31
January

 

(voinews.id)- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyarankan agar kenaikan biaya perjalanan haji 2023 yang kini masih dalam tahap pengkajian sebaiknya dilakukan secara bertahap.

"Saya sudah memberi saran kepada Pak Menteri Agama supaya biaya haji kenaikannya dilakukan secara gradual (bertahap)," kata Muhadjir di sela kunjungan kerjanya di Semarang, Selasa. Diakuinya, kenaikan biaya haji pada tahun ini memang harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan haji, mengingat biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) selama ini di bawah nilai yang seharusnya dibayarkan jamaah. Artinya, pemerintah memberikan subsidi secara tidak langsung, karena jamaah membayarkan Bipih di bawah yang seharusnya dibayarkan.

"Itu bukan soal relevan atau tidak. Kenaikan itu (Bipih) harus, karena biaya haji itu selama ini di bawah nilai yang seharusnya dibayar oleh jamaah," kata Muhadjir. Meski demikian, Muhadjir menyampaikan sebaiknya kenaikan Bipih diberlakukan secara bertahap agar tidak terlampau memberatkan jamaah.

"Kalau serta merta (kenaikan biaya haji) kan kasihan, terlalu berat," pungkasnya. Kementerian Agama mengusulkan rerata Bipih Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp69.193.733 per orang, lebih tinggi dari biaya perjalanan ibadah haji tahun 2022 yang ditetapkan Rp39.886.009 per orang.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada 19 Januari 2023, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan bahwa rerata biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan mencakup 70 persen dari rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan Rp98.893.909 per orang. Nilai BPIH yang diusulkan pada tahun 2023, menurut dia, meningkat Rp514.888 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena ada perubahan signifikan dalam komposisi BPIH.

 

antara

31
January

(voinews.id) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, berdasarkan arahan Presiden, target wisatawan mancanegara dan nusantara harus tercapai dengan penambahan jumlah penerbangan, kemudahan regulasi serta penyelenggaraan event pariwisata yang berkualitas. Terkait hal ini, Sandiaga dalam keterangannya, Senin (30/1) di Jakarta, menegaskan pemerintah akan mempermudah proses perizinan penyelenggaraan event pariwisata, termasuk dengan langkah digitalisasi. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pergerakan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara.

“Disini tadi diberikan arahan langsung, bapak Presiden ingin perizinan event, baik itu MICE, sport, musik dan kreatif event lainnya yang baru saja kita luncurkan kedepan harus dipermudah, harus terdigitalisasi dan ini akan meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara dan kunjungan dari wisatawan mancanegara”, ujar Sandiaga.



Terkait penambahan penerbangan, Sandiaga Uno menjelaskan, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan arahan untuk memfokuskan pada tiga pasar utama, yaitu India, Tiongkok dan Rusia. Untuk itu, menurutnya, pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan maskapai penerbangan dalam dan luar negeri agar target tersebut dapat tercapai. Tiga negara tersebut dipilih karena berdasarkan data demand dari masyarakatnya untuk berkunjung ke Indonesia terutama Bali sangat tinggi.

Khusus untuk pasar Tiongkok sebenarnya sudah ada penerbangan langsung dengan sistem charter. Diharapkan ke depan dapat ditingkatkan dengan penerbangan langsung berjadwal sehingga target jumlah wisman hingga 7,4 juta serta wisatawan nusantara sebesar 1,4 miliar pergerakan di tahun ini dapat tercapai.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf Ni Made Ayu Marthini menjelaskan, khusus pasar Tiongkok di setiap pekannya sudah ada penerbangan langsung dengan sistem charter. Saat ini tengah dilakukan kajian oleh pemerintah Tiongkok mengenai perjanjian penerbangan.

"Industri berharap akan ada regular (flight), dan sudah banyak yang masuk (permintaan). Sebelum pandemi ada 16 penerbangan langsung, dan Pemerintah Tiongkok sudah menyampaikan bahwa yang dulu pernah diberikan izin dan slot (penerbangan) tidak ada masalah. Kita berharap pada (musim semi) spring di April-Mei bisa mulai lagi," kata Made.

31
January

(voinews.id) Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapat kehormatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan “ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023” yang akan diselenggarakan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2 – 5 Februari 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno/ dalam The Weekly Brief With Sandi Uno, Senin (30/1) di Jakarta, mengatakan ATF merupakan agenda pariwisata tahunan terbesar di kawasan ASEAN. Menurutnya, pada ATF 2023, Indonesia akan mengusung kembali pariwisata yang berbasis konservasi dan edukasi.

