03
February

VOI News : Pemilihan Umum yang akan berlangsung di Indonesia pada 2024 harus berjalan demokratis.Dengan berbagai tantangan yang ada,  Indonesia harus mampu menjalankan proses demokrasi yang terjadwal.  Demikian dikatakan Ketua Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Julian Aldrin Pasha dalam acara “Demokrasi Indonesia Menuju Pemilu 2024 : Wacana dan Praksis“ di The  Habibie Center Jakarta Kamis (2/2).

“Sebetulnya ancaman kita ketika melihat kembali reformasi,tujuan kita sebetulnya untuk how to democrate (menjadi lebih demokratis). Apa yang menjadi semboyan kami disini bagaimana agar ini terus berjalan, the democracy must go on harus terus berjalan,” jelas Julian.

Julian Aldrin Pasha juga menjelaskan Indonesia menghadapi tantangan yang belum terpikirkan sebelumnya.Tantangan tersebut lahir dari sebuah pesta demokrasi yang sudah ditetapkan waktunya melalui proses pemilu.

“Tapi masalahnya kita menghadapi tantangan yang tidak pernah kita pikirkan terhadap demokrasi. Bahwa yang menjadi ancaman terbesar sekarang bukan datang dari mereka yang berbaju hijau,bukan dari militer. Tapi dari mereka yang justru terpilih produk satu election terjadwal yang betul - betul resmi legitimate melalui proses pemilu. Tapi kemudian mereka yang disebut  dipilih oleh rakyat tadi  kemudian sepakat didalamnya untuk membuat suatu perubahan demi perubahan yang dilakukan secara perlahan sedikit demi sedikit  dan to the end of the day  menjadi suatu yang disebut Autoritari,” kata Julian.

Julian mengharapan agar bangsa Indonesia semua mengawal untuk kepentingan  bersama di Pemilu 2024. Menurutnya  yang terpilih nanti  diharapkan menjadi pemimpin terbaik yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik yang  dihasilkan dari satu pemilu elektoral di 2024. (AF)

03
February

Jakarta (voinews.id) : Sistem demokrasi Indonesia diharapkan terus memberikan banyak manfaat bagi masyarakat untuk menuju kemajuan. Bahkan memberikan dampak positif bagi peradaban bangsa yang moderen. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Habibie Center Mohammad Hasan Anshori dalam acara “Demokrasi Menuju Pemilu 2024 : Wacana dan Praksis“ di The Habibie Center, Jakarta, Kamis (2/2).

“Tetapi dalam visi Habibie Center bahwa demokrasi itu tidak hanya dilihat sebagai political machinery, tetapi menjadi way of living. Demokrasi bukan hanya menjadi alat mencapai dan mendapatkan kekuasaan, tetapi dia harus menjadi cara membangun dan menjadi untuk membangun bangsa, untuk membangun bangsa Indonesia ini yang moderen,” kata Anshori.

Menurutnya, untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia, The Habibie Center juga melakukan kajian melalui Institut untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

“Di Habibie Center kita menjalin dan menerapkan demokrasi dengan berbagai macam aspek, kita punya Institut untuk Demokrasi dan Human Right. Jadi kita menghubungkan demokrasi dan HAM. Kita juga punya Institut for Economics and Ecology, kita melihat demokrasi lewat  ekonomi dan ekologi,” kata Hasan Anshori.

Selain itu, Hasan Anshori juga mengatakan bahwa faktanya demokrasi tidak selalu bersangkut paut dengan kesejahteraan manusia. Betapapun demokrasi sintesis mutakhir terkini dari peradaban manusia, tetapi demokrasi bukan sintesis akhir. Oleh karena itu menurut Anshori, demokrasi tidak boleh berhenti karena demokrasi bukan hanya menjadi state of mind, tetapi juga state of action. (AF)

03
February

 

(voinews.id) Nilai ekspor berbagai jenis komoditas dari Indonesia ke Tiongkok sepanjang tahun 2022 mengalami kenaikan sekitar 25,4 persen dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021. Menurut Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun di Beijing Kamis nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok pada 2022 telah mencapai angka 70,7 miliar dolar AS.

Sementara. nilai investasi Tiongkok di Indonesia pada 2022 tercatat 5,2 miliar dolar AS atau meningkat 126 persen dibandingkan 2021 yang tercatat sebesar 2,3 miliar dolar AS. Djauhari memperkirakan tren peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia-Tiongkok masih akan terjaga pada tahun 2023 hingga 2024 dan hal itu didasarkan pada proyeksi ekonomi digital Indonesia yang cenderung meningkat pada 2023 dan 2024. (antara) 

03
February

 

(voinews.id) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan tiga pendekatan dalam menangani situasi keamanan di Papua. Pertama pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Kedua pendekatan kepada para tokoh agama. tokoh masyarakat dan tokoh kepemudaan. Ketiga. pendekatan melalui operasi tegas yang digunakan di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi saat berhadapan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) maupun kelompok separatis teroris.

Hal itu disampaikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Gedung DPR RI. Jakarta Kamis usai rapat kerja bersama Komisi I DPR terkait situasi dan kondisi keamanan terkini di Provinsi Papua . Ia menegaskan TNI masih tetap melaksanakan operasi di sana dalam rangka tertib sipil dan membackup tugas-tugas kepolisian. karena memang lebih mengedepankan pada penegakan hukum. (antara)