March
Indonesia Konsisten Bela Palestina Meski Israel Berpartisipasi dalam Piala Dunia U-20
Written by Andy Romdoni 
VOInews, Jakarta: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menegaskan posisi Indonesia yang tidak berubah dan konsisten terkait isu Palestina, meskipun Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2023.
“Posisi pemerintah Indonesia terkait isu Palestina tidak pernah berubah dan sangat konsisten. Indonesia termasuk sedikit negara yang terus konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina,” katanya dalam keterangan yang disampaikan di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jumat (10/3), di Jakarta.
Teuku Faizasyah mengatakan, dalam semua kesempatan, termasuk kunjungan Perdana Menteri Palestina ke Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2022 yang lalu, Palestina selalu sampaikan penghargaan tinggi atas konsistensi dukungan Indonesia terhadap Palestina.
“Januari lalu misalnya Menlu RI secara khusus berbicara didepan Dewan Keamanan PBB dan sampaikan kembali dukungan Indonesia terhadap Palestina,” katanya.
Pada kesempatan pertemuan Dewan HAM PBB pada awal Maret, menurut Teuku Faizasyah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga kembali mengangkat isu Palestina meskipun tidak banyak negara yang mengangkat isu tersebut. Hal yang sama juga dilakukan Indonesia dalam Keketuaan G20 2022 dan Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di India.
“Oleh karenanya saya ingin menegaskan kembali bahwa posisi Indonesia konsisten dan akan tetap konsisten,” tegasnya.
Terkait ketuanrumahan Indonesia pada Piala Dunia U-20 tahun 2023, Teuku Faizasyah mengatakan partisipasi seluruh tim peserta Piala Dunia U-20 beserta seluruh aturan main telah diatur oleh FIFA.
“Dalam kaitan ini ketuanrumahan Indonesia di U-20 tidak akan goyahkan sedikitpun posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina,” katanya.
Sementara terkait pengaturan teknis pelaksanaan Piala Dunia U-20 dan keikutsertaan tim nasional Israel, menurut Teuku Faizasyah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mohamad Mahfud MD. telah memberikan respon dan telah melakukan pembahasan untuk mempersiapkan sesuai ketentuan.
“Beberapa hal teknis tadi diangkat sudah juga direspon oleh Menkopolhukam, saya mengutip beliau ‘sudah dibahas dan disiapkan semua jalur ditunggu saja nanti’,” tutupnya.
March
Indonesia Serukan Penguatan Kemitraan Global untuk Dukung LDCs
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Indonesia menyerukan penguatan kemitraan global untuk mendukung pembangunan ekonomi negara-negara yang kurang berkembang atau least-developed countries (LDCs) pada pertemuan Fifth UN Conference on the Least Developed Countries (LDC5) di Doha, Qatar, pada 5-9 Maret 2023.
Dalam pernyataan nasional Indonesia, Dubes RI untuk Qatar Ridwan Hassan selaku Ketua Delegasi RI mengatakan bahwa LDCs masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya kapasitas produksi, kemampuan fiskal yang kurang memadai, tekanan utang, dan kurangnya akses terhadap teknologi.
Kondisi negara LDCs ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 serta berbagai tantangan multi-dimensional lainnya, termasuk perubahan iklim serta kerentanan pangan dan energi. Saat ini terdapat 46 negara yang termasuk dalam kategori LDCs, dimana 33 di antaranya negara Afrika, 9 di Asia, 3 di Pasifik dan 1 di Karibia.
“Adopsi Doha Programme of Action 2022 merupakan bukti komitmen kolektif kita untuk mendukung LDCs. Namun kita perlu bekerja keras untuk memastikan implementasi efektifnya,” kata Ridwan.
Untuk mendorong pembangunan negara-negara LDCs, Indonesia mengusulkan sejumlah hal. Pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendanaan pembangunan di LDCs. Saat ini LDCs menghadapi keterbatasan pendanaan, baik dalam bentuk investasi asing langsung (FDI) maupun bantuan pembangunan.
Indonesia menilai, masyarakat internasional perlu mendukung LDCs melalui pemberian bantuan pembangunan, investasi, dukungan teknis, inovasi model pendanaan, dan pembebasan tekanan utang.
