dan kegiatan kami kepada masyarakat Indonesia sebagai bentuk pertanggung jawaban publik bahwa kami bekerja menggunakan uang rakyat. Maka rakyat Indonesia harus tahu melalui Voice of Indonesia bahwa kami bekerja, melakukan kegiatan. Kami bukan diplomat atau Duta Besar yang sekedar liburan dibiayai negara dan tidak pernah tahu apa yang terjadi di tempat Duta Besar tersebut,” katanya.
Sukmo Harsono mengaku belum banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang Panama begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu dirinya berharap agar pelatihan khusus jurnalistik dapat segera dilaksanakan oleh Voice of Indonesia RRI agar pihak perwakilan dapat mengetahui mengenai dasar-dasar jurnalistik dalam mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat dari masing-masing perwakilan Indonesia di luar negeri.