January
Sandiaga Dorong Gekraf Jadi Garda Terdepan Kebangkitan Sektor Ekraf Tanah Air
Written by Thiodor
(voinews.id) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong agar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekraf) menjadi garda terdepan dalam membangkitkan sektor ekonomi kreatif di Tanah Air.
"Gekraf kita harapkan akan terus menjadikan ekonomi kreatif sebagai lokomotif," kata Menparekraf Sandiaga dalam diskusi "Outlook Ekonomi 2023" yang digelar oleh Gekraf di Warung Saco Betawi Peranakan, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2023).
Menparekraf Sandiaga mengatakan sepanjang 2022 ada sejumlah pencapaian dari target-target yang ditetapkan dalam upaya membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di antaranya jumlah kedatangan wisatawan mancanegara sepanjang 2022 mencapai angka 5,2 juta kunjungan dari target 3,6 juta, 700 juta pergerakan wisatawan nusantara dari target 600 juta pergerakan, devisa wisata nusantara mencapai angka 5,2 miliar dolar AS yang melebihi target 1,7 miliar dolar AS, dan nilai tambah sektor parekraf Indonesia menembus angka Rp1.276 triliun.
Selain itu nilai ekspor parekraf Tanah Air mencapai angka 24,5 miliar dolar AS. Sementara terkait penciptaan lapangan kerja, Sandiaga menyebutkan ada sekitar 3,7 juta lapangan kerja baru di sektor parekraf.
"Ini semua capaian yang sangat membahagiakan dan patut kita syukuri. Karena pandemi (COVID-19) ini menghantam sektor parekraf dengan sangat dahsyat," katanya.
Sandiaga kemudian menjelaskan target capaian sektor parekraf 2023 di mana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ditargetkan mencapai angka 7,4 juta kunjungan dan pergerakan wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 1,4 miliar pergerakan.
Sehingga ia pun mengajak Gekraf untuk ikut serta berkolaborasi, berinovasi, dan beradaptasi dengan Kemenparekraf dan berbagai pihak terkait lainnya untuk mencapai target ini.
"Jadi kita harapkan dengan Gekraf ini kita bisa berkolaborasi (mencapai target), terutama di sektor ekonomi kreatif di sektor unggulan kita, seperti kuliner, kriya, dan fesyen," ujar Sandiaga.
Selain itu, Sandiaga mengungkapkan pada 2023 akan ada perubahan fundamental di sisi akses pembiayaan. Di mana dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif maka pelaku ekraf bisa mengajukan karyanya yang telah terdaftar hak kekayaan intelektualnya sebagai jaminan pinjaman ke instansi keuangan.
"Jadi PP 24 ini memungkinkan kita untuk menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai objek pembiayaan. Jadi saya optimistis Gekraf bisa menjadi motor untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada," kata Sandiaga.
January
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyambut positif usulan perubahan masa jabatan kepala desa
Written by Akbar
(voinews.id)- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyambut positif usulan perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun. "Dalam konsep negara hukum yang demokratis, maka aspirasi atau usulan perubahan merupakan wujud dari keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang demokratis," kata Kepala BPHN Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta, Rabu. Menurut Widodo, negara harus hadir untuk menjawab tuntutan atau kebutuhan hukum tersebut dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia mengatakan dari perspektif negara hukum yang demokratik, aspirasi mengenai perubahan masa jabatan kepala desa harus dilihat sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang demokratik. Dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, katanya, aspirasi demikian menjadi indikator politik hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur masa jabatan kepala desa tidak berada di ruang publik yang statik melainkan ruang publik yang dinamik.
Baik pemerintah maupun DPR seharusnya merespons positif aspirasi tersebut karena konfigurasi hukum dan politiknya responsif dan memenuhi asas partisipasi publik, papar dia Ia menjelaskan usul perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 saat ini sudah masuk dalam program legislasi nasional jangka menengah 2020-2024 sebagai prakarsa DPD RI.
"Untuk dapat dimasukkan dalam prolegnas prioritas 2023 perubahan, maka perlu ada pembicaraan bersama antara DPD RI dan DPR RI apakah prakarsa RUU Perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tetap ada di DPD RI, DPR RI atau Pemerintah," ucap dia. Kemudian menyangkut pembahasan tentang penetapan rancangan undang-undang dalam prolegnas dan siapa yang memprakarsai, pada umumnya baik DPR, DPD dan Pemerintah membicarakan secara bersama dengan mengedepankan prinsip musyawarah.
"Yang terpenting dalam merespons usulan perubahan masa jabatan kepala desa terletak pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan, dan pelibatan partisipasi masyarakat," paparnya.
Ia mengatakan agar terpenuhi syarat formal pembentukan peraturan perundang-undangannya, maka perlu disiapkan kajian mendalam dan komprehensif dari perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis terkait usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun.
antara
January
Menteri Investasi tawarkan Cargill kerja sama dengan mitra lokal
Written by Akbar
(voinews.id)- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menawarkan Cargill, perusahaan asal AS, konsep kerja sama dengan mitra lokal untuk menyuplai bahan baku pabriknya di Indonesia. Saat melakukan pertemuan dengan Executive Chair Cargill David Maclennan di sela World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2023 di Davos, Swiss, Selasa (17/1/2023) sore, Bahlil menegaskan Kementerian Investasi/BKPM siap membantu penyelesaian masalah investasi terkait bahan baku yang dihadapi oleh Cargill melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
"Saya tawarkan kepada Cargill suatu konsep agar bekerja sama dengan mitra lokal dalam menyuplai bahan baku untuk pabrik. Yang penting kan ada kepastian bahan baku dengan harga yang kompetitif, sehingga tidak terjadi persoalan kesulitan bahan baku. Sangat disayangkan untuk investasi sebesar ini," katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Dalam kesempatan itu, Bahlil menyampaikan apresiasi atas investasi Cargill selama ini di Indonesia serta menyatakan dukungan terhadap rencana investasi Cargill dan ekspansinya. Setelah proyek penggilingan jagung basah di Pasuruan, Jawa Timur, dengan total investasi 100 juta dolar AS diresmikan pada September 2022 lalu, Kementerian Investasi/BKPM juga mendorong agar proyek industri penyulingan kelapa sawit di Lampung senilai 200 juta dolar AS dapat direalisasikan tepat waktu.