“Di bawah Presidensi Indonesia, G20 sepakat untuk meningkatkan pendanaan campuran (blended finance) kepada negara berkembang, termasuk LDCs,” kata Ridwan.
Kedua, Indonesia memandang pentingnya memajukan pembangunan sumber daya manusia di LDCs. Besarnya populasi usia muda di LDCs menjadi aset berharga yang harus dikembangkan, antara lain melalui pelatihan dan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Selama ini Indonesia aktif memberikan bantuan kapasitas kepada LDCs.
Ketiga, memperkuat kemitraan Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan Kerja Sama Triangular. Kerja sama tersebut harus berdasarkan permintaan dari LDCs dan mengusung prinsip solidaritas, inklusivitas, keseteraan, dan leave no one behind.
“Pandemi mengajarkan kita bahwa tidak ada satupun negara yang sanggup menghadapi tantangan global sendirian. Solidaritas, inklusivitas, kerja sama, dan kemitraan adalah kunci untuk mengatasi tantangan global. Mari gunakan kesempatan ini untuk memperkuat kemitraan global untuk dukung LDCs,” kata Ridwan.
UN Conference of the Least Developed Countries diselenggarakan setiap 10 tahun sekali sejak 1981 untuk memobilisasi dukungan internasional terhadap pembangunan ekonomi LDCs. Konferensi kelima (LDC 5) antara lain dihadiri oleh perwakilan 131 negara, dimana 25 negara diwakilkan pada tingkat Kepala Negara/Pemerintah, serta 21 Organisasi Internasional.
Delegasi RI pada konferensi LDC5 dipimpin oleh Dubes RI untuk Qatar serta terdiri dari unsur Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan KBRI Doha.
March
Luhut: Bali tidak butuh turis nakal karena hanya akan merusak
Written by Sumarno 
(voinews.id) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, Bali tidak membutuhkan wisatawan asing yang nakal melanggar aturan karena itu hanya akan mengganggu ketertiban di Pulau tersebut. Hal itu dikatakannya di sela-sela kegiatannya di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu, Denpasar, Bali, Kamis Luhut pandjaitan menegaskan, pemerintah pusat mendukung seluruh langkah dari Pemerintah Provinsi Bali untuk menertibkan wisatawan asing yang melanggar aturan hukum, serta norma yang berlaku di Pulau Bali.
Sementara itu Gubernur Bali I Wayan Koster menyampaikan, Pemerintah Provinsi Bali menginisiasi terbentuknya satuan tugas terpadu, yang nantinya bakal mengawasi dan menindak warga negara asing, termasuk wisatawan, yang mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus warga negara asing yang bermasalah menjadi sorotan publik terutama mereka yang melanggar aturan hukum di Indonesia. misalnya mengendarai motor tanpa kelengkapan surat dan helm, berkendara ugal-ugalan, membuat KTP palsu dan menyalahgunakan izin tinggal dan bekerja secara ilegal. (antara)
March
IDI sebut pandemi COVID-19 buka sejarah baru dunia kesehatan Indonesia
Written by Sumarno
(voinews.id) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyebut. kehadiran pandemi COVID-19 yang sudah tiga tahun melanda dunia telah membuka catatan sejarah baru dalam dunia kesehatan di Indonesia. Hal itu dikatakan Ketua Umum PB IDI Moh, Adib Khumaidi dalam Temu Media: Pembelajaran 3 Tahun Pandemi di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, pandemi COVID-19 membuka mata dunia kesehatan bahwa dalam melayani pasien tidak bisa hanya melihat kuantitas atau jumlah dari tenaga kesehatan maupun jenis layanan saja, melainkan juga kualitas yang dibangun dari upaya promotif dan preventif. Adib menambahkan pandemi COVID-19 juga mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat. Dalam hal ini beberapa kebiasaan baru yang timbul dan menjadi gaya hidup selama pandemi adalah lebih banyak mengkonsumsi makanan bergizi, rajin berjemur di pagi hari, rutin minum suplemen, istirahat yang cukup dan lebih peduli terhadap pemeriksaan kesehatannya. (antara)