“Kita harapkan disini kita akan mengkick off  kembali pariwisata yang berbasis konservasi dan edukasi dengan bisa secara terbatas memberikan 1000 hingga 1200 wisatawan dengan paket khusus yaitu paket edukasi dan konservasi dengan sendal upanat bisa menaiki bangunan candi, inilah yang akan kita usung”, ujar Sandiaga.

Lebih lanjut Sandiaga Uno mengatakan, Indonesia secara konsisten terus memperjuangkan agar negara-negara ASEAN dan negara lain ikut berkontribusi meningkatkan pasar pariwisata ASEAN. Menurutnya, dalam ATF 2023, Indonesia siap berkompetisi dan berkolaborasi dengan semua pihak.

ATF 2023 diharapkan menjadi pemicu dari percepatan pemulihan pariwisata ASEAN pascapandemi. Sebanyak 157 booth dan 308 delegasi peserta B2B dan 136 buyers dari 29 negara di program Travex bisa memberikan dampak ekonomi di atas 100 juta dolar AS untuk pariwisata Indonesia.

ATF 2023 menggelar sejumlah rangkaian agenda. Mulai dari pertemuan para delegasi negara baik level Menteri maupun NTO (National Tourism Organisation), dan juga Travel Exchange (TRAVEX) yang merupakan forum bisnis bagi para pelaku usaha pariwisata antara negara ASEAN.

Akan ada pula kegiatan tambahan seperti Minister’s Breakfast Meeting yang ditangani oleh US-ABC, Minister Business Luncheon yang diadakan oleh CNN, Lao Night sebagai acara pendelegasian kepemimpinan selanjutnya kepada Laos, tur pascapertemuan untuk delegasi VIP, ASEAN Awarding Ceremony, hingga Global Modest Fashion Week.

Peserta pertemuan delegasi dalam ATF tidak hanya dihadiri oleh negara-negara ASEAN. Tapi juga beberapa negara mitra seperti ASEAN Plus Three (Jepang, Korea, Tiongkok), India, Rusia, dan beberapa organisasi internasional lainnya seperti UNWTO, PATA, WTTC, ASEANTA, dan US-ABC.

Untuk tema yang diusung pada ATF kali ini adalah “ASEAN: A Journey to Wonderful Destinations”. Tema ini merepresentasikan harapan utama dari sektor pariwisata dalam mengembangkan destinasi wisata utama regional dan internasional. Serta memperkuat posisi ASEAN sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

30
January

 

Jakarta (voinews.id) : Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan Komisi I DPR RI akan kembali melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 13 Calon Duta Besar. Uji kelayakan dan kepatutan rencananya digelar Rabu (1/2).  
“Jadwal uji kepatutan dan kelayakan akan dibagi dalam 3 sesi di hari yang sama, sesi I untuk 5 Calon, Sesi II dan sesi III masing-masing untuk 4 calon,” ungkap Christina kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/1).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap, proses uji kelayakan dan kepatutan berjalan lancar, dan dengan hasil pertimbangan DPR RI, dapat dipilih Calon Dubes Terbaik untuk masing-masing negara perwakilan.  
“Tentu kami berharap pertimbangan yang diberikan oleh DPR RI bisa memberikan hasil maksimal terhadap para calon Duta Besar. Apalagi di tengah tantangan dan dinamika global, ke depannya peran Duta Besar menjadi sangat signifikan,” jelasnya.
Berikut nama calon Dubes RI yang akan menjalani uji kelayakan di Komisi I DPR RI:
1.    Acmad Rizal Purnama untuk Turki.
2.    I Gede Ngurah Swajaya untuk Konfederasi Swiss.
3.    Grata Endah Wedaningsih untuk Laos.
4.    Saud Purwanto Krisnawan untuk Afrika Selatan.
5.    Santo Darmo Susanto untuk Kamboja.
6.    Acmad Ubaedillah untuk Brunei Darussalam.
7.    Sulaiman untuk Argentina.
8.    Arief Basalamah untuk Ukraina.
9.    Ricky Suhendar untuk Peru.
10.    Meidyatama Suryadiningrat untuk Romania.
11.    Trias Kuncahyono untuk Vatikan.
12.    Teuku Faizasyah untuk Kerajaan  Norwegia.
13.    Dupito Simamora untuk Fiji.