Executive Chair Cargill David Maclennan memberikan respons positif terhadap tawaran Bahlil seraya mengungkapkan bahwa Cargill sangat berterima kasih atas seluruh dukungan dan kemudahan yang diberikan Pemerintah Indonesia selama perusahaan perkebunan itu merealisasikan investasinya.
David menambahkan bahwa proyek industri penyulingan kelapa sawit dapat selesai tahap konstruksinya pada Maret 2023 untuk kemudian masuk tahap pengujian dalam beberapa bulan setelahnya dan masuk ke fase komersial.
"Kementerian Investasi telah menjadi pendukung terbaik bagi investasi kami. Kami telah menjadi mitra Indonesia selama 40 tahun lebih dan kami berkomitmen untuk hadir dalam jangka waktu yang panjang di Indonesia.
Kami ingin mendukung petani Indonesia. Kami pun tentu lebih memilih bahan baku lokal daripada impor," jelas David. Cargill adalah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang pangan, pertanian, dan keuangan, serta berada di 70 negara dengan lebih dari 155.000 karyawan.
Cargill di Indonesia beroperasi sejak 1974 dan telah memperluas bisnis yang terdiri dari pabrik pakan ternak, pabrik kelapa sawit dan perkebunan, pemanis, pengolahan kakao, dan produk protein. Cargill mengoperasikan fasilitas di 16 kabupaten dan 12 provinsi dengan total investasi lebih dari Rp5,3 triliun dan penyerapan TKI sebanyak 2.997 orang.
antara
January
(voinews.id)- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengajak pemerintah mengubah dan memperbaiki manajemen penangan kelautan agar bisa lebih berpihak lagi terhadap nelayan di Tanah Air. "Kita memahami kehidupan nelayan dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan kehidupan yang memadai di hampir seluruh pantai,” kata Dedi, di Purwakarta, Rabu.
Ia mengaku khawatir suatu saat laut akan dikuasai oleh kapal asing lantaran nasib nelayan di Indonesia semakin terpuruk. Menurut Dedi, nelayan berbeda dengan petani yang masih bisa menyimpan padi di gudang atau leuit. Disampaikan, nelayan yang saat ini sedang mengalami paceklik ikan tak bisa menyimpan apa-apa sebagai bekal hidup. Mereka justru semakin terpuruk dengan mendominasinya rentenir, bank keliling atau bank emok yang memberikan pinjaman dengan bunga sangat besar. “Kemudian nelayan membayar (pinjaman dari rentenir) setelah bisa melaut, sehingga terjadi penumpukan utang,” katanya. Selain itu areal pemukiman nelayan mayoritas sanitasinya buruk.
Ditambah banyak rumah tak memiliki toilet, rumah ditempati oleh banyak kepala keluarga, hingga tak adanya hak kepemilikan tanah. Jadi saat terjadi pembangunan kawasan bisnis, kampung nelayan cepat mengalami kerusakan lingkungan, bahkan abrasi.
"Tingkat fokus PUPR kurang di laut banyaknya di darat. Sedangkan KKP sangat terbatas pada aspek penanganan di daerah bencana," katanya. Ia menyampaikan, tidak ada salahnya KKP membentuk satu dirjen khusus dalam menangani infrastruktur laut agar infrastruktur laut dapat terbenahi dengan baik.
Dikatakannya, keterpurukan nelayan juga semakin bertambah karena daya jelajah mereka mencari ikan semakin berkurang akibat naiknya harga BBM dan keterbatasan kapal atau perahu yang dimiliki. Sehingga nelayan hanya bisa mencari ikan kecil di sekitar pantai.
“Kalau kita tidak melakukan perubahan manajemen penangan kelautan, suatu saat nanti yang melakukan penangkapan ikan hanya orang kaya, orang bermodal. Atau bisa jadi suatu saat nanti yang berbisnis ikan dan melakukan pengelolaan di Indonesia adalah kapal asing berbendera Indonesia, dan itu kan terjadi,” kata Dedi. Kemungkinan atau kekhawatiran tersebut disampaikan, karena anak muda atau milenial kini sudah malas menekuni bidang kelautan, sama halnya dengan pertanian.
Karena bagi mereka tidak ada perubahan nasib. Menurut dia, KKP harus menguatkan paradigma kelautan agar program yang ada dari tahun ke tahun terus sama. Program tersebut harus mengarah pada rencana besar untuk mengubah nasib nelayan dengan berbagai skema dan kebijakan yang memadai.
“Jadi angka Rp6,7 triliun (anggaran KKP) tidak ada arti dibanding luasnya laut kita. Ditambah lagi program kita tidak mendasar, makin tidak terlindungi nelayan kita. Nelayan kita tidak dilindungi di rumahnya, karena rumahnya saja sudah tidak layak huni,” katanya. Ia berharap nasib nelayan di Indonesia bisa berubah mulai dari kepemilikan rumah yang layak huni, lingkungan yang bersih, kepemilikan kapal yang baik dan kemampuan permodalan yang memadai.
antara